Tuding Sinar Mas Bermasalah

Tuding Sinar Mas Bermasalah

  Minggu, 12 June 2016 10:27
Sitim Hardjo

Berita Terkait

ANGGOTA Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Sitim Hardjo, menuding perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sinar Mas Group menuai banyak masalah dengan masyarakat dan lingkungan. Terutama, disebutkan dia, di lokasi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Semitau, daerah Kapuas Hulu. 

Menurut dia, perusahaan tersebut memiliki banyak masalah dan sudah sedemikian menumpuk. Dia bahkan khawatir ke depan, keberadaan perkebunan kelapa sawit ini berpotensi akan menimbulkan konflik. Dia mengatakan, kebun sawit yang dibangun pada 2007 oleh perusahaan tersebut, tidak sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian awal yang dimaksud dia terkait pembukaan kebun plasma milik warga yang telah menyerahkan lahan kepada pihak perusahaan. “Kebun milik perusahaan dikerjakan, sementara lahan milik masyarakat tak dikerjakan,” tutur Sitim. 

Permasalahan ini, menurut dia, sudah disampaikan warga kepada pemerintah setempat. Namun, dia menyayangkan, belum ada tindak lanjut. Bahkan dia menuding TP3K yang dibentuk pemerintah setempat juga tidak berfungsi. “Seharusnya tim ini bila terjadi permasalahan di masyarakat, TP3K yang membantu mengatasi dan menyelesaikannya,” kata dia.

 Sitim menilai izin perkebunan sawit perusahaan tersebut bahkan sampai ke kampung-kampung yang didiami warga. Dia mengaku menyesal karena sewaktu menjabat kepala desa, ikut memberikan izin kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Terlebih, setelah diakui dia, komitmen perusahaan tidak sesuai dengan perjanjian awal, di mana lahan masyarakat semakin menyempit.

Dia menyebutkan,  saat ini masyarakat begitu susah untuk berusaha, demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dia menceritakan bagaimana awalnya masyarakat menyerahkan lahan kepada perusahaan, agar dibukakan jalan. Namun, dia menambahkan, tanpa disangka, areal perkebunan sawit perusahaan semakin melebar. Bahkan, dipastikan dia, mendekati dan berada di pemukiman penduduk. “Jelas ini sudah melanggar aturan,” tandasnya.

 Sitim mengaku, saat masih menjabat sebagai kepala desa, dia mendapatkan uang dari perusahaan untuk penyerahan lahan tersebut. Bahkan, dia memastikan, setelah itu pun masih juga diberikan dana intensif bulanan. "Tahun 2007 lalu perbulannya kepala desa dapat sekitar Rp300 ribu, termasuk perangkat adat juga dapat. Itu bagian dari strategi perusahaan untuk daya tarik. Mereka itu memang sangat pandai,” terangnya.

Diceritakan dia bagaimana orang-orang yang berpengaruh di kampung atau desa, dirangkul, sehingga masyarakat lainnya secara otomatis mengikuti. Ia mengatakan, masyarakat setempat sudah sering melakukan tindakan sebagai bentuk perlawanan ke perusahaan, bahkan ada yang sampai dipenjarakan. 

Permasalahan lainnya, disebutkan dia, akibat pembukaan areal perusahaan perkebunan sawit yang dekat dengan bibir sungai, menyebabkan sejumlah anak sungai tercemar dan keruh sampai ke Sungai Semitau. Akibat tercemarnya sungai itu, masyarakat, diakui dia, sulit mendapatkan ikan. "Untungnya sekarang mereka sudah tidak bisa buka lahan lagi, karena kena sanksi," terang Sitim pada wartawan.

Sitim juga menyebutkan, selain permasalahan plasma, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga memperkerjakan orang dari luar daerah, bukan orang setempat. Mestinya, menurut dia, yang diutamakan adalah masyarakat setempat. (aan)

Berita Terkait