Tren Otomatisasi Tak Akan Terbendung

Tren Otomatisasi Tak Akan Terbendung

  Selasa, 26 January 2016 08:51
Soedomo Mergonoto

Upah tenaga kerja selalu menjadi isu pelik dalam upaya menjaga iklim investasi. Butuh solusi tepat agar bisnis tetap bertumbuh.Soedomo Mergonoto, presiden direktur PT Santos Jaya Abadi, memprediksi tren otomatisasi terjadi dalam sepuluh tahun ke depan. Sebab, pengusaha makin lama kian sulit menuruti kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang membubung.

”Untungnya, di Kapal Api (brand produk kopi PT Santos Jaya Abadi), kami tidak melakukan efisiensi di bidang SDM sehingga tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Hanya, kami menahan rekrutmen karyawan baru,” katanya akhir pekan lalu.

Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi di bidang tenaga kerja karena tak kuat membayar upah sesuai dengan UMK. Apalagi untuk perusahaan yang punya ribuan tenaga kerja. Bukan hanya itu. Beberapa perusahaan juga telah melakukan investasi mesin dan robot untuk mendukung otomatisasi. Hal tersebut dilakukan untuk menggantikan tenaga manusia yang biayanya makin lama kian mahal.

Menurut Soedomo, kenaikan cost tersebut belum diimbangi dengan produktivitas karyawan. ”Tiga tenaga kerja Indonesia tingkat produktivitasnya sama dengan satu tenaga kerja dari Tiongkok. Kasir saja, misalnya, antara kasir Indonesia sama kasir dari Tiongkok, beda kecepatan dan produktivitasnya,” ujar dia.

Pria kelahiran 3 Juni 1950 itu mengungkapkan, secara jangka panjang, memang industri telah berpikir otomatisasi untuk efisiensi. Itu sulit dibendung jika upah naik terus, sedangkan produktivitas kurang. Hal yang sama bahkan telah dilakukan industri-industri di Tiongkok dan AS. Soedomo mencontohkan kafe yang mengurangi tenaga kerja dengan menggunakan sistem swalayan. Pengunjung datang, pesan, bayar, lalu bawa sendiri makanan dan minumannya ke meja.

Cara itu dilakukan untuk menghemat cost di bidang tenaga kerja. Di industri besar juga kurang lebih sama. ”Kita beli mesin yang dulu dalam satu kali produksi mesinnya dijaga sepuluh orang. Sekarang beli mesin yang lebih canggih, sekali produksi dengan kecepatan tinggi cuma dijaga satu orang,” tandasnya.

Soedomo mengakui, lama-lama cara itu berisiko mengurangi serapan tenaga kerja sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat, tingkat konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, menurut dia, itu merupakan tugas pemerintah untuk mendatangkan investor yang lebih banyak lagi.

Soedomo mengatakan, selama ini kemudahan investasi tidak merata ke daerah. Dia pernah punya pengalaman buruk dalam bertanam modal. Dia dipersulit dalam hal pembebasan lahan. Belum lagi menghadapi masyarakat yang suka mencuri hasil pertanian di daerah. Dia juga pernah mendatangkan investor asal Tingkok ke sebuah daerah miskin di kawasan Nusa Tenggara, tapi tidak berjalan mulus lantaran banyak kesulitan di tingkat pemda maupun masyarakat sekitar.

Padahal, niat Soedomo tidak sekadar investasi. Lebih dari itu, dia ingin memakmurkan dan meningkatkan perekonomian warga yang kebanyakan masih miskin. ”Kalau kami pengusaha mau gampang, tinggal bikin aja karaoke di Surabaya, untungnya sama dengan bikin pabrik di daerah. Tapi, kan kami mau membantu rakyat miskin di daerah supaya maju,” ungkapnya.

Hal-hal seperti itulah yang membuat daerah sulit mendapatkan investor. Padahal, jika pemda dan masyarakat di daerah mau bekerja sama dengan investor, serapan tenaga kerja di Indonesia akan lebih baik. Itu baru investor dalam negeri saja. Jika sikap kooperatif itu bisa menarik investor asing, hasilnya akan lebih baik.

Apalagi, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Menurut Soedomo yang juga konsul kehormatan Republik Polandia di Surabaya itu, pemerintah harus mewaspadai harga komoditas yang masih jatuh. Harga CPO, minyak, dan batu bara yang rontok akan cukup menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Solusinya, pemerintah harus mampu memberikan kemudahan nyata kepada investor supaya serapan tenaga kerja tinggi dan ekonomi bergerak.

Tahun lalu, kata Soedomo, sektor konsumsi sebenarnya juga jatuh meski tidak sedrastis komoditas. Itu bisa dilihat dari konsumsi sampo, sabun, dan mi yang turun tipis. Untung, konsumsi kopi justru masih bisa mencatatkan pertumbuhan. ”Cuma 5 persen sih, nggak banyak,” ucapnya.

Konsumsi kopi di Indonesia sekitar 1,2 kg per kapita per tahun. Angka tersebut terus naik seiring tren anak muda yang suka ngopi. Ayah empat anak itu mengatakan, 50 persen dari total penduduk Indonesia adalah masyarakat produktif di bawah 30 tahun. Itu adalah potensi besar untuk industri kopi. Sebab, budaya ngopi dan nongkrong tidak hanya ada di kafe di kota-kota besar, tapi juga warung kopi di desa.

Tren ngopi itu juga membuat kafe dan warung kopi makin menjamur. Dari situlah, industri kopi bisa tertolong. Perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun lalu pun masih bisa dilewati industri.

Di sisi lain, pemasaran kopi Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan yang berat. ”Misalnya, soal rasa, kami harus menyesuaikan diri dengan cita rasa negara tujuan ekspor,” ungkap Soedomo. Belum lagi soal persaingan di era pasar global. Menurut dia, Indonesia bersaing ketat dengan produk kopi dari berbagai negara. Terutama Tiongkok.

Salah satu keunggulan Tiongkok dalam industri kopi adalah produksi masal yang maju. Banyak juga home industry kopi di sana yang produknya sudah bisa merambah pasar ekspor. ”Kita memang sudah bisa ekspor, tapi kan volumenya kecil. Belum sebesar AS, Tiongkok, dan negara-negara lain,” ungkapnya. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa membantu pemasaran produk kopi Indonesia ke luar negeri.

Hal lain yang dibutuhkan industri adalah menjaga kestabilan nilai tukar. Itu dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi kopi dalam negeri. Menurut lulusan SMA Sin Chung Surabaya tersebut, tahun lalu industri kopi yang konsentrasi pada kebutuhan domestik cukup terpukul akibat melemahnya nilai tukar. ”Soalnya, kopi kan ikut harga internasional. Saya harap tahun ini rupiah biasa menguat di Rp 13.000 atau Rp 12.500,” tuturnya. (rin/c10/sof)