Terima 249 Laporan Masyarakat, KPK Pastikan Dalami Pengaduan

Terima 249 Laporan Masyarakat, KPK Pastikan Dalami Pengaduan

  Selasa, 13 March 2018 11:00

Berita Terkait

PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 249 pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat dari tahun 2015-2018. Dari 12 kabupaten/kota, laporan paling banyak berasal dari Pontianak dan Mempawah. Sebanyak 47 laporan dari kota khatulistiwa ini. 

Berdasarkan delik pengaduan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenangan yang mengakibatkan kerugian negara. Ada 104 laporan berkaitan dengan delik pengaduan ini. 

Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta memastikan laporan pengaduan itu tetap didalami. KPK akan melihat apakah pengaduan itu ada indikasi korupsi atau tidak. 

“Kenapa? Karena tidak semua pengaduan yang disampaikan itu, setelah ditelaah mungkin hanya sebatas masalah  administrasi,” ujar dia.

“Secara detail saya tidak begitu mengetahui mengenai laporan itu. Karena ada pada direktorat pengaduan masyarakat. Apakah sudah masuk dalam penyidikan belum, pasti ada tahapan dan proses,” jelas dia.

Alexander menambahkan umum pengaduan itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian masalah perizinan dan lainnya. Sejauh inipun Alexander ia menyatakan sejauh ini kepala daerah di kalbar yang tersangkut hukum dalam penanganan KPK.

“Sejauh ini tidak ada, tapi tidak tahu jika ditangani kepolisian dan kejaksaan. Apakah ada laporan masyarakat mengenai calon kepala daerah saya tidak mengetahui secara detail,” kata Alexander. 

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Suriansyah memastikan DPRD memiliki komitmen untuk mensukseskan pemberantasan korupsi di provinsi ini. Hal itu diungkapkannya saat Marwata saat Rakor dan Penandatangan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

“DPRD sebagai penyelenggara negara harus berkomitmen. Apalagi tujuannya dalam rangka pencegahan,” kata Suriansyah.

Ia tak menampik ada beberapa kegiatan dari DPRD yang terindikasi korupsi. Ia memastikan akan menjadi evaluasi guna mendukung pemberatasan korupsi di Kalimantan Barat.

“Kami akan mempelajari kembali apa yang bisa berpotensi terindikasi korupsi itu dan dilakukan telaah bersama guna mensukseskan pemberantasan korupsi di Kalbar,” pungkas Suriansyah. 

Sementara itu ada beberapa bidang yang menjadi perhatian KPK meliputi perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengelolaan pelaporan harta kekayaan pejabat publik, pengelolaan pelaporan gratifikasi, penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan dan kampanye serta melakukan kajian dan studi untuk memonitor sistem administrasi negara dalam berbagai bidang.

Kalimantan Barat adalah satu dari sepuluh provinsi yang tahun ini menjadi lokasi upaya pencegahan. Sejak 2016 hingga akhir 2017, Unit Koordinator dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi di 24 provinsi di Indonesia. 

Tahun ini, KPK melakukan perluasan daerah ke 10 provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. (mse)
 

Berita Terkait