Tiga Aspek Rumuskan Produk Hukum

Tiga Aspek Rumuskan Produk Hukum

  Kamis, 29 September 2016 10:11
MATERI: Para peserta Bimtek legal drafting mendengarkan penyampaian materi. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH– Meningkatkan kapasitas pengetahuan aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah menggelar bimbingan teknis (bimtek) Legal Drafting penyusunan peraturan perundang-undangan di Wisma Chandramidi, Mempawah, Rabu (28/9). Bimtek diikuti 75 peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Bagian Hukum Setda, Juli Suryadi, menyebut penyusunan produk hukum dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mendapat perhatian yang besar. Menurutnya, produk hukum daerah seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah sangat pokok dan mendasar sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

 “Jika hal itu terpenuhi, maka produk hukum tersebut akan efektif dalam penerapannya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk menghasilkan produk hukum yang baik, benar, aspiratif, dan efektif harus memperhatikan teknis penyusunan, bentuk, dan prosedur yang benar. Dengan begitu produk hukum yang diciptakan akan terhindar dari pembatalan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

 “Selain itu, penyusunan yang aspiratif, tidak duplikatif, dan benar secara legal drafting akan mencegah terjadinya permasalahan substansi yang bisa bermuara pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian produk hukum baik peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah dapat dilaksanakan dan ditaati oleh aparat daerah serta masyarakat,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Iis Iskandar mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan optimal jika setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada asas legalitas, yaitu menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan atau wewenang bagi setiap tindakan pemerintah.

Menurut dia, pembentukan produk hukum daerah diperlukan guna memberikan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 “Oleh karena itu kegiatan bimtek legal drafting merupakan hal yang mendasar dalam membuat produk hukum daerah, di mana akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dalam menyusun produk hukum daerah,” sebutnya.

Karena, Iis menegaskan, produk-produk hukum menjadi dasar pertama dalam pelaksanaan kegiatan di pemerintahan daerah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus jelas dasar hukumnya. Karena itu, menurutnya, penting bagi setiap aparatur di satuan kerja perangkat daerah untuk menguasai penyusunan produk hukum daerah.

 “Sudah tidak ada lagi penyusunan produk hukum daerah dibuat oleh Bagian Hukum. Bagian Hukum hanya bersifat sebagai pemeriksa atau sebagai korektif saja,” terangnya mengakhiri.(wah)

Berita Terkait