Terima Surat Kemendagri

Terima Surat Kemendagri

  Rabu, 23 March 2016 09:38
Kartius

Berita Terkait

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Kartius membenarkan dirinya menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri. Surat tersebut berkenaan dengan kebijakannya melakukan mutasi ketika menjadi penjabat Bupati Ketapang.

“Ya (ada). Tetapi kami juga sudah mengirimkan surat kepada Kemendagri,” ujar Kartius, kemarin. 

Kartius mengatakan kebijakannya memutasi pegawai negeri di Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berdasarkan hasil diskusi dengan Dirjen Otda. Bahkan drafnya diperbaiki oleh staf dirjen. 

Kartius menjelaskan jika bupati pada suatu daerah habis masa jabatannya, penjabat bupati diperbolehkan melantik asalkan melalui pertimbangan Baperjakat. “Kami sudah melalui Baperjakat, bahkan melanjutkan (Baperjakat) bupati yang lama,” kata Kartius. 

Mutasi dilakukan mengingat ada sedikitnya seratus jabatan eselon yang kosong. Jabatan ini harus diisi mengingat kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Lagipula, lanjut Kartius, dalam mutasi tersebut tak ada pejabat eselon yang nonjob. 

“Kami pernah diskusi dengan Komisi II DPR RI. Mana strategis pengesahan APBD dengan mutasi pegawai? Jawaban anggota DPR RI adalah pengesahan APBD. Kami boleh mengesahkan APBD, mengapa mutasi pegawai tidak?,” ungkap mantan Asisten III Setda Provinsi Kalbar ini.

Ia menambahkan Kabupaten Melawi telah mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara berkenaan dengan mutasi pegawai tersebut. Jika berhasil memenangkan perkara itu, akan menjadi yurisprudensi di Indonesia. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama.

“Kami juga mendapat persetujuan Gubernur Kalbar, Cornelis selaku wakil pemerintah pusat di daerah ketika melakukan mutasi,” jelas Kartius. (uni) 

Berita Terkait