Toga Tergantung, Nasib Terkatung

Toga Tergantung, Nasib Terkatung

  Kamis, 28 February 2019 10:13

Berita Terkait

Dampak Penundaan Wisuda 

* Kehilangan momen melamar kerja

* Tidak bisa mendaftar progam S2

* Tambahan biaya indekos bagi mahasiswa luar

* Terbebani uang kuliah tunggal (UKT)

* Beban psikis selama menunggu wisuda

Tunda Cari Kerja Hingga Daftar S2

PONTIANAK - Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2014 merasa kecewa sekaligus dirugikan karena belum bisa mengikuti sidang skripsi dan wisuda. Mereka harus menunggu hingga April mendatang untuk bisa mengenakan toga. Semua itu terjadi karena akreditasi kampus yang sudah kedaluwarsa. 

“Dari angkatan 2014 ada yang wisuda dan ada juga yang belum. Akreditasi fakultas belum keluar sejak Januari kemarin. Jadi, beberapa mahasiswa ditunda wisudanya,” ungkap Heri Kurniawan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum periode 2018-2019 kepada Pontianak Post, Selasa (26/2). 

Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti wisuda periode pertama Januari lalu terpaksa harus menunggu hingga April nanti. Hal inilah yang membuat mereka merasa cukup dirugikan. “Mahasiswa masih harus menunggu lagi dari Januari sampai April. Tertundanya wisuda membuat mereka kehilangan momentum untuk mencari kerja. Belum lagi mahasiswa yang berada di luar Kota Pontianak. Mereka harus menambah biaya indekos dan lain-lain sampai urusan akreditasi selesai,” paparnya.

Aisyah (21), salah satu mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum ikut merasakan dampak ini. Ia harus menunggu sampai Maret untuk bisa melaksanakan sidang skripsi. Padahal, Aisyah sudah selesai menyiapkan berkas untuk sidang skripsi sejak Desember 2018 lalu. “Informasi dari kampus, kami baru bisa sidang sekitar akhir Maret atau awal April,” katanya. 

Dampaknya bukan hanya itu. Ia juga kehilangan kesempatan mendaftarkan diri untuk program beasiswa S2. “Dampaknya ke saya pribadi. Momentum untuk pendaftaran S2 pada awal tahun ini ikut juga tertunda,” ungkapnya. 

Sementara itu, Handoko (23), seorang alumnus Fakultas Hukum juga turut berkomentar. Ia menyesalkan kejadian yang menimpa para juniornya. Menurut Handoko, masalah yang berkaitan dengan administrasi seperti ini mestinya sudah dipikirkan sejak jauh hari agar mahasiswa tidak menjadi korban. Pihak kampus seharusnya memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari penundaan sidang dan wisuda tersebut terhadap mahasiswa. 

”Seharusnya sudah diakomodir oleh pihak fakultas sejak awal. Kalau seperti ini terkesan mendadak sekali. Mahasiswa yang sudah melakukan persiapan lama untuk sidang dan wisuda jadi terkendala,” ujarnya.  Penundaan yang cukup lama juga membuat mahasiswa kehilangan waktu, biaya serta kesempatan. 

”Kasihan mereka. Yang mau melamar kerja terpaksa harus ditunda, yang mau wisuda harus menunggu. Sekarang kampus hanya mengeluarkan kebijakan untuk menunda. Harusnya mereka (pihak kampus) bertanggung jawab, bukan menunda,” ujarnya. 

Zacky, mahasiswa Fakultas Hukum, Untan, juga mengaku kecewa atas persoalan ini. Menurutnya, sungguh tidak adil ketika mahasiswa tidak diperbolehkan sidang lantaran suatu alasan tertentu, tetapi masih tetap harus melakukan pembayaran sistem uang kuliah tunggal (UKT) di tiap semester.

“Kecewa pasti ada, karena kita sudah siap. Skripsi juga sudah disetujui, hanya tinggal sidang saja. Namun karena akreditasi ini kita menjadi tumbal, sehingga tidak bisa sidang. Wisuda menjadi tertunda, apalagi UKT di setiap semesternya harus bayar,” keluhnya.

Meski demikian, dia tetap sabar dan akan menunggu hingga masalah akreditasi ini selesai. Dia berharap pihak kampus segera menyelesaikan masalah ini. Jika persoalan terus berlanjut, mahasiswa akan terus terbebani dengan pembayaran UKT.

