Tujuh Fraksi Apresiasi Pelaksanaan APBD TA 2017

Tujuh Fraksi Apresiasi Pelaksanaan APBD TA 2017

  Rabu, 1 Agustus 2018 14:07

Berita Terkait

TUJUH fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyampaikan tanggapan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Ketapang 2017. Seluru fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda.

Sidang paripuran penyampaian tanggapan fraksi tersebut dilaksanakan pada Selasa (31/7). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amin, didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, Kadarini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ketapang, Martin Rantan, hadir dengan sejumlah kepala SOPD dan Forkopimda Ketapang. Masing-masing fraksi menyampaikan tanggapannya. Mulai dari kritik dan saran terhadap penyelenggaraan APBD tahun 2017. Termasuk juga saran sekaligus harapan pada pelaksanaan APBD tahun 2018. Seluruh fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan sebagai Perda.

Tujuh fraksi yang memberikan tanggapan akhir yaitu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan langsung oleh ketua fraksinya, Hadi Mulyono Upas. Kemudian Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) disampaikan oleh Gusmani. Fraksi Partai Amanan Nasional (PAN) disampaikan oleh Usmandianto.

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Nasional Demokrat (Nasdem), disampaikan oleh Mat Hari. Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh juru biacaranya, Yang Kim. Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disampaikan oleh Abdul Sani. Sementara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disampaikan oleh Paulus Tan.

Seluruh fraksi memberikan apresiasi terhadap laporan hasil pemeriksaan  BPK Provinsi Kalimantan Barat atas LKPD Kabupaten Ketapang yang selama empat tahun berturut turut mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Ketapang. WTP tersebut diterima sejak 2014 hingga 2017.

Selain mengapresiasi, seluruh fraksi memberikan saran dan masukan terhadap Pemda Ketapang. Terhadap saran dan masukan tersebut, Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengaku akan menindaklanjuti saran-saran tersebut. “Saran-saran tersebut akan dibawa dalam rapat forum SKPD, untuk ditindaklanjuti, karena bagaimanapun ini suara rakyat,” kata Martin, usai sidang paripurna.

Dia menjelaskan, tanggapan akhir fraksi tersebut merupakan sebagai perwujudan tanggungjawab fraksi di kelembagaan dalam ikut menyelenggarakan pemerintahan, khususnya dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan misi dan visi Bupati Ketapang, menuju masyarakat sejahtera dalam kehidupan yang demokratis transfaran dan akuntable. “Beberapa point yang disebutkan seperti mempercepat proses kegiatan APBD dan memberikan atensi kepada kita untuk mengambil langkah-langkah serta saran dan masukan lainnya. Intinya, supaya proses penyelenggaraan pembangunan dipercepat,” jelasnya.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang anggaran dan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 dengan komposisi sebagai berikut. Pendapatan sebesar Rp1.995.921.830.320,00. Belanja sebesar Rp1.993.617.873.645,00.  Devisit/Surflus sebesar Rp2.303.956.675,00. Pembiayaan daerah sebesar Rp5.732.340.000,00. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp56.833.093.786,50. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.732.340.000,00. Pembiayaan neto Rp51.100.753.786,50. Serta silva sebesar Rp53.404.710.461,81. (*)

 

Berita Terkait