Tren Kenaikan Harga Meluas, Perguruan Tinggi Naikkan SPP

Tren Kenaikan Harga Meluas, Perguruan Tinggi Naikkan SPP

  Minggu, 15 January 2017 09:30

Berita Terkait

UKT Termahal di PTN Badan Hukum 

JAKARTA – Tren kenaikan harga merembet kemana-mana. Paling baru jajaran pengelola PTN badan hukum (PTN BH) juga berencana menaikkan besaran SPP yang diatur dalam skema uang kuliah tunggal (UKT). Kenaikan tarif SPP itu dikhususkan untuk kelompok atau kelas yang paling mahal.

Sampai saat ini ada sebelas kampus yang berlabel PTN BH. Di dalam skema UKT penetapan SPP memang dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kampus yang menetapkan pengelompokan besaran SPP hingga tujuh jenis. Setiap mahasiswa baru akan dimasukkan dalam kelompok besaran SPP itu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan rencana kenaikan SPP dikhususkan untuk yang kelompok atas saja. ’’Inipun baru kalangan PTN badan hukum yang membahasnya,’’ katanya kemarin. Dia menegaskan karena berstatus PTN BH maka cukup ditetapkan oleh internal kampus.

Dwikorita menerangkan bahwa rencana kenaikan SPP itu khusus untuk kelompok UKT yang paling atas. Alasannya adalah untuk rasa keadilan. Dia mencontohkan UKT paling atas digunakan untuk mahasiswa baru yang penghasilan orangtuanya Rp 10 juta sampai Rp 100 juta per bulan bahkan lebih.

’’Nah itu kan ada tidak adilnya,’’ jelasnya. Perempuan yang pernah digadang jadi menteri di era Joko Widodo itu menjelaskan, ketidakadilan muncul karena SPP mahasiswa dari orangtua berpenghasilan Rp 10 juta dengan yang Rp 100 juta sama. Dia menuturkan seharusnya ada kelonggaran batas atas untuk mengakomodir masyarakat berpenghasilan sangat tinggi.

’’Jadi pada praktiknya itu ada juga masyarakat yang ngempet (menahan, red) ingin bayar mahal tapi tidak bisa,’’ jelasnya. Mau membayar lebih tinggi, khawatir jadi suap, gratifikasi, atau yang lainnya. Sebab tidak ada aturan atau landasan hukumnya.

Dwikorita menegaskan bahwa 70 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga tidak perlu khawatir rencana kenaikan SPP itu bakal mejadi ajang kampus mencari uang. Dia menegaskan UGM tetap akan terus menjadi kampus kerakyatan.

Rektor IPB sekaligus Ketua Umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Herry Suhardiyanto membenarkan bahwa di kalangan PTN BH ada usulan kenaikan SPP itu. Namun dia menegaskan usulan tersebut masih dalam kajian internal kampus. Sehingga sampai sekarang belum ada penetapan resmi untuk besaran SPP mahasiswa baru tahun akademik 2017/2018.

Kemenristekdikti memang belum memastikan akan meloloskan usulan kenaikan SPP dari PTN BH itu. Namun sudah ada tanda-tanda lampu hijau dari kementerian yang dipimpin Muhammad Nasir itu. Sekjen Kemenristekdikti Ainun Naim menyatakan, yang terpenting SPP tetap terjangkau. ’’Dan masyarakat miskin dapat beasiswa,’’ jelasnya.

Pemerhati pendidikan tinggi dan mantan dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Satrio Soemantri Brojonegoro mengatakan besaran SPP termahal dalam skema UKT sebaiknya tetap ada batasannya. Bahkan tidak perlu dinaikkan, baginya juga tidak ada masalah.

Perkara ada orangtua mahasiswa super kaya yang ingin menyumbang, dibuatkan skema baru. Sumbangan itu diluar dari besaran SPP. ’’Orangtua yang kaya raya itu bisa menyumbang melalui dana abadi kampus, dana pembangunan laboratorium, atau sejenisnya,’’ jelasnya.

