Tiga PNS Didakwa Korupsi

Tiga PNS Didakwa Korupsi

  Jumat, 21 September 2018 10:00
Ilustrasi

Berita Terkait

PONTIANAK- Kejaksaan Negeri Pontianak telah melimpahkan perkara korupsi pengadaan alat peraga edukatif untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) mandiri dan PKK di Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun anggaran 2015.

"Jadi hari Jumat, minggu lalu sudah kami limpahkan perkaranya ke pengadilan Tipikor Pontianak," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pontianak Juliantoro, kemarin.

Perkara dugaan korupsi ini yang menyeret enam tersangka diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp250 juta. "Semua berkas perkara dan tersangka sudah dilimpahkan. Total tersangka ada enam orang, diantaranya Er, selaku pejabat pembuat komitmen, SE, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, N sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan, DA, selaku kontraktor atau rekanan dari CV Audy Auli Abadi. S dan YBS selaku pihak swasta yang membantu pengadaannya," beber Juliantoro.

Menurut Juliantoro, majelis hakim sudah menetapkan hari sidang pada Selasa, 25 September 2018. Dengan agenda pembacaan surat dakwaan. "Majelis hakim sudah menetapkan tanggal sidangnya, diketuai oleh Maryono," lanjutnya.

Menurutnya, meskipun kerugian negara sebesar Rp250 juta sudah dikembalikan oleh enam tersangka, tetapi ancaman hukumannya sama dengan pasal yang telah dipersangkakan dan tetap dimajukan ke Pengadilan Tipikor Pontianak.

Hanya saja, menurut dia, dalam persidangan nantinya termasuk hal-hal yang meringankan, tetapi bukan berarti setelah dikembalikan mereka tidak bersalah. 

Menurut dia, dalam kasus tersebut, tiga tersangka statusnya PNS dan tiga orang swasta. "Lihat saja nanti hasil perkembangan di persidangan akan ketahuan siapa paling bertanggung jawab," katanya

Pihaknya tidak bisa begitu saja menjadikan seseorang sebagai tersangka dan tentunya didukung alat bukti. Menurut dia, ada sekitar 30 set alat peraga edukatif yang diduga dikorupsi tersebut, dengan alat peraga ini ada ber-SNI dan tidak ber-SNI sehingga tidak sesuai dengan spek yang telah ditentukan.

"Setelah kami selidiki ternyata yang ber-SNI pun ada sebagian yang tidak sesuai spek, sehingga setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya pengadaan alat peraga edukatif tersebut dinyatakan tidak benar," katanya.

Ia menambahkan, enam tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) huruf 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.(arf)

Berita Terkait