Waspada Peredaran Uang Palsu

Waspada Peredaran Uang Palsu

  Sabtu, 3 June 2017 09:38
ilsutrasi uang palsu

Berita Terkait

Kalbar Peringkat Ketiga di Indonesia

PONTIANAK – Penyebaran uang palsu di Kalimantan Barat masih cukup tinggi. Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kalbar, Dwi Suslamanto mengatakan berdasarkan data yang ada jumlah temuan uang palsu sejak Januari hingga saat ini, di Kalbar berada pada peringkat ketiga terbesar di Indonesia dengan total 1.435 lebar. “Ini menempatkan Kalbar sebagai provinsi nomor tiga dengan temuan uang palsu terbanyak,” ujarnya, kemarin.

Dipaparkan dia, dari jumlah yang ada, penemuan uang palsu paling banyak ditemukan di Kota Pontianak dengan total 1.280 lembar. Setelah itu baru disusul oleh Kota Singkawang sebanyak 91 lembar. Selanjutnya disusul Kabupaten Kubu Raya sebanyak 64 lembar. Sementara itu, dari kategori jenis uang kertas yang dipalsukan didominasi oleh uang kertas dengan nominal Rp50.000 dan Rp100 ribu.

Dia mencontohkan seperti temuan pada April 2017 di mana ada sebanyak 216 lembar Rp50.000 yang dipalsukan dan uang Rp100 ribu sebanyak 33 lembar. Pada Mei 2017 ini juga semakin meningkat di mana ditemukan sebanyak 617 lebar uang palsu dengan nominal Rp50.000, 91 lembar untuk uang Rp100 ribu dan 2 lembar untuk uang Rp20.000.

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah temuan uang palsu ini, dia mengimbau kepada masyarakat dan perbankan untuk segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan uang yang terindikasi palsu. Ditegaskan kembali bahwa meskipun tidak ada penggantian terhadap uang palsu, namun temuan tersebut harus segera dilaporkan. Perbankan juga diminta untuk tidak mengembalikan kepada nasabah bila menemukan uang yang terindikasi palsu.

Ketentuan Bank Indonesia memang mengatur bahwa uang palsu tidak mendapatkan penggantian. Hal ini untuk mencegah munculnya moral hazard karena penggantian terhadap uang palsu dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bentuk penyalahgunaan yang dimaksud adalah kesengajaan memalsukan uang dengan tujuan meminta penggantian dari bank sentral.

Laporan masyarakat mengenai uang palsu sangat penting untuk menekan peredaran uang palsu kedepannya. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu melaporkannya kepada pihak berwenang terdekat seperti Kepolisian, Perbankan, maupun langsung ke Bank Indonesia. “Pelaporan yang dilakukan masyarakat akan sangat membantu pihak berwajib guna menelusuri dan mengungkap jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Seringkali kasus uang palsu tidak bisa ditelusuri lebih lanjut karena masyarakat tidak langsung melaporkannya, padahal masyarakat berada di level pertama dalam pencegahan uang palsu,” jelasnya.

Dwi mengatakan, laporan dibuat masyarakat juga amat berguna untuk mempelajari modus yang dilakukan pelaku pembuat dan pengedar uang palsu. Apabila jaringan dan rantai peredaran uang palsu dapat diatasi, maka potensi kerugian masyarakat di masa mendatang akan berkurang.  Selain terus melakukan sosialisasi kepada seluruh unsur masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya juga akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaku pembuat dan pengedar uang palsu dapat dihukum seberat-beratnya guna memberi efek jera kepada jaringan pembuat dan pengedar uang palsu.

Dalam mempererat koordinasi antar lembaga, sejak tahun lalu Kantor Perwakilan Bank Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dimana salah satu pokok kesepakatannya adalah terkait penanganan dugaan tindak pidana terhadap uang Rupiah.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, orang yang memalsukan dan menyimpan fisik Rupiah dapat dipidana sampai 10 tahun penjara dan denda sampai Rp10 miliar. Sedangkan bagi orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dapat dipidana sampai 15 tahun penjara dan denda sampai Rp50 miliar. (ars)

Berita Terkait