Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah

Terbitkan Kartu Kredit Pemerintah

  Rabu, 26 June 2019 10:20
PENANDATANGANAN PKS: Sekretaris Bawaslu Prov Kalbar dan Area Head Mandiri Pontianak berjabat tangan usai penandatanganan PKS Penerbitan KKP. IST

Berita Terkait

PONTIANAK—Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak bekerja sama dengan Bank Mandiri Area Pontianak kembali melakukan kerjasama dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Selasa (25/6), bertempat di Hotel Golden Tulip, dilakukan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Pontianak. 

Penandatanganan PKS dilakukan antara Area Head Bank Mandiri Pontianak dengan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala KPPN Pontianak, Government Business Head Region IX Kalimantan, dan para Bendahara Pengeluaran.

Area Head Bank Mandiri Ahadi Subri menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dari satuan kerja yang telah diberikan kepada Bank Mandiri. Selanjutnya, Ahadi Subri menyampaikan bahwa Bank Mandiri telah mempunyai berbagai produk yang dapat menunjang kebutuhan satuan kerja dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Bank Mandiri telah siap menerbitkan KKP dan membantu satuan kerja dalam mempermudah proses transaksi.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan sosialisasi terkait implementasi KKP oleh Kepala KPPN Pontianak Tri Ananto Putro. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 tahun 2018, terhitung mulai 1 Juli 2019 seluruh satuan kerja yang mengelola dana APBN wajib mengimplementasikan KKP sebagai bagian dari uang persediaan yang dikelolanya,” kata Tri. 

Selanjutnya, Tri menyampaikan bahwa terdapat dua jenis KKP, yaitu KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal, dan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Setiap satuan kerja dapat mempergunakan salah satu atau kedua jenis KKP tersebut disesuaikan dengan alokasi anggaran dan kepentingan masing-masing satuan kerja.  

Tri Ananto Putro menyampaikan bahwa besaran limit KKP yang sekaligus juga merupakan porsi alokasi dana untuk uang persediaan dalam bentuk KKP adalah sebesar 40% dari total nilai uang persediaan yang dikelola oleh satuan kerja. 

“Dengan demikian maka uang persediaan yang dikelola oleh satuan kerja terdiri dari dua jenis, yaitu uang persediaan dalam bentuk tunai sebesar 60%, dan dalam uang persediaan dalam bentuk KKP sebesar 40%,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Tri Ananto Putro mengharapkan agar pada tanggal 1 Juli 2019 seluruh satuan kerja mitra KPPN Pontianak sudah memegang KKP dan mengaktifkannya untuk bertransaksi. (r/*)

Berita Terkait