Tujuh Tahun Lagi Kalbar Dimekarkan

Tujuh Tahun Lagi Kalbar Dimekarkan

  Rabu, 11 April 2018 09:40

Berita Terkait

PONTIANAK-Kalimantan Barat berpeluang dimekarkan menjadi provinsi baru sebelum tahun 2025. Hanya saja perlu melalui beberapa tahapan hingga menjadi daerah otonomi baru. Saat ini ada empat daerah yang menjadi cikal bakal daerah otonomi baru. Bakal calon Provinsi Kapuas Raya, Calon Kabupaten Banua Landjak, Sekayam dan Tayan.

“Dengan desain besar yang disiapkan pemerintah, ke depan Indonesia menjadi berapa provinsi, kabupaten/kota. Di dalamnya Kalbar berpeluang bertambah provinsi baru dan kabupaten baru,” kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji di Pontianak, kemarin.

Namun ia tetap mengingatkan bahwa dalam penetapan itu ada tahapan yang harus dilalui. Untuk menetapkan daerah otonomi baru, maka daerah yang akan dimekarkan itu haruslah tetapkan menjadi daerah persiapan.

“Jika ingin memekarkan menjadi provinsi Kapuas Raya, maka haruslah dijadikan sebagai daerah persiapan,” kata Dodi.

Ketika sudah ditetapkan sebagai daerah persiapan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah maka yang akan membiayai belanja daerah persiapan itu masih dari pemerintah pusat.

Selama tiga tahun daerah persiapan ini dilakukan evaluasi. Setelah evaluasi memenuhi persyaratan maka disiapkan rancangan undang-undang untuk ditetapkan menjadi daerah otonomi baru.

“Jika tidak siap maka tidak disiapkan rancangan undang-undangnya,” terang Dodi.

Kemudian dalam daerah persiapan itu juga harus memperhatikan aspek lainnya sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Di dalam UU baru itu persoalan demografis dalam jumlah penduduk daerah persiapan, ada aturan yang mengatur terkait dengan sebuah provinsi, kabupaten, kota itu seperti itu. Cakupan wilayah provinsi minimal lima kabupaten kota,” paparnya.

Kendati demikian jika pemerintah pusat melihat cakupan wilayahnya di ujung perbatasan yang berbatasan dengan negara lain, maka pemerintah pusat dapat secara inisiatif melakukan pembentukan tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk. Ini dikarenakan wilayah perbatasan itu layak untuk menjadi daerah otonom yang diberlakukan khusus.

Dodi menambahkan pada saat rapat bersama wakil presiden, pembentukan otonomi baru tidak bisa dilakukan secara cepat. Pertimbangan kuat yakni pada belanja yang harus dipersiapkan besar.

“Untuk mempersiapkan ada pemekaran, semoga proses menuju ke provinsi dan kabupaten yang baru tetap melalui prosedur yang ditetapkan UU yang baru,” ujar dia.

Sementara itu berdasarkan surat dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri 135/2935 Otda 3 September 2015, bahwa ada 87 usulan otonomi baru yang mekanisme usulan inisiatif DPR RI dianggap sementara memenuhi syarat secara administratif.

Empat dari Kalbar masuk di dalamnya. Bakal calon daerah otonomi baru itu, Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Banua Landjak, Sekayam Raya dan Tayan.

“Persyaratan administratif sudah masuk, apakah menjadi DOB lain cerita. Tentu pertimbangan dari pemerintah pusat. Ini harus betul-betul dijelaskan. Meski sudah memenuhi syarat, dalam mekanisme pembentukan tetap harus mengikuti mekanisme pada UU Nomor 23 Tahun 2014,” tambah Asisten I Pemerintah Provinsi Kalbar, Alexander Rombonang, di Pontianak.

“Empat daerah yang diajukan menjadi daerah otonom baru juga sudah pernah dibahas di komisi II DPR RI dan bahkan sudah ada amanat presiden. Itu secara administrasi sudah memenuhi syarat, sesuai UU sebelumnya yakni UU 32,” pungkas Alexander. (mse)

Berita Terkait