TIK dalam Mengapgrade Kualitas Pendidikan di Kepulauan dan Daerah Terpencil

TIK dalam Mengapgrade Kualitas Pendidikan di Kepulauan dan Daerah Terpencil

  Jumat, 10 June 2016 09:10   2,172

Oleh : Sasmito Aripala S.Pd

SEBAGAI guru yang sudah lama mengabdi di daerah kepulauan penulis mendengar kata kata yang “internet, WA, Telegram, android dan sejenisnya  atau lazimnya dikenal dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) adalah “sesuatu” sekali, bisa dibayangkan cerita gurunya saja seperti itu, sebaliknya bagaimana yang terjadi dengan siswanya?, mungkin penulis tidak perlu lagi menceritakan panjang lebar, pembaca pun pasti sudah tau jawabanya.

Itulah sekelumit kisah kendala peningkatan kualitas pendidikan di daerah kepulauan dan terpencil, disaat daerah lain euphoria dengan fasilitas teknologi,  daerah kepulauan belum merasakan kehangatan teknologi itu. Beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah-daerah ini antara lain karena kurangnya persediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi dibawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Disamping itu, permasalahan angka putus sekolah juga masih relatif tinggi yang akan menimbulkan persoalan lain.

Terkait hal tersebut, menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-LK) Dikmen, pendidikan di daerah kepulauan dan terpencil perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh supaya bisa maju sejajar dengan daerah lain. Hal ini bisa terwujud bila ada perhatian dan keterlibatan dari semua komponen bangsa ini, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Merespon beberapa yang disebutkan tersebut, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, memberikan beberapa solusi antara lain salah satunya peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Mendukung Terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Peranan TIK dalam Pendidikan Layanan Khsusus Perkembangan TIK dalam mendukung dan menyukseskan terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus (PLK) harus diakui bahwa memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus khususnya pada pasal 3 ayat 1 tentang program layanan pendidikan yang kemudian dijabarkan dalam pasal 5 huruf (e) disebutkan bahwa salah satu program layanan yang dimaksud dapat berupa pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT. Pertanyaannya, siapa yang menyediakan infrastrukturnya dan siapa yang menyediakan konten (materi) pendidikan maupun pendidik untuk menyelenggarakan TIK? ,dalam persoalan ini memang perlu membangun kerjasama antara Kemdikbud dan Kemenkominfo. Dalam masalah konten pendidikan dan tenaga pengajar merupakan TUPOKSI dari kemendikbud, sedangkan untuk membangun infrastruktur TIK, kemenkominfo adalah peranan terbesar walaupun kemendikbud sendiri telah mampu membangun beberapa infrastruktur TIK namun dalam kapasitas terbatas melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM). Terkait dengan percepatan pembangunan akses internet di pelosok tanah air, telah dibangun juga National Internet Exchange (NIX) di 33 provinsi. NIX yaitu merupakan tempat terhubungnya berbagai ISP (Internet Services Provider) maupun penyedia konten dapat saling bertukar data sehingga sambungan internet yang ada di Indonesia sebagai wujud penyediaan jasa akses publik layanan internet WIFI Kabupaten. POP (Point of Presence) adalah titik interkoneksi antara fasilitas komunikasi yang disediakan oleh perusahaan telepon dan fasilitas utama pendistribusian. Semacam stasiun relay atau repeater untuk memperluas jangkauan suatu ISP, dengan menambah titik akses di daerah tertentu, titik akses ini disebut dengan POP berfungsi untuk meneruskan layanan ISP ke pelanggan yang letaknya lebih jauh, namun masih dengan sistem pencatatan atau administrasi yang terpusat pada titik akses utama ISP tersebut. Dengan ketersediaan infrastruktur yang dibangun oleh kominfo tersebut, yang juga sebagian besar dibiayai dengan dana USO (Universal Service Obligation) atau KPU (dana Kewajiban Pelayanan Umum). Pungutan dana USO sesuai Permenkominfo No.5/PER/M.KOMINFO/2/2007 ditetapkan sebesar 1,25% dari pendapatan kotor perusahaan operator telekomunikasi. Seharusnya dapat dikembangkan untuk mendukung program pendidikan untuk daerah 3T yang disebutkan di atas. MarkPlus Insight yang di publikasi melalui majalah Marketeers edisi November 2015, yang menyebutkan jumlah pengguna internet indonesia telah mencapai 74,57 juta.  Walau hasil survei tersebut memberikan masukan terhadap bahaya pemanfaatan internet di kalangan anak-anak, data juga menunjukan bahwa di wilayah tertentu di Indonesia ternyata belum mengenal internet. Hal ini menjadi catatan penting tentunya, sebagai bahan evaluasi kominfo dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Sekaligus sebagai kajian, kemendikbud untuk melihat sejauh mana pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal dalam pemanfaatan TIK sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Kesenjangan digital, yaitu perbedaan antara negara-negara dengan tingkat perkembangan ICT yang berbeda. Potensi pengembangan TIK atau sejauh mana negara-negara dapat memanfaatkan ICT untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di negaranya yang berbasis pada kemampuan dan keterampilan yang tersedia. Dengan melihat kenyataan tentang ICT Development Index (IDI) Indonesia yang masih tertinggal, maka sub indikator akses, penggunaan dan ketrampilan dalam pemanfaatan ICT di Indonesia yang masih rendah tersebut maka, sekali lagi perlu ditegaskan, kedua kementerian yang terkait dapat menjalin kerjasama yang baik.

Selain itu juga pemenuhan penyediaan fasilitas TIK juga dapat ditunjang dari anggaran dari pemerintah daerah walaupun dengan sekala kecil untuk menopang program nasioanal,karena kebutuhan informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan dasar dalam dunia pendidikan sekarang ini. Bisa dibayangkan bagaimana mengisi data yang menggunakan aplikasi online seperti dupodik, tunjangan, database kepegawaian, dan lain lain yang sekarang serba online,hal ini menjadi kendala bagi daerah terpencil dan kepulauan.

Belum lagi permasalahan yang menyangkut kebutuhan informasi seperti jurnal, majalah,Koran  atau hasil publikasi ilmiah yang di publikasikan melalui internet. Seandainya fasilitas internet ini terjangkau informasi bisa di dapatkan secara virtual, jadi ruang gerak dalam pendidikan untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin bebas. Dengan demikian sedikit demi sedikit pendidikan di daerah kepulauan bisa bersaing dengan daerah lain yang sudah mengenal peradaban teknologi. Semoga ini menjadi perhatian semua pihak, demi pemerataan kualitas pendidikan. Insya Allah.**

* Guru SMKN 1 Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara