TNI Bantah Ada Niat Kembalikan Dwifungsi

TNI Bantah Ada Niat Kembalikan Dwifungsi

  Sabtu, 9 February 2019 09:53
RUU TNI: Sejumlah anggota TNI mengikuti simulasi pemilu, kemarin. Rencana menempatkan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga mendapat penolakan.

Berita Terkait

Revisi UU TNI Hanya Terkait Perubahan Usia Pensiun

 JAKARTA – Rencana menempatkan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga mendapat penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Sebab, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat profesionalisme TNI yang menjadi cita-cita pascareformasi.

Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS Arif Nur Fikri menyampaikan bahwa pasal 2 UU TNI secara tegas menjadikan profesionalisme TNI sebagai agenda prioritas yang harus dicapai. Karena itu, dalam pasal 47 ayat 2, keterlibatan perwira TNI aktif dibatasi pada kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan keamanan negara.

Pembatasan didasarkan pada asas efektivitas. Aspek kemampuan dan pemahaman menjadi pertimbangan penempatan sebuah jabatan. 

Arif menilai, jika posisi di kementerian hanya digunakan untuk menampung perwira yang nonjob, itu bertentangan dengan asas efektivitas pemerintahan. Selain itu, dengan menempati jabatan sipil, tentara dapat mencampuri kebijakan sipil.

Lebih jauh lagi, lanjut dia, langkah tersebut bisa menunjukkan adanya pelemahan sipil dalam proses tata kelola pemerintahan. Imbasnya, jenjang karir bagi pegawai sipil di lembaga atau kementerian yang diisi para perwira ikut terhambat.

Sebelumnya, wacana penempatan perwira TNI aktif diusulkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat hadir dalam rapimnas TNI-Polri di istana kepresidenan Rabu lalu (30/1). Usulan tersebut disampaikan di sela-sela rencana presiden merevisi UU TNI guna menaikkan usia pensiun bintara dan tamtama TNI. Kebetulan, momentumnya juga bersamaan dengan pembuatan perpres restrukturisasi organisasi TNI.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (pur) TNI Moeldoko menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengembalikan peran TNI ke ranah sipil. Menurut dia, yang akan diubah dalam revisi UU TNI hanya terkait perubahan usia. 

”UU yang perlu diubah nanti sepertinya dalam petunjuk presiden saat rapim bahwa usia TNI nanti tamtama bintara dari 55 menjadi 58,” ujarnya.

Adapun untuk perpres, menurut mantan panglima TNI itu, tidak akan ada klausul tersebut. Dia menegaskan, sesuai doktrin yang telah dilakukan selama ini, fungsi sosial politik TNI sudah dipisahkan. Hal serupa disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi ketika berdiskusi dengan awak media di Balai Media TNI Rabu (6/2).

Dengan tegas Sisriadi menuturkan, instansinya sama sekali tidak punya niat mengembalikan dwifungsi prajurit TNI. ”Jadi, itu apa yang disampaikan panglima tidak akan kembali ke sana,” imbuhnya. 

Perwira tinggi TNI-AD dengan dua bintang di pundak itu pun menyampaikan, penempatan prajurit TNI di kementerian atau lembaga lain tidak sembarangan. Malah pihaknya sangat selektif. 

Sebab, TNI juga butuh perwira untuk menduduki sejumlah posisi di tubuh organisasi mereka. ”Justru nanti kami bingung. Nggak ada lagi perwira kami yang bisa perang. Padahal, fungsi utama kami itu,” imbuhnya. 

Mantan kepala Dinas Penerangan TNI-AD itu menyatakan, jika peraturan tersebut sudah efektif diterapkan, tidak akan ada lagi perwira ”nganggur”. Baik di TNI-AD, TNI-AL, maupun TNI-AU. Hanya, dia mengakui bahwa untuk sampai ke sana, dibutuhkan waktu tiga sampai lima tahun. Dengan demikian, perlu ada rencana jangka pendek. Yang muncul adalah isu penempatan perwira TNI pada jabatan sipil.

Di tempat terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin berkomentar terkait perwira aktif TNI dan Polri yang menduduki pimpinan kementerian atau lembaga. Dia menegaskan, keberadaan unsur TNI dan Polri di kementerian atau lembaga diatur dalam UU TNI maupun UU Polri.

Dia menjelaskan, saat ini ada 15 kementerian dan lembaga yang bisa diisi TNI dan Polri aktif. Di antaranya adalah Menko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Lemhannas, BNN, BNPT, dan BSSN. ’’(Serta, Red) BNPB yang baru (dipimpin Doni Monardo, Red) kemarin,’’ kata Syafruddin.

Terkait ada kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI atau TNI, Syafruddin menjelaskan, masyarakat tidak perlu khawatir. ’’Oh, enggak lah. Tidak ada itu, tidak ada (kembalinya dwifungsi, Red),’’ jelas dia.

Syafruddin menegaskan, keberadaan perwira TNI dan Polri di kementerian atau lembaga sesuai dengan UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara dan UU 34/2004 tentang TNI saat ini berjalan dengan baik. Syafruddin mengatakan, hingga kini keberadaan perwira TNI dan Polri di kementerian atau lembaga dibatasi di 15 instansi saja. Di luar 15 instansi tersebut, mereka tidak diperkenankan. (far/syn/wan/c10/ttg)

 

Berita Terkait