Tidak Ada Titik Temu, Karywan PT. MAR akan Ngadu ke Parlemen

Tidak Ada Titik Temu, Karywan PT. MAR akan Ngadu ke Parlemen

  Kamis, 7 June 2018 10:00
MEDIASI: Para Karyawan Harian Lepas PT. MAR mengikuti mediasi yang digelar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kubu Raya bersama pihak PT. MAR //foto Ashri isnaini/pontianak post

Berita Terkait

SUNGAI RAYA – Setelah mengajukan sejumlah tuntutan kepada PT. MAR  beberapa hari lalu,   perwakilan karyawan PT. MAR, Rabu (6/6) kembali mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya untuk mengikuti mediasi bersama perwakilan perusahaan PT. MAR 

Sama seperti tuntutan sebelumnya karyawan PT. MAR  Basrianto menegaskan, keinginan para karyawan tersebut hanya ingin meminta kejelasan status karyawan, kejelasan kepesertaan BPJS dan upah atau THR sama dengan satu bulan gaji yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sebesar Rp2.075.000. “Namun sejauh kami lihat pihak perusahaan terlalu banyak berkelit, padahal kami ini warga setempat yang punya lahan di atas tempat perusahaan beroperasi, bahkan kami punya sertifikat tanah dan di HGU kan perusahaan,” kata Basrianto.

Sejauh ini, Basrianto  bersama rekan-rekannya, dianak tirikan pihak perusahaan, padahal kata dia, jika ada orang luar yang bekerja di perusahaan baru bekerja di atas satu tahun bisa langsung diangkat menjadi karyawan tetap, sementara dirinya dan warga masyarakat setempat yang sudah bekerja lebih dari lima tahun bahkan belasan tahun hingga saat ini masih berstatus  buruh harian lepas. 

“Tujuan masyarakat beroperasi di daerah kan untuk mensejahterakan masyarakat, apa yang mau sejahtera, sementara kami yang sudah bertahun-tahun kerja statusnya masih buruh harian lepas,” terangnya. 

Pihak perusahaan lanjutnya saat ini berdalih membesarkan pola bagi hasil, namun pola bagi hasil yang didapatkan masyarakat satu hektar lahan hanya sekitar Rp150 ribu.

Karyawan PT. MAR lainnya, Zulkifli menambahkan sebagai buruh yang terzalimi menuntut haknya dan keadilan dari perusahaan. Menurutnya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengacu dalam Permen Nomor 6 tahun 2016 sudah jelas dengan menyebutkan setiap karyawan yang bekerja di atas satu tahun  akan dibayarkan THR nya satu bulan gaji. “Namun pihak PT. MAR ini berdalih bahwa kami hanya buruh harian lepas. Kami mengacu bukan harian kerja, namun masa kerja. Apalagi banyak diantara kami yang bekerja puluhan tahun  namun THR yang dibayarkan dibawah standar,” jelasnya. 

Lantaran tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, kata Zulkifli pihaknya akan mengadukan masalah tersebut ke DPRD Kubu Raya. “Akan kami sampaikan permasalahan kami ke DPRD Kubu Raya, karena mereka yang duduk di DPRD adalah perrwakilan dari masyarakat Kubu Raya. Kami berharap setelah mengadukan masalah ini, pihak DPRD Kubu Raya bisa memberikan solusi terbaik sesuai dengan tuntutan yang kami layangkan ke pihak perusahaan,” ungkapnya. 

Menanggapi tuntutan para karyawan harian lepas PT. MAR tersebut,  Estate Manager PT. MAR, Heriyanto mengatakan pihaknya akan tetap pro aktif menghadapi setiap masalah dan tuntutan karyawannya. “Jadi kami tetap akan taat pada aturan. Jadi kalau memang kata undang-undang kami harus bayar, ya kami harus bayar. Namun apa yang kami terapkan sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan undang-undang,” ungkapnya. 

Semula pihak karyawan harian lepas menuntut THR sebesar satu bulan gaji, sementara kata Heri, THR yang diberikan perusahaan sesuai dengan hari kerja karyawan yang bersangkutan. “Jadi kami total berapa lama hari kerjanya dalam satu tahun dan dibagi 12 bulan. Kalau dalam 12 bulan bekerja full. Jadi kami proporsi sesuai hari kerja karyawan dan ini tidak melanggar aturan pemerintah dan undang-undang sesuai dengan Permen Nomor 6 tahun 2016,” ungkapnya.  

Mengenai tuntutan karyawan yang mengaku sudah lebih dari 5 tahun bekerja namun masih berstatus karyawan harian lepas, kata Heri untuk  buruh harian lepas memang tetap mengacu pada undang-undang. “Kalau memang di undang-undang para karyawan ini tidak berhak menjadi karyawan tetap, maka kami tidak bisia mengangkat mereka menjadi karyawan tetap. Namun kalau bisa ya akan kami angkat,” ucapnya. 

Pembayaran THR sendiri, kata Heri sudah dilakukan pihaknya pada 31 Mei lalu, sesuai dengan hitungan pihak perusahaan. “Hanya sebagian orang saja yang merasa hitungannya kurang sesuai, namun kalau karyawan PT. MAR lainnya sekitar 80 persen terima THR yang sudah kami berikan. Dan THR yang kami berikan kami nilai sudah sesuai dengan ketentuan yang ada,” terangnya.

Dinyatakan  mekanismen pengangkatan karyawan  harian lepas menjadi karyawan tetap, kata Heri pada dasarnya sudah jelas di Undang Undang Ketenagakerjaan. “Kalau memang mereka layak kami angkat jadi karyawan tetap akan kami angkat menjadi karyawan tetap, begitu juga sebaliknya.  Dari hari kerja mereka tidak dapat perbulannya dan di perusahaan lain saya juga tidak ada karyawan harian lepas itu diangkat menjadi karyawan tetap untuk perusahaan perkebunan, walau sudah bekerja di atas satu tahun,” terangnya. 

Mengenai kartu BPJS yang hingga kini belum diterima karyawan, Heri memperkirakan karena ada kesalahan nama yang sudah diupayakan diperbaiki namun hingga sekarang belum diterima. “Selain itu, kalau belum ada KTP atau e-KTP, maka kartu BPJS nya juga belum bisa diproses,” pungkasnya. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tranmograsi Kubu Raya, Agus Suparwanto mengatakan setelah mendengar keputusan pihak perusahaan yang disampaikan langsung kepada karyawan kemudian bisa dipahami. “Kami serahkan ke karyawan sekalian, kalau diterima  keputusan pihak perusahaan ini, artinya pertemuakn ini berhasil memediasi masalah yang dikeluhkan. Namun kalau tidak ya kami serahkan ke pihak karyawan langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan,” pungkasnya. (ash) 

Berita Terkait