Warga Pertanyakan Pembatalan Proyek

Warga Pertanyakan Pembatalan Proyek

  Kamis, 11 Oktober 2018 10:00
PANTANG MUNDUR: Salah satu warga asal Kabupaten Landak menyampaikan aspirasi di depan para wakil rakyat di Gedung DPRD Provinsi Kalbar kemarin. Para demonstran mendatangi anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi di hari ketiga mereka menggelar aksi. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Minta Dewan Gunakan Hak Interpelasi

PONTIANAK – Sejumlah warga dari Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Kalimantan Barat berunjukrasa di kantor DPRD Kalbar, Rabu (10/10). Mereka menyampaikan tujuh poin tuntutan. Salah satunya mendorong wakil rakyat menggunakan Hak Interpelasi (Hak Bertanya) kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengenai kisruh pemotongan anggaran pembangunan proyek dan mengutamakan kewajiban pembayaran bagi hasil pajak kepada 14 Kabupaten/Kota sebesar Rp600 miliar. 

Massa ditemui Ketua DPRD Kalbar M Kebing  didampingi Wakil Ketua, Suriansyah dan Ermin Elviani. Ada juga sejumlah anggota Dewan yakni Markus Jimmy, Markus Amid, Martinus Sudarno, Darso, Tapanus Tapat, Setyo Gunawan, H. Husni, M.Isya, Syarif Ishak Al Almutahar dan Thomas Alexander. Ramainya penggunjukrasa membuat DPRD Kalbar hanya menerima sekitar 30 perwakilan warga untuk berdialog.

Salah satu Perwakilan warga, Yohanes asal Landak, menyatakan kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan mengapa program infrastruktur di desanya dicoret. 

“Seperti di Kecamatan Sengah Temila. Saya datang ke sini meminta kepada DPRD mengusut anggaran APBD Kalbar di Landak kenapa proyek pembangunan fisik berupa jalan dibatalkan. Padahal dengan jalan tersebut bertujuan untuk membawa hasil pertanian,” sambung Yanhar dari Desa Kunang di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalbar. 

Terhadap persoalan ini, Markus Jimmy, Ketua Fraksi PDIP menyebutkan bahwa sangat mungkin Fraksi PDIP mempergunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubenur Kalbar dengan keadaan sekarang. Di sisi lain, Markus Amid dari Fraksi Demokrat juga menyarankan bahwa sudah waktunya mempergunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terhadap beberapa persoalan di Kalbar.

Minsen dari PDIP juga mempertanyakan apakah benar ada pembatalan, pemotongan anggaran atau penundaan proyek.  DPRD Kalbar selama ini belum mengetahui informasi tersebut karena tidak pernah dilaporkan eksekutif.

“Bisa saja adakan pemanggilan untuk rapat kerja antara DPRD dan Gubernur Kalbar. Sebab belum ada surat ke DPRD Kalbar bahwa ada lebih 100 proyek dibatalkan. Pun demikian mengenai defisit lebih ke arah by design. Masih bisa diubah lewat prediksi,” ucapnya.

Martinus juga menimpali sangat mungkin memanggil Gubenur Kalbar melalui hak interpelasi meminta keterangan Kepala Daerah mengenai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di Kalbar. Hanya ada aturan mainnya yakni minimal diusulkan 10 anggota DPRD. “Hanya perlu diingat kalaupun dipanggil bukan untuk menjatuhkan tapi mempertanyakan kisruh selama ini. Itu saja,” jelas dia.

Ketua DPRD Kalbar M Kebing seusai masa warga menyebutkan bahwa DPRD Kalbar belum akan memakai Hak Interpelasi. ”Kami sudah sampaikan ke kawan-kawan. Hanya akan menghadirkan OPD/SKPD mengenai rumor adanya pengurangan, penambahan, penundaaan, pemotongan kegitan dari dana APBD murni tahun 2018,” katanya. (den)

Berita Terkait