Tim Pansus Godok SOPD

Tim Pansus Godok SOPD

  Jumat, 30 September 2016 10:04

Berita Terkait

BENGKAYANG—Sejumlah tokoh masyarakat meminta tim pansus dewan perwakilan rakyat daerah tidak merubah satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

 
“Kami menolak dinas kelautan dan perikanan digabung dengan dinas pertanian. Karena wilayah kita memiliki sumber daya laut dan pulau. Jika dinas keluatan dan perikanan digabung kasihan dengan ribuan nelayan yang berada dipesisir pantai,” ucap Ketua Ikatan Persaudaraan Nelayan Kabupaten Bengkayang Very Irawan, Kamis (29/9) kepada media ini.

Dia menilai dengan adanya penggabungan dinas keluatan dan perikanan menjadi dinas pertanian ini bisa bedampak terhadap menurunyanya tingkat kepedulian pemerintah kepada nasib para nelayan dan masyarakat di wilayah kepulauan. Hal tersebut diharapkan perlu adanya kajian khusus terhadap kebijakan perubahan satuan organisasi perangkat darah di Kabupaten Bengkayang.

Menurutnya  strukutr organisasi perangkat daerah tidak perlu ada perubahan khususnya dinas perikanan dan keluatan. Secara kelembagaan hal tersebut diangap sudah tepat. Dikarena wilayah laut yang di miliki 1, 2 mil dari bibir pantai. Sehingga pengendalian dan pengelolaan suberdaya laut masih berada di bawah naungan kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bengkayang.

“Kami tidak mengendaki dinas kelautan dan perikanan digabung dengan intansi pertanian maupun kehutanan. Selama ini kebijakan pemerintah daerah sudah tepat dengan pemerintah pusat. Yakni memperhatikan dan mengelola potensi kekayaan laut guna mensejahterakan masyarakat dan nelayan,” terangnya disaksikan juga oleh Deden Suphendrawan Kepala Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang.

Tim Pansus DPRD Kabupaten Bengkayang Joni Abdullah menanggapi pihaknya akan berusaha memperjuangkan aspirasi nelayan pesisir pantai dan masyarakat kepulauan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Yakni dengan tidak merubah satuan organisasi perangkat daerah khususnya dinas kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkayang.

“Kami sudah membentuk tim pansus dan membahas terkait satuan organisasi perangkat daerah. Hasilnya tim pansus tidak merubah satuan organisasi perangkat daerah terutama dinas kelautan dan perikanan tetap berdiri sendiri. Begitu juga dengan dinas pertanian tetap berada dibawah naungan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang,”paparnya.

Dia menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat dari tim pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yakni berdasarkan dari penilaian letak geografis maupun kekayaan laut yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di wilayah pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Ia mengungkapkan banyak potensi sumber daya laut yang ada di kawasan pesisir pantai dan daerah kepulauan. Namun hingga sekarang potensi tersebut belum dimaksimalkan dengan baik. Karena perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi kekayaan laut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

“Kita sudah menetapkan hasil kebijakan dari pembentukan tim pansus. Kami dari tim pansus telah sepakat tidak menggabung dinas kelautan dan perikanan dengan dinas pertanian. Jadi, masyarakat nelayan dan kepulauan tidak perlu khawatir dan sudah di bahas di tingkat pemerintah daerah,” tutup Joni Abdullah Politisi Partai Hanura Kabupaten Bengkayang. (irn)

 

Berita Terkait