Terdampak PHK Karyawan Datangi Kantor Dewan Kota

Terdampak PHK Karyawan Datangi Kantor Dewan Kota

  Selasa, 20 September 2016 09:54
SOLIDARITAS: Sejumlah karyawan PT Papasari saat menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Pontianak, Senin (19/8). Mereka menggelar aksi guna dukungan solidaritas bagi rekan kerjanya yang terkena dampak PHK. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK – Sejumlah karyawan PT Papasari, kemarin mendatangi DPRD Kota Pontianak. Mereka mengadukan perihal pemutusan hubungan kerja terhadap enam rekan kerjanya. Pengaduan itu langsung direspon oleh Komisi A dan D DPRD Kota Pontianak. 

Usai mendengar penjelasan dari perwakilan karyawan yang terkena dampak PHK, Dewan Kota akan memanggil perusahaan, dinas sosial dan ketenagakerjaan untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. 

“Kami berharap Dinsosnaker harus tegas berkaitan dengan penegakan aturan UU Ketenagkerjaan. Harusnya ini tak terjadi pada karyawan. Di sini, karyawan berada pada kondisi tidak berdaya,” ucap anggota Komisi D DPRD Kota Pontianak Mujiono usai rapat dengan perwakilan karyawan.

Sebenarnya dalam persoalan ini, pihak karyawan hanya ingin berserikat dan bergabung ke serikat buruh. Namun, hanya karena bergabung di serikat tiba-tiba keluar PHK sepihak dari pihak perusahaan. “Saya pikir tindakan perusahaan tidak manusiawi. Kami minta Dinsosnaker beri tindakan tegas perusahaan. Ini harus ditinjau, karena yang dipekerjakan ini adalah warga Pontianak,” tegasnya.

Mengenai persoalan hingga PHK sepihak, Politisi PAN itu menilai karyawan tak bersalah. Persoalannya mereka (karyawan) hanya ingin berserikat dan gabung dengan SBSI, setelah mereka gabung ke SBSI, keputusan PHK sepihak justru datang. “Kami akan panggil pemilik perusahaan, kami tidak minta pengacara yang datang tetapi pemiliknya harus datang untuk menjelaskan ini,” tegasnya.

Mujiono minta perusahaan menghargai hak pekerja. Kejadian ini sama seperti protes karyawan kepada empat perusahaan berbeda beberapa waktu lalu. “Kasusnya karyawan menuntut sesuai UU Ketengakerjaan. Harusnya pihak perusahaan tunduk aturan itu, bukan mau tidak mau tetapi ini sudah aturan dan perusahaan harus laksanakan,” terangnya.

Korwil SBSI Kalimantan Barat Ardiyansah menjelaskan, PHK sepihak tanpa alasan dari pihak perusahaan merupakan persoalan dari kedatangan puluhan karyawan PT. Papasari ke DPRD Kota Pontianak. “Kami dari SBSI mempertanyakan PHK sepihak, karena mereka (karyawan) yang dipecat ini sudah masuk SBSI,” terangnya.

Diceritakan dia, ada enam orang yang di-PHK sepihak oleh pihak perusahaan. Seharusnya kata dia, dalam pemutusan kerja pihak perusahaan harus sesuai prosedur yang sebenarnya. Anehnya lagi, karyawan sudah kerja hingga bertahun-tahun tetapi sampai kini masih kontrak belum diangkat karyawan tetap. 

“Tuntutan kami ke sini (DPRD) untuk menghapus kontrak, kedua tegakkan UU Ketenagakerjaan dan kembalikan karyawan yang di-PHK termasuk saya, karena kami di-PHK tanpa alasan,” ucap Zaenel, salah satu karyawan yang di PHK tanpa alasan.

Sebelum mendatangi DPRD, pihaknya sudah berusaha negosiasi dengan pihak perusahaan, namun tak ada tanggapan. Tuntutan pihaknya sebenarnya tak banyak, hanya minta PHK sepihak dibatalkan, kemudian jalankan hak ketenagakerjaan. “PHK sepihak ini sudah sejak 5 September lalu,” ucapnya.(iza) 

Berita Terkait