Tingkat Kerawanan Jakarta Meningkat

Tingkat Kerawanan Jakarta Meningkat

  Minggu, 28 April 2019 08:55
ANTISIPASI: Lebih dari tiga ribu pasukan Brimob dari berbagai polda digeser ke Jakarta untuk antisipasi kerawanan pasca-pemilu. IST

Berita Terkait

Kombinasi Faktor Penetapan Hasil Pemilu dan Gugatan

JAKARTA— Situasi Jakarta mengalami peningkatan kerawanan. Kerawanan meningkat karena puncak dari pelaksanaan pemilu bertumpu di Jakarta seperti penghitungan suara, penetapan hasil pemilu hingga kemungkinan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, proses akhir pemilu 2019 yang semuanya bermuara di Jakarta tentu berpengaruh besar. Apalagi, semua itu dikombinasikan dengan berbagai kegiatan, mulai dari penetapan hasil pemilu hingga gugatan. ”Jakarta kerawanannya juga meningkat,” tuturnya. 

Setelah proses itu, pada Oktober juga ada agenda pelantikan presiden dan anggota legislatif. Hal tersebut menjadi pertimbangan sebenarnya untuk menarik pasukan brimob ke ibukota. ”Namun, jumlahnya tidak dipastikan,” jelasnya. 

Ada berbagai bentuk kerawanan yang diantisipasi, mulai dari bentrok antar pendukung hingga menjalar ke skala yang lebih luas. Polri telah memperhitungkan jumlah massa dan langkah mitigasinya. ” Polda Metro Jaya yang mempersiapkan semua itu,” terangnya. 

Dia mengungkapkan, jumlah pasukan Brimob dari daerah yang digeser ke Jakarta tidak seperti isu yang beredar, 40 ribu personel. Jumlahnya tidak mencapai angka tersebut, sebab setiap daerah juga dilakukan antisipasi kerawanan.  Polri pun memiliki operasi lain yang harus dijalankan, yakni Operasi Ketupat. Karenanya, saat ini dilakukan manajemen personel yang semaksimal mungkin agar semua agenda itu bisa diamankan dengan baik. ”Jadi, agenda itu saling bersahutan. Selesai satu, ada agenda lain,” tuturnya. 

Setidaknya, ada lebih dari tiga ribu pasukan brimob dari berbagai polda yang digeser ke ibukota, seperti Maluku, Aceh, Papua dan Kalimantan. Hal tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk mengamankan Jakarta. 

Sementara Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, pengamanan itu merupakan hal yang penting, namun juga penanganan atas berbagai keluhan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu juga perlu ditangani dengan baik. ”Ada orang yang tidak puas itu harus dilihat, kenapa? Bila ada sesuatu, tentunya harus diselesaikan,” jelasnya. 

Bila sumber dari ketidakpuasan itu dibuka secara terang benderang, kata dia, tingkat kerawanan itu akan menurun. ”Artinya, jangan sampai ada masalah yang dibiarkan mengganjal dalam proses pemilu ini sehingga ada alasan untuk membuat sesuatu yang merugikan bersama,” urainya. (idr)

Berita Terkait