Tujuh Desa Demo PT Sintang Raya

Tujuh Desa Demo PT Sintang Raya

  Selasa, 7 June 2016 09:37
TENANGKAN MASSA: Kapolres Mempawah AKBP Dedi Agustono bersama Presiden Front Pembela Dayak Kalbar Petrus SA SH tampak menenangkan massa saat demo di PT Sintang Raya, Sabtu kemarin. Istimewa

Berita Terkait

KUBU RAYA-Untuk kesekian kalinya, Sabtu kemarin sekitar 1.000 warga dari tujuh desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya melakukan aksi demo menuntut PT Sintang Raya untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). 

Isi putusan MA bernomor 550K/TUN/tahun 2013 itu menyatakan membatalkan sertifikat hak guna usaha (HGU) nomor 04/2009 di Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat II, Dabong dan Ambawang Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai tanggal 5 Juni 2009. Serta membatalkan surat ukur tanggal 2 Juni 2009 nomor 182/2009, luas 11.129 hektar tercatat atas nama PT Sintang Raya. 

Dengan dibatalkannya HGU dan surat ukur tanah oleh MK secara otomatis PT Sintang Raya tidak boleh beroperasi. Apalagi, PK yang diajukan oleh PT Sintang Raya ditolak mentah-mentah oleh MK.

Selain itu, dalam amar putusannya MK juga memerintahkan tergugat yakni PT Sintang Raya untuk segera mentaati keputusan yang dikeluarkan MK dan membayar ganti rugi kepada desa-desa bersangkutan

Penolakan PK yang diajukan PT Sintang Raya, langsung dibuat baliho besar oleh warga dan dipasang di areal perusahaan tersebut. Dalam baliho besar itu tertulis ajuan PK perusahaan itu bernomor register 152 PK/TUN/2015 serta nomor pengantar W2.TUN4 /1710/HK.08/X/2015.

Tanggal masuk 7 Desember 2015, dan tanggal putusan 24 Februari 2016. Hakim P1 Yosran SH MHum, Hakim P2 Is Sudaryono SH MH dan Hakim P3 H Yulius SH MH.

Amar keputusam MK ini sebenarnya telah dikuatkan oleh instruksi bupati Kubu Raya Muda Mahendra pada tanggal 22 Maret 2010 yang isinya meminta agar PT Sintang Raya segera menghentikan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada areal pencadangan transmigrasi di desa Dabung dan sekitarnya. Dan mewajibkam pihak perusahaan mengembalikan lahan plasma milik masyarakat.

Kemudian surat Bupati Muda Mahendra juga ditujukan kepada presiden RI SBY pada tanggal 21 Desember 2011 agar presiden segera memerintahkan BPN RI untuk mencabut HGU milik PT Sintang Raya, berdasarkan putusan MA yang membatalkan HGU perusahaan tersebut.

Kemudian juga dikuatkan oleh keputusan Gubernur Cornelis nomor 476 tahun 2009 tentang pencadangan tanah untuk areal pemukiman transmigrasi di Desa Dabong dan sekitarnya yang saat ini masih digarap PT Sintang Raya. Surat itu ditandatangani Gubernur Cornelis pada tanggal 12 Agustus 2009.

Olak-Olak Kubu, Pelita Jaya, Dabong, Sembuluk, Seruat 1, Seruat 2, Sungai Selamat, Ambawang dan Mengkalang masuk dalam wilayah PT Sintang Raya yang merupakan milik pengusaha asal Korea Selatan.

Diungkapkan Sunarno, pemuka masyarakat Desa Olak-Olak Kubu, karena PT Sintang Raya tidak mengindahkan putusan MK itu, mereka kembali melakukan aksi demo menuntut agar perusahaan itu segera melaksanakan keputusan MK tersebut. "Mereka sepertinya tidak peduli dan tetap saja beroperasi," unglap Sunarno.

