Warga Miskin Makin Tercekik

Warga Miskin Makin Tercekik

  Sabtu, 30 July 2016 09:30
RUMAH: Salah satu rumah warga miskin yang hampir roboh

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak miliki program bedah rumah tidak layak huni untuk membantu warga yang kurang mampu. Program tersebut amat membantu masyarakat dalam perbaikan renovasi rumah. Meski demikian, tak semua masyarakat kurang mampu merasa program tersebut. Benturan administrasi membuat rumahnya gagal direnovasi. Sisi pendataan agar bantuan tepat sasaran juga perlu jadi perhatian. Solusi perbaikan rumah warga miskin yang terbentur administrasi perlu di cari jalan keluar.

 
Wacana Pemerintah Pontianak untuk perbaikan ribuan rumah tak layak huni di Pontianak terus berjalan beberapa tahun ke belakang. Banyak sudah warga tak mampu mendapat bantuan anggaran perbaikan rumah di enam kecamatan. Asal syarat lengkap, kemungkinan besar dapat terelasiasi pembangunannya.

Banyak sisi positif dari program ini. Salah satunya pengentasan kemiskinan. Sebagian besar rumah tak layak huni yang dilakukan renovasi ditempati warga ekonomi menengah bawah. Program ini dirasa tepat sasaran. Meski dirasa tepat sasaran, rupanya solusi untuk pengentasan rumah tak layak huni masih jadi pertanyaan. Salah satunya benturan administrasi membuat bantuan renovasi gagal dilakukan.

Persoalan administrasi sebenarnya harus ada solusi. Biasanya, renovasi rumah gagal dilakukan karena rumah warga berdiri di atas tanah milik orang lain, atau beberapa persoalan teknis lain yang membuat pemerintah membatalkan bantuan tersebut. Yang namanya kurang mampu tentu miliki banyak keterbatasan. Karena benturan administrasi, tampaknya pemerintah belum miliki solusi atas kejadian-kejadian ini. Rumah yang harusnya diperbaiki ikutan gagal. Bisa disimpulkan warga miskin tetaplah miskin karena benturan administrasi tadi.

“Teras rumah saya roboh dihantam angin kuat beberapa bulan lalu. Sampai saat ini belum mampu memperbaiki hunian ini, karena uangnya pas-pasan buat makan dan biaya sekolah keempat anak saya. Kalau hujan beberapa bagian bocor. Terpaksa numpang di rumah keluarga,” keluh Ati, warga Gang Anugerah Perdana, Jalan Perdana yang ditemui Pontianak Post, Rabu malam.

Perempuan yang kesehariannya jadi tukang cuci ini, tak miliki biaya untuk perbaikan rumah. Pantauan Pontianak Post, keadaan teras rumah roboh. Di beberapa bagian dalam, lantainya keropos dan bolong. Sisa hujan beberapa hari lalu menyisakan bekas di beberapa bagian rumah, terutama ruang tamu dan kamar satu-satunya itu terlihat lembab akibat tetesan hujan dari atap gentengnya yang bocor.

Ati menceritakan, rumah ini tak miliki WC dan sumur. Untuk mandi dan buang air, ia dan empat anaknya masih numpang di rumah keluarga yang tak jauh dari tempat tinggalnya. “Kalau pagi harinya, untuk mandi anak-anak, saya angkutkan air subuh-subuh. Mandinya di belakang rumah,” ucap janda empat anak.

Diceritakan dia, sebelumnnya ia pernah mengirim surat ke Wali Kota Pontianak untuk minta bantuan berupa biaya keringanan sekolah anak. Kalau bantuan perbaikan rumah pernah dilakukan namun gagal dibantu karena terbentur administrasi.

“Pernah diajukan bantuan renovasi rumah. Karena sertifikat rumah tidak ada dan saya tak tahu soal hukum otomatis kami gagal dapat bantuan itu,” katanya yang sudah berdiam di rumah itu delapan tahun.