Meskipun berstatus PTN BH, kampus-kampus ini sejatinya masih aset negara. Bukan sebuah kampus swasta yang bisa seenaknya menetapkan SPP. Dia mengatakan dengan menaikkan SPP untuk masyarakat kaya raya, dikhawatirkan kampus akan berubah halauan. Dari yang semula harus fokus mendidik, menjadi sibuk mencari mahasiswa kaya. ’’Martabat kampus harus dijaga,’’ kata guru besar ITB itu.

Dia menjelaskan pemerintah sebaiknya menetapkan rata-rata batas atas SPP se Indonesia. Kemudian dikurangi dengan rata-rata kemampuan membayar masyarakat setempat. Nah kurangannya menjadi tanggungn pemerintah. Sebab PTN itu adalah aset pemerintah. 
Hingga kemarin sejatinya niat semua PTN BH untuk menaikkan SPP belum satu suara. Beberapa rektor PTN BH lainnya mengatakan belum ada kajian untuk menaikkan SPP tahun ini. Diantaranya disampaikan oleh Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad. Untuk diketahui Unpad dikukuhkan sebagai PTN BH oleh Menristekdikti Muhammad Nasir kemarin (14/1).

Tri menjelaskan untuk menjalankan kegiatan akademik yang bermutu, memang dibutuhkan biaya. ’’Tetap kami tidak akan mencari biaya itu dari SPP mahasiswa,’’ jelasnya. Bahkan jika diperlukan Unpad akan mencari sumber-sumber beasiswa bagi mahasiswanya.

Dia mengatakan kampus PTN BH memang sudah diberi kewenangan untuk menetapkan besaran SPP dalam sistem UKT. Namun dia menegaskan, mahasiswa baru tahun ini tetap akan dikenakan besaran SPP seperti tahun lalu. SPP paling mahal di Unpad adalah Rp 13 juta/semester untuk program pendidikan dokter.

’’Perlu diketahui pendidikan dokter di Unpad digratiskan,’’ katanya. Dia menjelaskan program kuliah dokter gratis itu akan dipertahankan sampai sekarang. Tri menjelaskan Unpad berhasil menggali sumber pendanaan lain sehingga bisa digunakan untuk biaya operasional kampus.

Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Muhammad Nasis mengatakan, sampai kemarin belum ada rencana menaikkan SPP. ’’Jadi masih seperti yang dulu (2016, red),’’ katanya kemarin. Tahun lalu besaran SPP di Unair yang termahal mencapai Rp 21,5 juta pendidikand okter.

Dia menjelaskan Kemenristekdikti memang sudah menyerahkan urusan penetapan biaya kuliah di PTN BH ke kampus masing-masing. Meskipun begitu Nasih menjelaskan belum ada rencana kenaikan. ’’Untuk Unair insyallah tidak ada perubahan berarti,’’ pungkasnya. (wan)

 

1. Univ. Sumatera Utara : Rp 6,2 juta/semester (Kedokteran dan Kedokteran gigi)

2. IPB : Rp 12 juta/semester (Kedokteran hewan dan bisnis)

3. UI : Rp 15 juta/semester (skema BOP-Pilihan)

4. ITB : Rp 20 juta/semester (khusus Sekolah Bisnis dan Manajemen)

5. UGM : Rp 22,5 juta/semester (pendidikan kedokteran)

6. UPI Bandung : Rp 6,5 juta/semester (Pendidikan IPA)

7. Unair : Rp 21,5 juta/semester (Pendidikan dokter)

8. Unpad : Rp 13 juta/semester (pendidikan dokter dan dokter gigi)

9. Unhas : Rp 20 juta/semester (pendidikan dokter)

10. ITS : Rp 19,7 juta khusus semester awal, dan berikutnya Rp 17,5 juta/semester (khusus Double Degree Teknik Sistem Perkapalan)

11. Undip : Rp 19 juta/semester (pendidikan dokter)

Sumber : Website masing-masing PTN Badan Hukum

Berita Terkait