Menurut staf di kantor desa itu, sejak dibangun perusahaan PT Sintang Raya dinilai telah menyalahi prosedur dan terindikasi melakukan pembangkangan hukum. Selain itu, kata dia, keberadaan perusahaan itu juga selalu mengintimidasi masyarakat di sekitar daerah tersebut. Bahkan ada beberapa warga yang ditangkap. "Sebanyak 17 orang dimasukan ke penjara. Salah satunya kepala desa olak-olak Kubu bernama Bambang Sudaryanto," kata Iskandar warga desa Olak Olak Kubu yang juga salah satu pemuda Aliansi Gerakan Agraria.

Menurutnya keberadaan perusahaan itu juga membuat  pendapaatan masyarakat menjadi berkurang. "Mereka yang dulu bercocok tanam jagung, sekarang lahannya banyak yang sudah tidak ada lagi," katanya

Sementara itu, Presiden Front Pembela Dayak Kalbar Petrus SA SH yang turut memperjuangkan masyarajat tujuh desa itu meminta, agar pihak kepolisian berlaku adil dalam permasalahan ini. "Masyarakat itu meminta hak-hak mereka. Apalagi PT Sintang Raya sudah tidak memiliki kekuatan hukum, karena sudah ada keputusan MA yang menyatakan HGU PT Sintang Raya dibatalkan," ungkap dia.

Dia juga meminta Kapolda, Kejati, Pengadilan Tinggi, Gubernur, Bupati Kubu Raya dan DPRD Propinsi maupun DPRD Kubu Raya membela kepentingan masyarakat banyak dalam permasalahan ini.

Petrus juga meminta agar pemilik PT Sintang Raya untuk dimintai pertanggungjawabnnya. Jika tidak, dia mengkhawatirkan warga desa di sekitar perusahaan tersebut akan melakukan perlawanan yang seperti di Metsuji Lampung.

"Saya melihat ada pelanggaran HAM berat dan pembangkangan hukum yang dilakukan perusahaan ini," ungkap dia.

Dalam demo kemarin, Petrus diminta oleh masyarakat tujuh desa mendampingi mereka dalam melakukan mediasi. Setelah mempelajari permasalahan yang mulai bergejolak sejak tahun 1997 ini, kata Petrus, banyak kesalahan yang dibuat PT Sintang Raya. Perusahaan ini, kata dia, seharusnya sudah tidak boleh beroperasi sejak ditetapkan MK sebagai perusahaan yang tidak memiliki HGU. Apalagi, kata dia, dengan adanya keputusan hukum dari Mahakamah Agung, maka segala aktifitas PT Sintang Raya sudah status quo. "Mereka sudah tidak memiliki legitimasi. Apalagi yang berhubungan dengan tindakan hukum," katanya.

Menurut Petrus, perjuangan masyarakat tujuh desa ini sangat panjang dan lama karena sudah dilakukan sejak tahun 1997. Dari dengan mulai menyurati Bupati, Gubernur, Kapolda, Kejaksaan, DPRD Kabupaten, DPRD Propinsi, Mahakamah Agung, Mabes Polri hingga ke KPK. Dari kesekian banyak aduan yang ditanggapi hanya oleh KPK dan Mahkamah Agung. "Semoga dengan kehadiran rekan-rekan dari Front Pembela Dayak (FPD) ini. Ada titik terang untuk kebenaran di negara ini. Itu tanah kita, tapi seperti bukan. Kita seperti diinjak-injak, dipermainkan dan dijajah oleh orang asing dengan cara seperti ini. Inilah Indonesia," kesalnya.

Dalam demo yang dilanjutkan dengan rapat dari pihak tujuh desa, pihak perusahaan, FPD Kalbar dan pihak kepolisian yang dihadiri Kombes Supriyanto Dir Intel Polda Kalbar, AKBP Dedi Agustono SIK, Kapolres Mempawah, Iptu David Sipahutar

Kapolsek Kubu belum menemui kata sepakat. Sementara pihak perusahaan dihadiri GM PT Sintang Raya Iskandar ZM, Simson Mihai PPDRI Kalbar Iskandar Jinto selaku humas perusahaan. (bdi)

Berita Terkait