Wagub: Karena Minim Pengetahuan

Wagub: Karena Minim Pengetahuan

  Jumat, 9 September 2016 09:30
HASIL PEMANTAUAN: Wagub Kalbar Bersama Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar dan sejumlah kepala daerah diabadikan usai kegiatan penyerahan hasil pemantauan kerugian negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2016 di Aula BPK RI perwakilan Kalbar (7/9).

Berita Terkait

PONTIANAK--Wakil Gubernur kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM menegaskan undang-undang menyangkut penyusunan keuangan negara atau daerah diharapkan dapat lebih dipahami dan dipelajari agar dapat membentuk perda, yang berkaitan penyelesaian kerugian daerah. Dia juga mengatakan belum selesainya kasus kerugian negara bukan semata-mata karena pemerintah daerah tidak peduli, namun lebih dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pemerintah daerah terhadap penyelesaian kerugian negara/ daerah.

Hal ini dikatakan Wagub saat menghadiri Penyerahan hasil pemantauan kerugian negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2016.  "Ini dapat dilihat dari masih banyaknya pemerintah kabupaten-kota yang belum memiliki aturan yang dalam perda-perbup yang mengatur tentang penyelesaian kerugian daerah-kerugian negara di kabupaten-kota," ujar Wagub.

Penyebab lain, kata Wagub karena kurangnya pengetahuan pemerintah daerah. Kewenangan untuk menetapkan kerugian daerah adalah kewenangan dari kepala daerah yang artinya temuan dari instansi pemeriksa eksternal (BPK) dan instansi pengawas internal, yang berupa indikasi kerugian daerah,baru di anggap sebagai informasi. Selanjutnya harus ditetapkan oleh kepala daerah apakah temuan tersebut merupakan kerugian daerah atau tidak. Dan selain menetapkan kerugian daerah, kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk menghapuskan, memberikan pengampunan atau juga bisa menindaklanjuti penetapan kerugian daerah untuk diproses ke tahap selanjutnya.

"Semua hal tersebut di atas dapat dilakukan apabila hal-hal tersebut di atas sudah di atur dalam aturan yang memayungi pelaksanaan penyelsaian kerugian daerah, jadi apabila aturannya saja belum dibuat bagaimana mungkin pemerintah daerah dapat menyelesaikan kerugian daerahnya," tutur  Wagub.

Wagub berharap laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan laporan pemantauan kerugian daerah untuk segera ditindak lanjuti sehingga bagi provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapat opini WTP dapat mempertahankan opini teraebut dan bagi kabupaten/kota yang belum memperoleh opini WTP dapat meningkatkan opininya menjadi Wajar tanpa pengecualian.

Selain itu, Dia meminta agar aparat pengawas internal pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kerjasama dengan aparat pemeriksa eksternal untuk selalu memfasilitasi dan memotivasi pemerintah daerah - SKPD agar lebih giat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kerugian daerahnya. "Buat inovasi baru untuk mempercepat penyelesaian permasalahan dan tingkatkan komunikasi dengan rekan-rekan BPK RI. Agar dapat bersama-sama menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan dan kerugian daerah khususnya untuk temuan yang sudah lama, sehingga penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke ranah hukum," ujar Wagub. (rintohumasprov)

Berita Terkait