Untan Jalin MoU dengan Kejati Kalbar

Untan Jalin MoU dengan Kejati Kalbar

  Jumat, 3 June 2016 09:20
KESEPAKATAN: Rektor Universitas Tanjungpura, Prof Dr H Thamrin Usman DEA bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Warih Sadono SH MM MH menandatangani MoU antara kedua lembaga tersebut, kemarin (2/5). FOTO : MEDI KADAFI

Berita Terkait

DALAM rangka lebih mempererat kerjasama yang telah terjalin dengan baik sebelumnya, dilangsungkan acara Kesepakatan Bersama atau MoU antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura. 

Kegiatan yang bertempat di Aula Rektorat Lantai 3, kemarin (2/6), dihadiri oleh Kepala Kajati Kalbar, Warih Sadono SH MM MH dan Rektor Untan, Prof Dr H Thamrin Usman DEA, beserta jajarannya. Digelar pula kuliah umum bertemakan ‘Peran Civitas Akademika dalam Proses Penegakan Hukum (Korupsi) di Wilayah Kalimantan Barat’ yang disampaikan oleh Kajati di depan para mahasiswa-mahasiswi dan dosen yang hadir. 

Kerjasama yang dilakukan kali ini merupakan salah satu bentuk peran serta Kejaksaan sebagai institusi yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Kerjasama ini terkait bantuan pendampingan hukum dari Kejati Kalbar kepada Untan, mengenai penyelesaian pekerjaan barang dan jasa.

MoU ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu disebutkan juga peran kedua pihak dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bantuan hokum. Acara penandatangan MoU diakhiri dengan pertukaran cinderamata antara Untan dan Kejati Kalbar.

Dalam sambutannya, Tahmrin menyatakan harapannya agar kerjasama ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kedua belah pihak. “Kesepakatan ini sangat positif dalam rangka pengembangan Untan dan Kejati Kalbar, untuk bersama-sama membangun kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah korupsi,” ujarnya memberi sambutan.

Sementara itu, Warih dalam pemaparan kuliahnya menyampaikan, bahwa korupsi sudah semakin masif dan sistematik dihampir semua sektor kehidupan bernegara. Perlu upaya serius dan kolektif untuk memberantas korupsi. “Yang tidak kalah penting, tambahnya, adalah dukungan dari masyarakat sipil dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, harus menjadi teladan dalam masalah ini,” ungkap dia.

Selain itu, Untan sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan diharapkan terus melahirkan ide-ide segar, kritik dan saran kepada para penegak hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, serta permasalahan hukum lainnya. “Untan punya peran yang besar untuk membentuk budaya antikorupsi di Kalimantan Barat,” ungkapnya.(**)

Berita Terkait