Wajib Tingkatkan Kualitas Angkatan Kerja

Wajib Tingkatkan Kualitas Angkatan Kerja

  Jumat, 2 September 2016 09:52
DAFTAR KERJA : Beberapa pencari kerja sedang mendaftar kerja di stan yang ada di Job Fair 2016 di Convention Center, Kamis (1/9). MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Populasi usia produktif di Kalimantan Barat terus membengkak. Bonus demografi bisa menjadi peluang, sekaligus bumerang. Perlu upaya serius untuk merangsang investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Aristono, Pontianak

RIBUAN orang silih berganti memenuhi Gedung Pontianak Convention Centre (PCC), Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Mereka kebanyakan adalah anak muda yang ingin melamar atau sekadar mencari informasi lowongan pekerjaan pada even Pontianak Job Fair 2016 yang sudah berlangsung sejak Senin (31/8) lalu. Kepala Dinsosnaker Kota Pontianak, Aswin Djafar menyebut job fair ini diikuti diramaikan 42 perusahaan yang menyediakan lowongan kerja sekitar 2.300 kursi.

Pontianak Job Fair setidaknya menggambarkan betapa antusiasmenya para angkatan kerja baru untuk bekerja. Kendati demikian, angka pengangguran di Kalbar tidak buruk-buruk amat. Badan Pusat Statistik menyebutkan, 2.416.000 angkatan kerja di Kalbar, yang sudah bekerja (mayoritas nonformal dan tidak tetap) sudah tembus 2.305.000 orang. Angka pengangguran terbuka diklaim sebesar 4,58% atau 111 ribu orang. Angka pengangguran ini membaik dibanding tahun 2015 yang sebesar 4,78%.

Hanya saja, angkatan kerja Kalbar masih sangat didominasi oleh orang dengan pendidikan rendah. Sebanyak 1,187 juta orang angkatan kerja Kalbar hanya lulus atau tidak tamat SD. Sedangkan yang hanya tamat SMP ada 405 ribu orang. Bandingkan dengan sarjana yang hanya 156 ribu orang.

Bagaimana dengan pertumbuhan wirausahawan? Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, dalam satu dekade terakhir jumlah usaha di Kalbar hanya bertambah 23,30% saja. “Di Kalbar jumlah usaha (non-pertanian) mencapai 301,6 ribu usaha. Sementara pada tahun 2006 ada 244,6 ribu usaha,” sebut Arianto, kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Kalbar, kemarin (1/9). Artinya secara rata-rata, hanya setiap tahun di Kalbar hanya ada 5700 usaha baru yang muncul. 

Dari jumlah usaha tersebut didominasi oleh usaha mikro, yang bahkan tidak memiliki tempat usaha. “Dari jumlah itu, tercatat 97.000 usaha yang menempati bangunan untuk usaha. Sedangkan 204,1 ribu usaha tidak menempati bangunan khusus. Mereka adalah pedagang keliling, berusaha di rumah tempat tinggal, kaki lima dan lain-lain,” kata dia.

Dia menilai, pertumbuhan wirausahawan di Kalbar masih belum memadai untuk bersaing dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Kiranya tantangan yang dihadapi Provinsi Kalbar cukup berat di era persaingan bebas, mengingat lebih dari 67% usaha tidak menempati bangunan yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan usahanya. Untuk itu produktivitas dan daya saing usaha perlu ditingkatkan,” ungkap dia.

Direktur Keuangan & Umum LPDP, Kementerian Keuangan Syahrul Elly M kepada Pontianak Post belum lama ini mengatakan, Kalimantan Barat perlu meningkatkan kompetensi SDM-nya. Terlebih, lanjut dia, Indonesia, termasuk Kalbar akan mengalami bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tersebut merupakan potensi untuk maju. Namun bisa juga menjadi bencana apabila SDM-nya lemah. Dia mencontohkan Jepang yang mampu melewati bonus demografi dengan baik.

“Bonus demografi di Jepang tahun 1950 membuat Jepang menjadi kekuatan ekonomi ke-3 dunia di tahun 1970. Indonesia di abad 21 ini memiliki peluang yang sama dengan Jepang. Data ASEAN Productivity Organization (APO) menunjukkan setiap 1000 tenaga kerja, Indonesia hanya ada sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan Filipina 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%. Tentu harus ditingkatkan,” ungkapnya.

Faktor lain yang perlu diperbaiki adalah masalah kemudahan perizinan. Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman menilai panjang dan berbelitnya alur birokrasi di Indonesia, lebih-lebih Kalbar, menjadi salah satu penghambat tumbuhnya arus investasi. Walaupun pemerintah baru-baru ini gencar memangkas berbagai aturan penghambat investasi, dampaknya belum terlalu signifikan.

"Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi hanya 6,5% mulai terasa dampaknya. Uang yang selama ini mengendap di bank mulai digunakan untuk sektor riil. Begitu juga pemangkasan pelayanan dan proses izin investasi hanya 3 jam sangat baik. Tetapi ini tidak berlaku di banyak daerah,” ujarnya.

"Kenyataannya Proses izin di kita masih berhari-hari. Apabila tidak segera diperbaiki kita akan semakin kalah saing dengan negara lain, yang birokrasinya sudah lebih modern dan ringkas. Pertumbuhan investasi juga tergantung dari mudah atau sulitnya regulasi (kepastian hukum)," tutup dia. (ars)
 

Berita Terkait