Meski bantuan pemerintah soal renovasi rumah tak layak huni belum terealisasi, ia tetap berharap ada bantuan untuk perbaikan terasnya yang roboh. Ada rasa was-was terutama saat hujan deras. Belum lagi trauma akibat hantaman angin kuat mengakibatkan terasnya roboh masih terngiang di kepala.

Syafarudin, guru ngaji yang tinggal di Gang Nirbaya 5, nasibnya lebih baik ketimbang Ati. Rumah yang ditempati kurang lebih 20 tahun itu, sertifikat tanah atas namanya. Meski beruntung, letak rumahnya menjorok ke dalam. Untuk sampai ke sana, mesti melewati jalan tanah becek selebar setengah meter.

Bagian kiri dan kanan menuju rumah Syafarudin adalah dinding dan rumah warga. Rumah tanpa teras itu berdiri terselip di antara rumah warga. Bahkan jarak antara pintu rumah dengan dinding warga hanya setengah meter.

Meski demikian, ia cukup bersyukur karena masih miliki tempat tinggal. “Pengajuan bantuan renovasi rumah sudah sering kami ajukan ke RT. Bahkan ini sudah RT ke tiga namun kami belum sekalipun menerima bantuan itu. Lurah kami juga sering minta data, bahkan sudah berkali-kali kita berikan. Yang terakhir mereka minta sebelum bulan puasa, dan sudah saya berikan, namun sampai kini tak ada tanda-tanda kami terima bantuan perbaikan rumah,” ungkapnya.

Pria paro baya yang sehari-hari jadi guru ngaji keliling itu mengatakan, ada niat untuk merenovasi rumah. Namun karena biaya belum cukup ia masih memutar otak cari uang tambahan untuk pembayaran upah tukang. Meski belum merasa bantuan renovasi rumah dari pemerintah, jalan terang agar rumahnya dibetulkan ada. “Rencananya, beberapa murid ngaji saya akan membantu merehap rumah ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Fuadi Yusla mengatakan, target pemerintah, 2019 program pembangunan rumah tidak layak huni selesai. “Kurang lebih tinggal 1.200 rumah tak layak huni jadi target kami,” terangnya, Jumat pagi.

Sejak program ini dimulai beberapa tahun lalu, terus mengalami peningkatan. Bantuan pembangunan rumah tak layak huni terus dilakukan. Anggaran yang di kelola Cipta Karya di dapat dari bantuan Kementerian PU, selain itu lanjutnya dari APBD murni, dan Kementerian Sosial juga ada. Untuk pendataan warga yang berhak menerima bantuan dikatakan dapat dari Kecamatan dan lurah setempat. Sehingga menurut Fuadi, kecil kemungkinan bantuan ini melenceng atau tak tepat sasaran.

Berdasarkan jumlah data penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni Pontianak, tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Untuk bantuan APBD kota rumah tidak layak huni, di enam kecamatan, tahun 2013, 26 unit rumah, 2014, 40 unit dan 2015, 49 unit. Sedangkan dana APBN Kemenpera rumah tidak layak huni, tahun 2015 justru mengalami penurunan.  “Di enam kecamatan, tahun 2013, 500 unit rumah, 2014, 760 unit rumah dan 2015, 588 rumah,” katanya.  

Untuk besaran bantuan yang diterima mulai dari Rp7-Rp 10 juta. Bantuan langsung di transfer ke rekening penerima melalui bank yang telah di tunjuk. Setelah diterima, cara pencairan uang dapat dilakukan dengan membeli barang ke toko bangunan. Setelah menerima tagihan dari toko bangunan, barulah uang tersebut dicairkan pihak bank.

Dikatakan Fuadi, pihaknya juga melakukan pemantauan evaluasi pengerjaan yang dilakukan petugas konsultan di lapangan. Semua dilakukan agar pembangunan rumah benar-benar maksimal dan hasilnya memuaskan. Untuk persyaratan agar rumah warga kurang mampu bisa direnovasi tentu lebih dalam harus melengkapi persyaratan. Kalau sertifikat tanah bukan atas nama pemilik maka pemerintah tak bisa membantu. Aturan itu berlaku nasional.

