Target Raih Predikat KLA

Target Raih Predikat KLA

  Sabtu, 18 May 2019 11:36
CINDERAMATA: Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan memberikan cinderamata bagi Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak, Nanang Abdul Hanan

Berita Terkait

SUNGAI RAYA — Kabupaten Kubu Raya kembali mengikuti penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019. Sempat gagal di tahun-tahun sebelumnya, kali ini Kubu Raya memasang target keberhasilan meraih penghargaan KLA tahun 2019. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan pemerintah telah mengembangkan kebijakan Kabupaten Layak Anak. 

“Tujuannya mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi. Kebijakan KLA bertujuan mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan,” tuturnya saat menghadiri Dialog Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan Tim Verifikasi Lapangan Penilaian Indikator KLA Tahun 2019 di Hotel Dangau Kubu Raya, Jumat (17/5).

Kata Muda, kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan implementasi dari tindaklanjut komitmen dunia melalui ‘World Fit for Children’, di mana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya. Ia menjelaskan ada 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan ke dalam satu kelembagaan dan lima klaster pemenuhan hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 

“Nah, hak-hak anak di dalam klaster tersebut akan dinilai, apakah pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha telah berperan dalam pemenuhan hak anak tersebut,” terangnya.

Muda memaparkan kelima klaster tersebut yakni hak sipil dan kebebasan. Kemudian hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lalu hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Selanjutnya hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya. Dan terakhir hak perlindungan khusus. 

“Sejak tahun 2010 pemerintah daerah sudah menginisiasi untuk menjadikan Kabupaten Kubu Raya Layak Anak dan kebijakan ini telah masuk ke dalam RPJMD dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak,” tuturnya.

Muda juga menuturkan Pemerintah Kubu Raya telah berupaya memenuhi hak anak dengan berbagai macam program kegiatan. Di antaranya pelayanan kepemilikan akta kelahiran gratis, pemberian makanan tambahan anak sekolah, pembentukan satu PAUD untuk satu desa, pengobatan gratis di puskesmas, pendidikan gratis termasuk pemberian seragam sekolah, pembentukan Forum Anak Daerah.

“Termasuk juga keikutsertaan Forum Anak dalam Musrenbang. Selain itu kami juga bekerja sama dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya,” jelasnya.

Muda menilai pada dasarnya sejak awal predikat kabupaten layak bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dan menjamin ruang tumbuh kembang anak yang layak. 

“Sebetulnya sejak awal saya melihat sudah banyak regulasi kebijakan yang dibuat berkaitan dengan pemenuhan dan peningkatan kesejahtraan terhadap anak,” katanya. Hanya saja kata dia semua kebijakan yang sebelumnya pernah dibuat, idealnya harus dikristlalisasi dan diwujudkan lebih komprehensif. “Salah satu regulasi kebijakan yang kami buat yakni akan menyusun Perbup yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak. Dan dari Perbup ini diharapkan akhir tahun ini bisa di Perdakan,” jelasnya. 

Seiring dengan penyusunan regulasi kebijakan dalam bentuk Perbup, dalam RPJMD Kubu Raya lanjutnya juga telah mengakomodir mengenai kabupaten layak anak. Muda pun optimitis ke depan predikat Kabupaten Layak Anak bisa diraih kabupaten ini, apalagi letak Kubu Raya berbatasan langsung dengan Ibu kota Kalimantan Barat. “Bagi saya, tidak sekedar meraih penghargaan sebagai kabupaten layak anak dalam formalitas saja, namun yang paling penting adalah optimalisasi penerapan kebijakan yang mendorong pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan terhadap anak bisa terus dilakukan. Dan saya kira kita harus berjuang sama-sama untuk mewujudkannya,” ungkapnya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kubu Raya, Titus Nursiwan, mengakui meski  masih terdapat sejumlah kasus terhadap anak, namun kendala untuk mendorong pemenuhan dan peningkatan kesejahtraan terhadap anak di Kubu Raya beberapa tahun terakhir tidak lagi berat. “Beberapa upaya terus kami laakukan untuk mendorong optimalisasi pemenuhaan hak terhadap anak seperti berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk badan usaha dan sejenisnya,” jelasnya. 

Disinggung mengenai masih adanya kasus atau persoalan yang terjadi pada anak anak di Kubu Raya seperti terjerat penyalahgunaan narkoba, hingga pelecehan seksual, kata Titus untuk mengatasi hal tersebut secara rutin pihaknya juga melakukan sosialisasi. 

“Di Kubu Raya kan ada 20 kampung KB, jadi kami setiap bulan turun ke lapangan melakukan sosialiasi sekaligus mengedukasi masyarakat untuk memberantas tiga penyakit sosial seperti kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba dan nikah muda,” paparnya. 

Ditanya jumlah kasus kekerasan yang dialami anak di Kubu Raya, kata Titus dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Menurutnya pada tahun 2018 lalu terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak, Sedangkan sejak awal Januari hingga Mei 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 4 kasus. 

“Kasus yang terjadi pada anak ini pada umumnya yakni pelecehan seksual. Kasus ini menjadi perhatian khusus bagi kami dan akan terus kami upayakan untuk diminimalisir,” ungkapnya.   (ash) 

Berita Terkait