Tiga Pekan 50 Titik Api

Tiga Pekan 50 Titik Api

  Jumat, 27 July 2018 10:00
PADAMKAN API: Petugas gabungan TNI – Polri dan BPBD Landak saat memadamkan api di Desa Temiang Sawit Kecamatan Jelimpo, Rabu (25/7) lalu. ISTIMEWA

Berita Terkait

NGABANG – Aksi pembakaran lahan oleh masyarakat masih kerap ditemukan di Kabupaten Landak memasuki musim kemarau ini. Sekitar 50 titik api sudah terdeteksi sejak awal Juli 2018 lalu. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Dareah Kabupaten Landak, Banda Kolaga menyebut, meskipun angka tersebut tergolong tinggi, menurut anda titik api yang muncul masih terkendali. 

“Titik api tersebut begitu muncul langsung dimatikan. Hanya beberapa jam. Masih dapat kami kendalikan,” katanya saat dihubungi Pontianak Post lewat sambungan telepon, Kamis (26/7) lalu. Ia melanjutkan, titik api yang muncul di Kabupaten Landak pun bukan berasal dari kebakaran hutan. Melainkan dari warga yang membuka lahan untuk perkebunan atau pertanian dengan membakar. Dengan bukaan lahan yang tidak mencapai 2 Hektare tiap titik api. Memang, menurut informasi BKMG Juli – September curah hujan di Indonesia khususya Kalbar, agak rendah. Maka diperkirakan, di puncak kemarau ini bencana kebakaran hutan berpotensi terjadi.

Demi mengantisipasi hal tersebut, maka Pemkab terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral. Baik itu dengan pihak Polri, TNI, pihak kecamatan dan desa. Terutama untuk kecamatan dan desa, mereka diminta mengimbau warganya untuk tidak membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar.

Kalaupun terpaksa harus membakar, mengingat mata pencaharian warga di daerah ialah pertanian dan perkebunan, maka warga tersebut diminta mengabarkan rencana membakar tersebut ke tiga pilar di desa. Yakni, kepada kepala desa, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa. “Kami mengerti mereka butuh makan dari berladang, maka lahan yang dibakar harus dijaga kemudian dibuat jalan api sehingga tidak merambat ke lahan lain sehingga bisa ditanggulangi dengan cepat. Juga tidak membakar lahan gambut. ” katanya.

Rutin Patroli

Kemudian, langkah pencegahan lainnya kata Banda ialah dengan melaksanakan patroli. Baik itu patroli mandiri BPBD ataupun bersama TNI dan Polri. Jangan sampai warga melakukan pembakaran. 

Seperti yang dilakukan di Desa Temiang Sawi Kecamatan Jelimpo, polisi melakukan operasi tangkap tangan oknum warga yang tengah membakar lahan miliknya, Rabu (25/7) siang. Regu patroli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) gabungan TNI - Polri - BPBD Landak harus bekerja lebih ekstra keras guna meminimalisir ancaman bencana kabut asap yang ditimbulkan dari Karhutla.

Setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya oknum warga yang akan melakukan pembakaran lahan di wilayah Desa Temiang Sawi Kecamatan Jelimpo, segera Kapolres pimpin langsung regu patroli gabungan untuk mendatangi lokasi dimaksud.

Benar saja, ketika tiba dilokasi dimaksud, ditemukan adanya oknum warga yang sedang melakukan pembakaran lahan. Segera saja dilakukan upaya pemadaman paksa oleh regu patroli gabungan. Pemadaman pun dilakukan dengan peralatan seadanya di lapangan. Dengan menggunakan ranting pohon, petugas mesti memukul mukul api hingga padam.

Kepada pemilik lahan, Kapolres memberikan teguran keras supaya tidak lagi melakukan pembakaran. Kapolres juga mengancam akan menindak tegas terhadap pelaku Karhutla, walaupun  luasan lahan yang dibakar dibawah 2 hektare.

"Terkait bencana kabut asap, saya berharap rekan-rekan lebih serius dan pro aktif. Kita jangan hanya terpaku menunggu informasi melalui aplikasi satelit saja. Rangkul semua elemen masyarakat. Imbau dan berikan pemahaman  yang jelas tentang dampak Karhutla," pinta Kapolres.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). "Pada Pasal 108 dalam UU itu disebutkan, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Selain itu, denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar, " jelas Kapolres.

Selain itu lanjut Anuar, UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 108. Ada juga UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 50 yang menyebutkan,setiap orang dilarang membakar hutan dan lahan.

Upaya-upaya persuasif menurut Bowo terus dilakukan oleh pihaknya. Warga selalu diminta untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Secara aktif, tiap-tiap Polsek telah melaksanakan anjuran kepada masyarakat petani agar tak membakar. Melalui Bhabinkamtibmas dimasing-masing desa supaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Karhutla.

"Karhutla bisa saja terjadi seperti musim kemarau sekarang ini. Oleh karena itu hal ini perlu diwaspadai," pinta kapolres. (mif)

Berita Terkait