Tiga Buah Raperda Disosialisasikan

Tiga Buah Raperda Disosialisasikan

  Rabu, 8 May 2019 10:18
HADIR: Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH saat menghadiri sosialisasi tiga buah raperda.Fahrozy/Pontianak Post

Berita Terkait

Pansus Terima Masukan

SAMBAS - DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (7/5) menggelar sosialisasi tiga buah Rancanangan Peraturan Daerah, yakni Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021, Raperda Kabupaten Sambas tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa dan Raperda  tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pilkades.

Dalam pelaksanaan sosialisasi yang dihadiri Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH, Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi, calon produk hukum yang menyita banyak waktu, dikarenakan sejumlah masukan dan saran disampaikan para peserta sosialisasi yang terdiri dari Organisasi Perangkat daerah, ormas, dan lainnya. Di antaranya berkaitan dengan status pendidikan Bakal Calon Kepala Desa, apakah minimal SMP sederajat atau SMA Sederajat. “Dicantumkan dalam Raperda adalah minimal pendidikan SMA, sedangkan diaturan sebelumnya adalah SMP,” kata Zulkarnaen, dari Apdesi.

Bahkan, dari Pansus Raperda Kabupaten Sambas tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa dan Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pilkades, sebelumnya juga menyatakan untuk tetap pendidikan minimal SMP sederajat bisa menjadi Calon Kades.

“Karena aturan diatasnya menyebutkan minimal adalah SMP, maka agar tak rawan, dalam Raperda juga SMP, bahkan ini sempat menjadi perdebatan yang cukup panjang antara kami di Pansus DPRD Dengan OPD  yang berkaitan,” kata Lerry Kurniawan Figo, Ketua Pansus Raperda ini.

Pimpinan sosialisasi tiga buah raperda DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPDi menyatakan tiga buah raperda, sudah disosialisasikan. Ini menjadi tahapan yang harus dilalui untuk penyempurnaan sebuah produk hukum daerah. “Alhamdulillah, sosialisasi berjalan lancar, banyak masukan dari peserta sosialisasi. Dan dari tiga Raperda yang ada, paling menarik adalah Raperda tentang Pemilihan Kades, ada banyak pertanyaan,

masukan, shingga pansus harus menjelaskan dan memberikan jawaban dari peserta sosialisasi,” katanya.

Misalnya mengenai batas pendidikan, kemudian adanya poin berkenaan dengan syarat pencalonan, dimana Anggota BPD harus mengundurkan diri. Sementara kepala desa atau perangkat desa yang akan maju menjadi Cakades, bisa ajukan cuti saja. Kemudian untuk Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021. Juga tak sedikit mendapatkan masukan dan usulan dari peserta sosialisasi. “Diantaranya berkenaan dengan adanya target pemerintah yang tercapai dan tidak tercapai,” katanya.

Setelah sosialisasi, proses selanjutnya, yakni pada 9 Mei akan dilaksanakan Laporan Pansus terhadap tiga buah Raperda. Yang nantinya akan ada pendapat fraksi DPRD Sambas, kemudian permintaan persetujuan terhadap tiga buah Raperda tersebut. “Kalau sudah disepakati dan disetujui, nantinya Perda tersebut akan diserahkan ke Gubernur Kalbar untuk mendapatkan koreksi,” katanya.(fah)

Berita Terkait