UU PNBP Segera Diterapkan

UU PNBP Segera Diterapkan

  Senin, 13 Agustus 2018 10:00
SAH: Menteri Keuanga Sri Mulyani bersama legislator DPR RI Komisi XII saat pengesahan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak, akhir Juli lalu. Ist

Berita Terkait

Jadi Solusi Peningkatan Penerimaan Negara

PONTIANAK – Pemerintah bersama DPR RI XI akhirnya sepakat mensahkan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada akhr Juli lalu. Rancangan peraturan yang sudah disusun sejak beberapa tahun terakhir ini diyakini akan mampu memberikan dampak kepada penerimaan negara. Anggota DPR RI Komisi XI Michael Jeno mengatakan sumber pendapatan negara saat ini masih sangat mengandalkan sektor pajak. 

Menurut dia, UU PNBP ditujukan untuk memperkuat tata kelola PNBP, dari pungutan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perubahan itu juga diharapkan dapat memperbaiki kelemahan pungutan PNBP oleh unit pelaksana sesuai dengan masukan dari BPK, memperkuat dan memperluas kemungkinan hilangnya pungutan PNBP untuk masyarakat tidak mampu, serta mengharmonisasi regulasinya dengan UU Keuangan Negara.

Menurut dia, saat ini PNBP masih kecil kontribusinya terhadap pemasukan negara, yaitu hanya sekitar Rp300 triliun. Dengan demikian PNBP kita masih di bawah pajak yang menyumbang 70 persen pendapatan negara. Padahal dalam kajian yang ada, potensi PNBP ini bisa sampai Rp400 triliun," ujarnya.

Selama ini dijelaskan Jeno dari PBNP yang ada sebesar 60an persen berasal dari sektor minyak dan gas. Sedangkan 10 persen didapat dari dividen BUMN. "Kalau melihat besarnya angka Migas dalam PNBP tentu mengkhawatirkan. Apalagi saat ini harga minyak dunia sedang turun dan produksinya tak sebesar dahulu. Kalau tidak ada perubahan komposisi, tentu sulit berharap PNBP kita bisa meningkat," katanya.

Dia menjelaskan, sebelumnya ketentuan mengenai PNBP diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Ketentuan tersebut telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun. Tapi, dalam perkembangannya, pemerintah menemukan adanya sejumlah persoalan dalam implementasi PNBP.

Dalam penyempurnaan dalam UU PNBP yang baru. Pertama, penyempurnaan definisi dan ruang lingkup PNBP. Hal ini sekaligus untuk memperjelas perbedaan PNBP dengan pajak dan pungutan atau retribusi daerah. Selain itu, penyempurnaan pengelompokan objek PNBP menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Diatur pula mengenai pengaturan tarif PNBP. Pengaturan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk pengaturan kebijakan pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah atau 0% untuk kondisi tertentu. 

Kendati menginginkan PNBP meningkat, dalam penerapannya, pemerintah dan DPR juga tidak ingin peningkatan itu diperoleh dengan membebani rakyat. “Kalau bisa mengoptimalkan PNBP dari sektor sumber daya alam mungkin lebih baik. Inilah yang diatur dalam UU PNBP. Kita berharap jika revisi UU PNBP tetap dijalankan akan memberi danpak positif tidak sebaliknya,” pungkas dia. 

Menurut Jeno, ketentuan peralihan ke UU PNBP baru. Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan, diberikan jangka waktu paling lambat enam bulan sejak UU PNBP baru mulai berlaku untuk diselesaikan berdasarkan UU PNBP yang lama. (ars)

Berita Terkait