TPNPB-OPM Siap Boikot Pemilu

TPNPB-OPM Siap Boikot Pemilu

  Minggu, 14 April 2019 09:45

Berita Terkait

JAKARTA—Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengancam akan memboikot pemilu. Mereka mengklaim ada empat komando daerah pertahanan (Kodap) yang telah siap untuk melaksanakan boikot tersebut. 

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menjelaskan, setelah pernyataan boikot pemilu bulan lalu, konsolidasi dilakukan terhadap 29 Kodap. Hasilnya, baru ada empat kodap yang siap secara prinsip militer melakukan boikot terhadap pemilu di Papua. ”Maka, kami siapkan operasi,” ujarnya. 

Namun, dia enggan menyebutkan operasi serangan semacam apa yang akan dilakukan untuk melakukan gangguan terhadap pemilu di Pulau Cendrawasih. ”Tidak bisa, rahasia kalau bentuknya,” tuturnya. 

Yang pasti, selain serangan dengan senjata, TPNPB-OPM telah mengimbau dan mengerahkan masyarakat Papua untuk ikut dalam boikot. Caranya, dengan tidak perlu mengikuti pemilu alias golput. ”Kalau tetap ikut pemilu berarti masih ingin terus dijajah,” ujarnya. 

TPNPB-OPM tercatat pernah melakukan serangan terhadap pengawalan logistik saat pilkada serentak tahun lalu. Dalam serangan itu dua anggota Polri gugur dan seorang warga yang ikut serta mengawal kotak suara tewas. 

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Papua telah dipertebal jumlah personel yang melakukan pengamanan. Apalagi, Papua masuk dalam salah satu daerah rawan saat pemilu. ”Walau sebenarnya tingkat kerawanannya sudah menurun,” jelasnya. 

Namun begitu, Polri tidak akan menganggap remeh. Personel diminta waspada untuk bisa mencegah terjadi gangguan keamanan seperti apapun. ”Intinya personel siap,” tuturnya. 

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, KKSB ini terus menjadi momok bagi TNI dan Polri karena pendekatan yang dilakukan hanya secara militer. Perlu kombinasi pendekatan secara berbudaya, seperti dialog dengan masyarakat. ”Untuk menemukan titik temu,” jelasnya. 

Masyarakat Papua, khususnya Nduga perlu untuk diperhatikan masalah utamanya. Apa yang membuat di Nduga bisa muncul KKSB perlu diketahui. Apakah karena jejak pelanggaran HAM atau soal kesejahteraan. ”Bisa juga merupakan kombinasi dari keduanya,” ujarnya. 

Inti dari sebuah gerakan itu adakah dukungan dari masyarakat sekitar. Bila dukungan itu masih ada, maka sulit untuk menyelesaikan semua itu. ”Maka, harusnya hati rakyat Nduga itu direbut dulu oleh pemerintah,” jelasnya. (idr)

Berita Terkait