Yusril Anggap KPU Maladministrasi

Yusril Anggap KPU Maladministrasi

  Selasa, 25 September 2018 10:24
SIDANG: Pengacara Oso, Patra M Zen (kiri), Yusril Ihza Mahendra (tengah), dan Dodi Abdul Kadir memberikan keterangan kepada wartawan usai sidang di Bawaslu, Jakarta, Senin (24/9).

Berita Terkait

Sidang Gugatan OSO Tunggu Jawaban KPU 

JAKARTA – Dicoretnya nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari daftar calon tetap DPD mulai disidangkan di Bawaslu kemarin (24/9). OSO kemarin tidak hadir dalam sidang ajudikasi. Dia diwakili kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, yang mempersoalkan legalitas surat KPU yang menambahkan syarat pencalonan anggota DPD.

Surat yang dipersoalkan adalah pemberitahuan terhadap calon anggota DPD yang menjadi pengurus parpol. Calon tersebut wajib menyerahkan bukti pengunduran diri dari kepengurusan partai politik yang dikeluarkan pimpinan parpol. Ketentuan itu merupakan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol maju sebagai calon anggota DPD.

Dalam sidang kemarin Yusril didampingi pengacara OSO lainnya, Patra  M Zen. Mereka mengajukan ahli dalam sidang, yakni mantan Ketua MK Hamdan Zoelva. Namun, Hamdan urung memberikan keterangan karena KPU meminta waktu untuk menyiapkan jawaban. Sidang pun hanya berisi pembacaan permohonan dan dilanjutkan besok (26/9).

Seusai sidang, Yusril mengatakan bahwa KPU melakukan maladministrasi dengan membuat persyaratan baru di tengah-tengah pencalonan. Terlebih, saat itu daftar calon sementara DPD sudah keluar. ”Misal diminta bukti sudah mundur dari pimpinannya, lalu pimpinannya siapa? Beliau sendiri,” terangnya.

OSO, lanjut Yusril, bukan sekadar pengurus partai, tapi ketua umum. ”Menurut AD/ART Hanura, (ketua umum, Red) hanya bisa mundur bila dilakukan dalam munaslub,” jelasnya. 

Di sisi lain, Yusril juga mengingatkan bahwa MK adalah negative legislator. Hanya bisa menyatakan bahwa sebuah pasal bertentangan dengan UUD 1945. Tapi tidak boleh merumuskan penggantinya.

Menurut Yusril, bila merumuskan pengganti pasal yang bertentangan dengan UUD, MK mengambil alih kewenangan pembuat UU. Maka tidak perlu sampai memberikan petunjuk kepada KPU bagaimana melaksanakan putusan itu. ”Saya kira aneh putusan MK seperti itu,” cetusnya.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi seusai sidang menjelaskan, pihaknya memang meminta tambahan waktu untuk memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan OSO. ”Kami menerima salinan permohonan Jumat malam (21/9). Sementara untuk Sabtu dan Minggu kami tidak fokus pada hal ini,” terangnya. Karena itu, dia menawarkan sidang lanjutan hari ini. Namun, pihak pemohon menawarkan besok.

Disinggung kemungkinan OSO lolos, Pramono menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Pihaknya yakin yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan putusan MK yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD. Revisi PKPU sudah dilakukan dan diundang-undangkan Kemenkum HAM. 

”Itu juga sudah diterapkan di calon-calon (anggota) DPD dari provinsi-provinsi lain. Sejauh ini tidak ada persoalan apa-apa,” lanjutnya. Atas dasar itu pula, KPU tidak memiliki alasan untuk memperlakukan OSO dengan cara berbeda. (byu/c9/fat)

Berita Terkait