Waspada Bencana Geologi dan Tata Ruang (Kendalikan Perizinan di Daerah)

Waspada Bencana Geologi dan Tata Ruang (Kendalikan Perizinan di Daerah)

  Kamis, 10 January 2019 09:28   0

Oleh: Dr. Abdul Haris Fakhmi, ST.,MT 

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Geologi Kementerian ESDM (BGKESDM) baru saja mengeluarkan Peta Wilayah Rawan Longsor dengan potensi gerakan tanah sedang hingga tinggi. Peta ini harus diterima tiap daerah didistribusikan dan langsung disosialisasikan untuk langkah menjaga dan kewaspadaan sebelum datangnya bencana yang dapat secara tiba-tiba. Prediksi bulan Januari 2019, potensi gerakan tanah akan terjadi di sebagian Papua dan Sulawesi, Sumatera dan Jawa. Sebagian lagi di pulau Kalimantan. Khusus wilayah Kalimantan masuk kategori sedang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Untuk wilayah Kalimantan Selatan tidak masuk dalam peta wilayah rawan longsor. Namun untuk wilayah Kalsel harus tetap waspada, karena prediksi dari BMKG bahwa intensitas curah hujan disertai angin kencang/badai masih mengancam wilayah pesisir pantai. Prediksi dibuat dengan memadukan peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta prakiraan hujan dari Badan Meterologi dan Geofisika. Dari total 504 kabupaten/kota sebanyak 441 kabupaten/kota atau 87,5 persennya termasuk daerah rawan longsor dengan kategori sedang hingga tinggi. Penyebab terjadinya longsor adalah kerusakan lingkungan berupa kerusakan hutan, lahan kritis, dan perubahan fungsi lahan. Sepanjang tahun 2019 diperkirakan banjir dan tanah longsor akan terjadi bulan januari, pebruari, maret, april dan desember. 

Pemerintah daerah diminta melakukan mitigasi bencana dengan memperhatikan peta kerawanan bencana, aspek peingatan dini dan penegakan hukum tata ruang. Badan Geologi Kementerian ESDM mengatakan bahwa Perubahan fungsi lahan menempati peran terbesar penyebab kerawanan bencana. Peta kerawanan bencana dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan tata ruang. Badan Geologi Kementeriaan ESDM juga menyayangkan perangkat Dinas ESDM Kabupaten/Kota tidak ada lagi, sementara cabang dinas provinsi di kabupaten/kota banyak yang belum terealisasi, sehingga pusat mengalami kesulitan saat koordinasi supervisi terutama saat pemberlakuan aksi tanggap darurat bencana geologi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai saat ini masih mengalami kesulitas dalam hal tanggap darurat dan aksi mitigasi karena longsor di Kabupaten Sukabumi. Namun kita doakan koordinasi tim BPDB, koramil dan seluruh perangkat pemerintah setempat dapat segera mengatasi proses evakuasi korban yang tertimbun. 

BENCANA GEOLOGI DAN TATA RUANG 

Bencana pasti menyisakan duka. Apalah lagi artinya, riuh kegiatan ekonomi sebuah proses pemenuhan konsumsi demi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga yang tak berdaya. Kalau pada akhirnya hanya kedukaan yang mendalam, karena dia pulang hanya nama bersama jasadnya. Cobaan duka seperti inilah yang tidak diinginkan oleh siapapun. Masyarakat pada umunya mengartikan gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan tsunami dengan korban manusia yang begitu banyak diartikan sebagai takdir dan sudah menjadi ketetapan Tuhan. Demikian pula sebagian masyarakat masih memaklumi bencana yang muncul akibat ulah manusia sehingga mengorbankan manusia yang lain. 

Bencana alam geologi adalah bencana yang terjadi di permukaan bumi atau disebabkan oleh gerakan atau aktivitas dari dasar bumi yang muncul ke permukaan. Sedangan ilmu geologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang bumi. Bencana juga dapat diperparah karena kegiatan ekonomi manusia sehingga menimbulkan gangguan terhadap ingkungan (antropogenik). Dampak bencana yang ditimbulkan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu sendiri sangatlah mendasar seperti kejadian susutnya cadangan volume air tanah penduduk, berkurangnnya lahan subur, gundulnya pepohonan sebagai fungsi penahan longsor alami, rusaknya ekosistem flora dan fauna langka di lahan konservasi, 

marjinalisasi habitat bekantan karena proses pembukaan lahan perkebunan, deforestasi, dan masih banyak lagi. Contoh konkrit, terjadi bencana kekeringanan sumber air penduduk karena maraknya industri air kemasan di wilayah tersebut, berkurangnya volume air disuatu wilayah karena terpotongnya siklus hidrologi karena perkebunan kelapa sawit dan tersebarnya lubang tambang (void) pascatambang, kejadian erosi, longsor dan banjir karena penggundulan hutan dan pembukaan lahan yang begitu masif, meluasnya lahan kritis hingga tidak bisa ditanami karena hilangnya lapisan tanah subur yang mengandung unsur hara. Serta masih banyak lagi bencana lainnya yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. 

