Wajib Laporkan Stok Bahan Pokok Secara Online

Wajib Laporkan Stok Bahan Pokok Secara Online

  Rabu, 16 May 2018 10:24
KEPALA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Haryadi S Triwibowo mengungkapkan, sejauh ini harga kebutuhan pokok di Kota Pontianak masih relatif normal. Bahkan cenderung ada beberapa komoditi yang turun.

Berita Terkait

Antisipasi Kelangkaan Pangan di Daerah 

Antisipasi terjadinya inflasi saat ramadan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi di Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (15/5). Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan stok barang diketahui secara transparan.  

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

KEPALA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Haryadi S Triwibowo mengungkapkan, sejauh ini harga kebutuhan pokok di Kota Pontianak masih relatif normal. Bahkan cenderung ada beberapa komoditi yang turun. 

Namun tetap, untuk mengantisipasi masalah kenaikan harga dan ketersediaan stok, pihaknya telah menyusun beberapa langkah. Jika sebelumnya ada inovasi papan harga digital serta aplikasi Gencil untuk mencegah terjadi disparitas harga, saat ini dikembangkan hingga ke data stok barang. 

"Inovasinya adalah strategi pengendalian harga dan stok komoditas penyumbang inflasi menggunakan aplikasi online," ungkapnya kepada awak media. 

Dalam hal ini distributor dan agen-agen besar akan dilibatkan. Mereka wajib melaporkan ketersediaan stok secara jujur lewat aplikasi online. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui berapa banyak stok barang komoditi tertentu di Kota Pontianak ini. 

"Data stok transparan masuk ke kami apa adanya. Jika laporan mereka (distributor) tidak sesuai kenyataan, kan nanti ada tim Satgas pangan, bisa ditindak mereka," terangnya. 

Menurutnya, hal tersebut sudah dijalankan. Data-data dari sekitar 30-an distributor yang ada di ibu kota Kalbar ini mulai masuk. Termasuk dari Bulog dan Pertamina sesuai dengan komoditi yang ada di masing-masing BUMN tersebut. 

"Jadi semua distributor bisa masukan data ke Diskumdag secara online. Jumlah (stok) yang masuk, berapa yang keluar dan berapa stok yang stanby, nanti kami koneksikan dengan Gencil serta papan informasi harga yang ada di pasar pasar tradisional," jelas Haryadi. 

Dengan demikian masyarakat bisa melihat berapa banyak stok yang ada di distributor secara transparan. Karena selama ini hanya sebatas informasi harga saja yang dimunculkan, masih ada keraguan apakah stok yang ada cukup atau tidak. 

"Kadang ada kelangkaan, bisa jadi distributor ini tidak menyampaikan informasi stok yang sesungguhnya. Sekarang mereka kami ajak dan rangkul bekerja sama, membuat MoU, mereka wajib menyampaikan stok secara online," paparnya.

Jika setelah MoU distributor tidak menyampaikan data yang sesungguhnya, Dsikumdag juga bisa melaporkan ke Kementerian Perdagangan. Sanksinya izin distributor bisa dicabut. Dengan demikian akan mudah dilakukan deteksi sebelum tejadi kelangkaan barang. 

"Ini salah satu cara mengendalikan inflasi tadi, sehingga masyarakat punya keyakinan keterbukaan dan transparansi informasi stok yang ada. Distributor harus aktif menyampaikan data-data itu,"  pungkasnya.

Kepala Bulog Divre Kalbar Sabarudin Amrullah mengatakan pihaknya telah mengantisipasi penambahan stok untuk kebutuhan empat bulan ke depan. Selain beras ada pula gula pasir, minyak goreng dan daging beku. 

"Stok yang ada ini memang diharapkan akan dilepas ke pasar dalam rangka stabilitas harga. Contoh operasi pasar dari bulan Januari sampai hari ini, di Kalbar sudah 4.050 ton beras," ungkapnya. 

Menurutnya sesuai dengan tupoksi Bulog adalah menjaga keterjangkauan dan stabilisasi. Karena itu stok dipastikan memadai sampai empat bulan ke depan dan sudah dikirim ke kantor Bulog di tiap daerah. "Semua harga memang dijual dengan harga di bawah pasar," terangnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bidang Ekonomi dan Keuangan BI Kalbar Adinanto Cahyono menambahkan, tren dari tahun ke tahun yang bergejolak saat ramadan hingga lebaran hampir sama. Yakni ada dua item, pertama harga bahan pangan dan harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti bahan bakar minyak dan gas. Lalu yang kedua yang terutama sekali adalah transportasi. Jika di Pontianak kaitannya dengan angkutan udara. 

"Di sini yang perlu diperhatikan, kalau untuk pangan adalah ketersediaan pasokan. Saya yakin pemerintah daerah sudah pengalaman, untuk menyediakan kecukupan pasokan ini," ujarnya. 

Sementara untuk biaya transportasi kemungkinan akan membengkak dikarenakan permintaan yang banyak. Hal tersebut menurutnya tidak bisa dihindari. Namun yang mungkin perlu dilakukan pemerintah bagaimana agar hal tersebut tidak menimbulkan kepanikan. 

"Dalam arti kalaupun memang tiket itu harus naik harganya, ya jangan sampai banyak calo yang berkeliaran sehingga mengakibatkan harga semakin melambung tinggi. Yang paling penting dari inflasi di bulan ramadan dan menjelang lebaran ini adalah bagaimana caranya supaya inflasi ini tidak berakibat kepada instabilitas keamanan," harapnya.(*)

Berita Terkait