Terbitkan Maklumat Larangan Karhutla

Terbitkan Maklumat Larangan Karhutla

  Senin, 4 April 2016 09:20
KEPALAN TANGAN: Bupati Ketapang Martin Rantan dan jajaran Forkopimda bersama-sama mengepalkan tangan, usai Apel Karhutla Bersama Peleton Desa dan Perusahaan di Lapangan Tanjungpura Ketapang, Sabtu (2/4) lalu. ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan SH memimpin Apel Besar Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla), Sabtu (2/04) lalu di Lapangan Tanjungpura Ketapang. Apel besar yang terselenggara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokompimda) tersebut, melibat masyarakat yang tergabung dalam peleton desa dan peleton perusahaan karhutla. Kegiatan itu sendiri dimaksudkan agar memasuki musim kemarau tahun ini, tidak terjadi karhutla dan kebun di kabupaten ini.

Bupati bersama unsur Forkopimda mengeluarkan maklumat tentang larangan karhutla/kebun. Setidaknya, dalam maklumat tersebut menekankan tiga poin penting yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dan pihak manapun di Kabupaten Ketapang.

Pertama, bahwa saat ini Kabupaten Ketapang memasuki musim penghujan. Seluruh lapisan masyarakat diminta supaya mengantisipasi pada musim kemarau ini, di mana menimbulkan kekeringan pada lahan kebun hutan yang rawan terjadinya kebakaran. Perusahaan perkebunan juga diminta agar membuat embung atau kolam penampungan air, serta membentuk pleton desa dan peleton perusahaan, guna mengatasi terjadinya kebakaran hutan, lahan, dan kebun.

Kedua, kepada seluruh masyarakat serta perusahaan perkebunan atau pihak manapun di Kabupaten Ketapang, pada saat musim kemarau agar tidak melakukan pembakaran hutan lahan dan kebun atau pun tindakan lain dengan tujuan apapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya asap dan rusaknya lingkungan hidup serta gangguan kesehatan. Kemudian kegiatan masyarakat lainnya yang diantisipasi oleh peleton desa peleton perusahaan, dengan kegiatan rutin preemtif dan preventif gabungan serta tindakan nyata pemadaman api di desa.

Ketiga, bilamana ada masyarakat ataupun pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan lahan dan kebun, akan diberikan tindakan hukum tegas dengan ancaman hukuman penjara minimal 2 tahun  dan maksimal 10 tahun, serta denda Rp15 miliar. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 108 junto pasal 08 huruf H Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan ancamana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Maklumat tersebut ditandatangani Bupati Ketapang Martin Rantan SH, Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto, Dandim 1203 Ketapang Letkol Inf Saud Tanpubolon, Kajari Ketapang Joko Yuhono, Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Muhammad Rifa’i, dan Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus.

Selanjutnya digelar pernyataan deklarasi peserta anti karhutla oleh satuan tugas peleton desa dan peleton perusahaan. Usai apel besar, dilakukan peragaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh satuan peleton desa, peleton perusahaan, BPK, BPBD, dan Manggala agni. (afi/ser)

Berita Terkait