Tinggal Tunggu Penerbitan Keppres

Tinggal Tunggu Penerbitan Keppres

  Sabtu, 9 February 2019 09:37
PETISI: Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Abdul Manan (kanan) menyerahkan petisi online pencabutan remisi terhadap Nyoman Susrama kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Jumat (8/2). mensejahterakan

Berita Terkait

Pembatalan Remisi Pembunuh Jurnalis  

JAKARTA – Desakan terhadap pemerintah agar mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis. Pembunuh jurnalis Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa tersebut sangat mungkin batal mendapat remisi.  

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Pas Kemenkum HAM) memastikan draf pembatalan remisi tersebut sudah jadi. 

”Sudah ada draf keppres tentang pembatalan itu,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami kemarin (8/2).

 Utami mengakui bahwa sejak menerima aspirasi terkait penolakan remisi untuk Susrama, dirinya memberikan perhatian lebih. Dia mengungkapkan, Menkum HAM Yasonna H. Laoly meminta instansinya cepat merespons aspirasi yang disampaikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama komunitas jurnalis lainnya. Sebab, Presiden Joko Widodo pun turut buka suara. ”Perintah dari Bapak Presiden, Menkum HAM melakukan kajian. Bapak Menteri memerintahkan kami,” terangnya.

Menurut Utami, arahan itu diberikan sebelum dirinya bertolak ke Bali untuk menerima aspirasi secara langsung dari keluarga Prabangsa serta komunitas jurnalis di Pulau Dewata pada Sabtu pekan lalu (2/2). Untuk itu, kajian terhadap remisi yang diberikan kepada Susrama cepat dilaksanakan. Yang mengkaji bukan hanya internal Ditjen Pas Kemenkum HAM, melainkan juga para akademisi. 

Setelah kajian rampung, dia langsung bersurat kepada Menkum HAM. Oleh Yasonna, hasil kajian itu kemudian diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Hasilnya berupa draf keppres pembatalan remisi terhadap Susrama yang kemarin sore dipastikan rampung. 

Menurut dia, ada banyak aspek yang melandasi keputusan yang diambil instansinya. Mulai asas umum pemerintahan yang baik, asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, sampai keadilan masyarakat. ”Mekanisme keberatan ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” jelasnya.

Meski demikian, ketika ditanya soal waktu pasti penerbitan keppres pembatalan remisi untuk Susrama, Utami menyampaikan bahwa dirinya belum bisa banyak bicara. Apakah akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi yang dijadwalkan hadir pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Surabaya, Jawa Timur? Dia tidak berani memastikan. ”Siapa tahu hari ini (kemarin, Red) ditandatangani, besok (hari ini) di Hari Pers Nasional sudah ada penegasan,” imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (pur) TNI Moeldoko juga enggan berkomentar banyak ketika ditanya tentang draf revisi keppres yang berisi remisi untuk Susrama. Dia meminta publik menunggu proses yang dilakukan pemerintah sampai tuntas. ”Ditunggu sebentar, ya,” ujarnya.

Di pihak lain, Ketua AJI Abdul Manan menyampaikan bahwa dirinya bersama seluruh komunitas jurnalis bakal mengawal pencabutan remisi Susrama. ”Jadi, kami akan menunggu realisasi komitmen dari pemerintah,” ungkapnya.

AJI sengaja mendatangi kantor Ditjen Pas. Mereka ke sana untuk menyerahkan petisi online yang sudah ditandatangani lebih dari 46 ribu orang di laman change.org. Pantauan tadi malam, petisi itu malah sudah ditandatangani lebih dari 48 ribu orang. Isi petisi yang dibuat Abdul Manan tersebut adalah penolakan pemberian remisi terhadap Susrama. 

Menurut Abdul Manan, penanganan hukum kasus pembunuhan Prabangsa merupakan momentum yang tepat untuk mendorong pemerintah mendalami kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap jurnalis lainnya. Sebab, masih banyak kasus yang belum terungkap. (far/syn/c10/git)

Berita Terkait