“Makanya dalam pendataan ini, sebelumnnya sudah di survey. Jika persyaratan tak lengkap maka datanya tak dimasukkan petugas kelurahan,” ucapnya.

Ketua LPM Akcaya Herman Hofi Munawar mengungkapkan, program pemerintah melakukan perehapan rumah layak huni baik. Terbukti dengan renovasi yang dilakukan di enam kecamatan terus berjalan dengan target 2019 tuntas. Sama seperti pemerintah, LPM Akcaya juga melakukan perehapan rumah di Kelurahan Akcaya. Dengan perehapan rumah dari LPM Akcaya, sedikit banyak dapat membantu pemerintah dalam pengentasan rumah tak layak huni.

Dari temuan pihaknya di lapangan, beberapa rumah yang tak dapat direalisasikan pemerintah terjadi karena terbentur masalah administrasi. Seperti rumah warga berdiri di atas tanah milik orang lain sampai tak miliki sertifikat.

Di LPM, berusaha membantu kesusahan warga dengan mengenyampingkan aturan. “Rumah-rumah yang tak miliki sertifikat banyak yang kita bantu renovasi, bahkan kita bangun dari awal. Solusinya kita buat perjanjian antara si penumpang dan pemilik tanah, jika tak ada persoalan dari dua belah pihak maka kami bangunkan,” ujarnya.

Bagi dia, jika realisasi pembangunan rumah tak layak huni terbentur karena pemilik rumah tak miliki sertifikat tanah justru menyulitkan mereka. Terlebih harga tanah di Pontianak saat ini tinggi. Berat bagi mereka untuk miliki tanah sendiri.

“Boro-boro mau beli tanah, kehidupan dan pekerjaan masyarakat kita yang kurang beruntung ini untuk beli beras saja susah. Kalau kita juga berpikir sama dengan pemerintah maka tak ada solusi bagi mereka. Yang saya tahu, aturan itu memang senasional,” terangnya.

Makanya inovasi ini dilakukan pihaknya, dengan maksud membantu pemerintah. Kontribusi masyarakat Pontianak yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan rumah ini juga tinggi. Sehingga program ini bisa berjalan.

Untuk anggaran, lanjut Herman, didapat dari swadaya masyarakat. Sumbangan masyarakat dijelaskan bermacam-macam. Mulai dari uang, bahan bangunan baru dan bekas tetap diterima. Untuk renovasi rumah saat ini hanya sebatas wilayah Kelurahan Akcaya saja. Ia berharap banyak LPM melakukan kegiatan seperti ini. Dengan begitu, secara tidak langsung ikut membantu program pemerintah.

Beberapa pembangunan rumah tak layak huni khususnya Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan ditemukan menggunakan bahan yang tidak layak. Temuan itu di dapat saat LPM Akcaya merehap rumah warga yang sebelumnya pernah mendapat bantuan pemerintah.

“Beberapa tempat kita temukan ada rumah yang bangunannya menggunakan bahan tak layak. Saya tak tahu gimana mereka menggunakan bahan itu sehingga pembangunan rumah tak layak huni bantuan pemerintah baru sebentar bangun, sudah rusak,” ungkap Herman Hofi Munawar.   

Agar kejadian ini tak kembali terjadi, ia minta Pemerintah melalui dinas terkait dapat melakukan pengawasan ketat, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran. Maksud tepat sasaran jelas Herman, kualitas bangunan dan bahannya betul-betul sesuai. Makanya perlu kontrol agar hal yang tak diinginkan tak terjadi.

“Cipta Karya yang merupakan pengendali utama pembangunan rumah layak huni ke depan mesti koordinasi dengan LPM tiap wilayah. Sehingga jika ada kendala administrasi biar LPM yang mengatasi. Selama ini kegiatan pemerintah dan LPM kurang sinergi dan jalan sendiri-sendiri. Kalau ke depan koordinasi saya yakin yang tak dijangkau pemerintah, kita (LPM) bisa menjangkaunya,” tutupnya.(iza)