Upah Guru Honor Tak Manusiawi?

Upah Guru Honor Tak Manusiawi?

  Sabtu, 8 September 2018 11:41

Berita Terkait

MEMPAWAH- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Mempawah, Hamzah mengungkapkan saat ini pemerintah daerah kekurangan lebih dari 300 tenaga guru. Kondisi ini menyebabkan aktivitas belajar mengajar tidak optimal. Upaya peningkatan mutu dan kualitas dunia pendidikan pun terhambat.

 “Data yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar), kita kekurangan lebih dari 300 tenaga guru. Ini disebabkan, tidak adanya pengangkatan guru. Sementara jumlah guru yang pensiun dan meninggal dunia semakin bertambah,” sebut Hamzah dalam kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan Anggota MPR-RI di Aula Kantor Bupati Mempawah, belum lama ini.

Menyikapi kekurangan tenaga pendidik tersebut, lanjut Hamzah, Pemerintah Kabupaten Mempawah mensiasatinya dengan menempatkan guru honorer. Namun, upah guru honorer ini dibebakan kepada masing-masing sekolah.

 “Kebijakan ini menyebabkan upah yang diterima guru honor tidak sebanding dengan kinerja dan pengabdiannya dilapangan. Upah guru honorer sangat tidak manusiawi,” sesal Hamzah sembari disambut tepuk tangan para peserta sosialisasi.

Padahal, menurut Hamzah, dedikasi dan pengorbanan guru honorer untuk memajukan dunia pendidikan patut mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Yakni dengan memberikan upah yang lebih layak sesuai kerja keras guru honorer.

 “Kami berharap kepada Anggota MPR-RI selaku wakil rakyat dan pembuat kebijakan agar membuat aturan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Kami juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Mempawah menerbitkan SK Bupati tentang guru honorer untuk mendapatkan tunjungan guru dari pemerintah pusat,” harapnya.

Lebih jauh, Hamzah pun mengadukan sejumlah persoalan lainnya yang dihadapi guru di Kabupaten Mempawah. Misalnya berkaitan dengan proses kenaikan pangkat. Guru dibebankan dengan syarat dan tugas yang berat. Yakni melakukan penelitian, seminar dan membuat jurnal.

 “Sedangkan dalam UU Guru dan Dosen, guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dalam UU tersebut tidak ada kewajiban guru untuk melakukan penelitian dan sejenisnya,” sesalnya.

Terakhir, Hamzah mengkritisi kebijakan pemindahan kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap guru SMA dan SMK sejak tanggal 1 Januari 2017 lalu. Kebijakan yang semula diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, justru menimbulkan berbagai permasalahan terhadap guru dan dunia pendidikan.

 “Sewaktu masih dibawah kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, guru masih mendapatkan tunjungan perbaikan penghasilan dan rentang pelayanan tidak sesulit sekarang. Makanya, kami minta Anggota MPR-RI dapat memperjuangkan nasib guru honorer dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang lebih pro terhadap kesejahteraan guru,” pintanya mengakhiri.(wah)

Berita Terkait