Titik Terang

Penyelesaian masalah akreditasi Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang sudah kedaluwarsa mulai menemukan titik terang. Dalam waktu dekat, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) akan mengunjungi kampus tersebut untuk melakukan penilaian. 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Dr Syarif Hasyim Azizurahman, mengungkapkan hal itu, Selasa (26/2) siang. Menurut Syarif, pihaknya sudah mendapat kepastian terkait kedatangan (visitasi) tim asesor dari BAN PT pada 7 hingga 9 Maret mendatang. Tim tersebut akan melakukan penilaian atau asesmen lapangan.

Kedatangan tim BAN PT ini, kata Syarif, adalah tindak lanjut dari penilaian borang atau instrumen akreditasi ulang yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Permohonan akreditasi ulang disampaikan karena nilai akreditasi A yang sebelumnya melekat pada kampus merah ini sudah kedaluwarsa.

“Sebenarnya untuk asesmen lapangan atau visitasi dalam rangka usulan akreditasi ulang Prodi Ilmu Hukum sudah kita ajukan sejak November 2018 lalu. Insyaallah asesor dari BAN PT akan datang pada tanggal 7 hingga 9 Maret mendatang,” ujarnya.

Bahkan, tambah Syarif, pihaknya juga telah membentuk sebuah tim untuk mempersiapkan penyambutan kedatangan asesor tersebut. Dia berharap dalam akreditasi ulang ini, Fakultas Hukum dapat mempertahankan predikat nilai akreditasi terbaik, yakni nilai A. 

“Setelah asesmen dilakukan oleh asesor, hasilnya akan dapat diketahui biasanya dalam kurun waktu seminggu kemudian,” ujarnya. Hasil asesmen tersebut dapat dilihat melalui aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online). “Tentu kita harap dapat mempertahankan nilai A,” katanya.

Dia pun membenarkan tentang adanya beberapa kendala yang menyebabkan akreditasi Fakultas Hukum hingga kini belum keluar. Salah satunya karena anggaran dari BAN PT yang terbatas. Faktor lainnya adalah karena banyaknya program studi yang mengajukan akreditasi secara bersamaan ke pusat. Sementara, waktu itu adalah akhir tahun anggaran. 

“Ya, yang saya dengar begitu (terkait anggaran pusat). Selain itu, kita juga sedang mempersiapkan semua dokumen,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan fakta tentang wisuda mahasiswa yang tertunda. Menurut Syarif, memang ada mahasiswa yang sebetulnya sudah melaksanakan sidang skripsi pada saat nilai akreditasi masih berlaku. Namun, saat jadwal wisuda tiba, akreditasi tersebut sudah dinyatakan kedaluwarsa. Akibatnya, mahasiswa yang sudah menjalani sidang skripsi tersebut terpaksa wisudanya tertunda, menunggu sampai nilai akreditasi yang baru keluar. 

Terpisah, Wakil Rektor I Untan, Dr Aswandi juga sudah mendapat kabar dari BAN PT yang akan melakukan visitasi dalam waktu dekat. “Sudah dapat konfirmasi dari BAN PT. Mereka akan visitasi pada 7 sampai 9 Maret terhadap Prodi Ilmu Hukum yang saat ini akreditasinya kedaluwarsa atau belum diakreditasi ulang,” ungkapnya.

Menurut Aswandi, pihak fakultas sudah menunggu cukup lama sejak borang permohonan akreditasi ulang dikirim. Ia berharap dalam penilaian BAN PT nanti, Fakultas Hukum dapat mempertahankan nilai akreditasi A yang sebelumnya sudah dipegang.

“Harapan kita Fakultas Hukum kembali mendapat nilai A, dan semoga nilainya cepat keluar,” kata dia. Biasanya, nilai akreditasi sudah akan keluar sekitar seminggu sampai sepuluh hari setelah asesmen.

Kendala semacam ini, tambah Aswandi, bukan hanya dialami oleh kampus di Untan tetapi juga pernah dialami oleh kampus-kampus lain. Apapun (kendala) itu, ia yakin tidak ada unsur kesengajaan, baik dari pihak fakultas maupun pihak universitas. “Memang ada masalah dari pusat, yakni anggarannya yang terbatas,” pungkasnya. (sig/fds)

 

Berita Terkait