Zulfadhli Masuk Bui

Zulfadhli Masuk Bui

  Kamis, 20 June 2019 11:01

Berita Terkait

Kejari Pontianak Eksekusi Kasus Bansos Koni 

PONTIANAK - Terdakwa korupsi dana bantuan sosial KONI Kalimantan Barat 2006-2008, Zulfadhli dieksekusi. Mantan anggota DPR RI itu ditangkap di kediamannya di Perumahan Raffles Hills, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6). 

Eksekusi terhadap mantan politisi itu langsung dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pontianak, Juliantoro. 

Bersama anggotanya dan dibantu anggota Polda Metro Jaya, tim eksekusi mendatangi  rumah dua lantai di blok III nomor 16. Di dalam rumah itu Zulfadhli berhasil ditemukan. Zulfadhli yang mengenakan baju kaos dan celana pendek itu pun ditangkap tanpa perlawanan. Ia lalu dibawa menuju Kejaksanaan Negeri Jakarta untuk menandatangi administrasi penangkapan. 

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pontianak, Juliantoro mengatakan, terdakwa ditangkap setelah diintai selama satu minggu. "Dari pengintaian, kami mengetahui terdakwa berada di rumahnya di perumahan Raffles Hills, Depok. Ditangkap sekitar dua siang (pukul 14.00), pada Selasa 18 Juni," kata Juliantoro, Rabu (19/6). 

Juliantoro menjelaskan, terdakwa ditangkap tanpa perlawanan. Dari kediamannya ia langsung digiring ke Kejari Jakarta untuk menandatangi berkas administrasi penangkapan. "Terdakwa sudah kami limpahkan ke Lapas Kelas 2 A Pontianak untuk menjalani hukuman yang telah diputuskan Mahkamah Agung," ucapnya. 

DITANGKAP: Terdakwa kasus Bansos KONI, Zulfadhli saat digiring ke dalam Lapas Kelas 2 A Pontianak, Rabu (19/6). Kejari Pontianak menangkap Zulfadhli di kediamannya di Jakarta, Selasa (18/6).  ADONG EKO/PONTIANAK POST

Juliantoro menerangkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusan itu, lanjut dia, terdakwa dijatuhi vonis delapan tahun penjara. Selain itu pidana denda sebesar Rp200 juta, subsider enam bulan kurungan. 

Selain itu, dia menambahkan, terhadap terdakwa dijatuhkan pidana tambahan, yakni membayar uang pengganti sebesar Rp11.225.000.000. Dikompensasikan dengan uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp8.250.000.000 miliar. 

"Dalam putusan dinyatakan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," terang Juliantoro. 

Juliantoro menyatakan, seperti yang diketahui bahwa, dalam putusan tersebut disebutkan jika terdakwa telah membayar uang pengganti sebesar Rp8 miliar lebih. Uang tersebut dibayar dan dititipkan kepada bank Kalbar. "Tetapi saat kami tanya bukti pembayaran dan penitipan, terdakwa tidak bisa menunjukkan," ungkapnya. 

Juliantoro menegaskan, sepanjang yang bersangkutan tidak bisa menunjukan adanya penyerahan uang tersebut, maka pihaknya tetap menganggap kerugian negara yang harus dibayar sebesar Rp11,2 miliar. 

"Untuk aset-aset terdakwa, saat ini sedang kami lacak dalam rangka untuk pengembalian kerugian negara," pungkasnya.

Tak Ada Perlakuan Khusus

Setibanya di Bandara Supadio pukul 07.00 kemarin, Tim Pidsus Kejari Pontianak langsung membawa terdakwa Zulfadhli menuju Lapas Kelas 2 A Pontianak. Begitu sampai di Lapas, Zulfadhli langsung keluar dari mobil dan digiring tim jaksa masuk ke dalam Lapas. Awak media yang sudah menunggu sejak pagi tidak mendapatkan kesempatan mewawancarai Zulfadhli. 

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 A Pontianak, Farhan Hidayat memastikan, tidak akan ada perlakuan istimewa terhadap Zulfadhli. "Setiap orang yang masuk ke sini maka statusnya adalah warga binaan, mereka bukan lagi pejabat," tegas Farhan. 

Dia pun memastikan, bahwa terpidana akan menempati blok A khusus terpidana korupsi dan usia lanjut. Di dalam satu kamar diisi tujuh sampai sembilan orang. Dan tidak ada fasilitas istimewa yang dipersiapkan. "Untuk hak-haknya pasti dapat. Tapi untuk remisi tentu harus memenuhi syarat-syaratnya," pungkasnya. (adg)

Berita Terkait