Sedangkan bencana tata ruang adalah pelanggaran terhadap fungsi dan kendali tata ruang sehingga ketika datang bencana geologi (gempa bumi, longsor, tsunami, gunung meletus) mengakibatkan kerugian lebih besar terhadap manusia berupa kehilangan nyawa dan harta benda. Sebagai contoh penempatan manusia pada ruang yang salah yaitu pada wilayah zona rawan longsor tetapi di bawah kaki bukitnya ditempati warga sebagai area pemukiman. Contoh lain, penggundulan hutan dan pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan pada areal dengan kemiringan yang curam. Contoh yang baru saja terjadi, bencana yang merupakan kombinasi antara geologi dan tata ruang sektor pertambangan yaitu kecelakaan tambang yang merenggut nyawa dua karyawan saat operasional penggalian dan pengangkutan. Walaupun secara ruang sudah masuk kawasan pertambangan dan mengikuti prosedur pertambangan yang baik (good mining practice), tetapi dalam prakteknya ketika intensitas curah hujan tinggi (hujan adalah gejala alam yang bisa memicu terjadinya bencana geologi berupa longsoran setempat), dalam beberapa waktu masih membawa pengaruh bahaya terhadap ketahanan lereng karena besifat basah dan mudah longsor kondisi yang disebut sebagai unstable slope. Saat peralatan berat terus melakukan aktivitas pada kedudukan tanah yang tidak stabil, memicu pergerakan tanah (land movement). Kejadian kecelakaan tambang terjadi karena tidak dilaksanakan prosedur mining safety tanpa pengawasan kestabilan lereng (stability factor analysis) saat itu. 

Demikian juga di zona rawan gempa dan tsunami seperti yang terjadi di pesisir pantai Palu, Banten dan Lampung yang memakan ribuan korban jiwa, bangunan dibiarkan berdiri disepanjang sempadan pantai tanpa penegakan aturan yang jelas. Padahal, sudah diatur sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Terakhir yang baru saja terjadi, bencana longsor di Sinaresmi Sukabumi adalah contoh bencana tata ruang dengan adanya faktor campur tangan manusia (antropogenik). Daerah sekitar sekitar titik longsoran mulanya kawasan konservasi berkembang menjadi kawasan budi daya. 

Ketua ikatan ahli perencanaan mengatakan, saat ini belum ada aturan dan perangkat pengendalian ruang yang benar terintegrasi. Terutama perangkat pengendalian perizinan, insentif/disinsentif serta pengenaan sangsi per zonasi untuk memperkuat aturan zonasi. Aturan pengaturan ruang mash terjadi tumpang tindih setidaknya enam undang-undang (UU) diantaranya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang KLHK, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden. Sejak forum BPPRN dibubarkan maka tidak ada lagi lembaga resolusi konflik ruang di tingkat nasional. 

KENDALIKAN PERIZINAN DAERAH SEBAGAI SOLUSI 

Pemerintah daerah telah melaksanakan sistim perizinan yang merupakan penyederhanaan perijinan berusaha yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Perizinan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. PP ini mengatur syarat mendasar perijinan berupa Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam penerapannya, calon pelaku usaha harus 

menandatangani kesepakatan berupa komitmen untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan atau Izin Komersial/Operasional. Bila dikelompokkan, sistem perijinan elektronik ini mengatur pelayanan ijin berusaha yang meliputi sektor pembangunan dibidang Ketenagalistrikan, Pertanian, Lingkungan hidup dan Kehutanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan, Obat dan Makanan, Perindustrian, Perdagangan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Keuangan, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan tinggi, Agama dan Keagamaan, Ketenagakerjaan, Kepolisian, Koperasi dan UMKM, dan Ketenganukliran. Dalam sistem OSS ini pemberian Ijin lokasi dan ijin lokasi Perairan perlu mempertimbangkan rencana detil tata ruang (RDTR) kabupaten/kota. Sedangkan pemberian Ijin Lingkungan harus sesuai dengan dokumen Amdal atau UKL/UPL. 

Dari banyaknya perizinan sektor pembangunan yang ditangani dengan sistem OSS di setiap daerah, langkah pengendalian tata ruang sudah dapat dilakukan. Upaya mengurangi korban jiwa pada zona rawan bencana dapat mulai dilakukan saat penyusunan rencana detil tata ruang (RDTR) dan impementasinya serta pengetatan perizinan lingkungan. Termasuk pertimbangan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BNPB dan Badan Geologi Kementerian ESDM dalam bentuk zonasi wilayah rawan bencana. Koordinasi pemberian izin di tingkat daerah dilaksanakan saat verifikasi izin komersial atau Operasional rencana sebuah pembangunan yang diajukan pelaku usaha. Prinsipnya, pada zonasi wilayah rawan bencana tidak boleh didirikan bangunan apapun, kecuali dengan pertimbangan lain yang secara teknis layak diterima. Tim Pengendali tata ruang daerah harus secara tegas menolak apabila ada usulan perubahan fungsi lahan menjadi pemukiman, serta pendirian bangunan atau fasilitas publik akan dibangun di atasnya. Tidak kalah penting juga, kegiatan pembangunan infratruktur yang berasal dari proyek pemerintah berupa jalan, jembatan, irigasi, serta fisik bangunan yang sedang berjalan harus dilakukan evaluasi, menyesuaikan dengan zonasi rawan bencana tersebut. Tentu kita masih ingat kerugian infrastruktur dan masyarakat penggunanya karena tsunami Palu yang menyapu sebuah jembatan penyeberangan yang dibangun megah di zona sempadan pantai. Tsunami Palu tersebut juga mengikis jalan raya beraspal yang menghubungkan jembatan tersebut. Demikian pula banyak infrastrukur di berbagai daerah yang sejak lama digunakan oleh masyarakat, rusak oleh bencana geologi dan menelan korban ribuan jiwa karena kesalahan dalam pengaturan ruang. 

Dengan semua uraian atas bencana dan korban jiwa yang ditimbulkan sebagaimana penjelasan dia tas, maka sudah saatnya kita bersama membenahi penataan ruang, sembari terus berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi kekuatan atas cobaan bencana ini. Ikhtiar yang optimal tetap terus dilakukan agar bencana tata ruang (yang dapat dikendalilakan oleh manusia) tidak lagi menambah beban bencana geologi yang sudah menjadi kehendak Nya. Aamiin.

Penulis:  Pemerhati  Lingkungan, Pertambangan dan Energi