Target Raih Nilai IKPA Minimal 97

Target Raih Nilai IKPA Minimal 97

  Jumat, 14 June 2019 10:14
SILATURAHMI: Edward Nainggolan dan rombongan bertemu dengan Kepala Perwakilan BPK Kalbar Joko Agus Setyono beserta jajarannya. IST

Berita Terkait

PONTIANAK— Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat menargetkan kepada seluruh satuan kerja (Satker) di Kalimantan Barat untuk memiliki Nilai IKPA minimal sebesar 97 dari nilai maksimal 100.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi indikator untuk menilai kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan atas regulasi, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dari satker. 

“Harapan saya dengan target nilai IKPA yang tinggi dapat meningkatkan Kualitas, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan APBN satker di wilayah Kalimantan Barat,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat Edward Nainggolan saat berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Kamis (13/6). 

Dalam kunjungannya, Edward dan rombongan bertemu dengan Kepala Perwakilan BPK Kalbar Joko Agus Setyono beserta jajarannya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta membahas IKPA dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Kalbar menyambut baik atas kebijakan yang ditetapkan Kakanwil DJPb Kalbar. Menurut Joko, pentingnya IKPA bagi BPK Perwakilan Kalbar sendiri adalah sebagai salah suatu indikator yang mendukung terbentuknya zona integritas BPK Kalbar. Dengan dibangunannya Zona Integritas menjadikan salah satu wujud komitmen BPK Perwakilan Kalbar untuk berupaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dibahas juga terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Kanwil DJPb Kalbar juga memiliki peran untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui asistensi dan pembinaan. Oleh karena itu, pentingnya LHP BPK atas audit LKPD bagi Kanwil DJPb Kalbar sebagai salah satu bahan pedoman pembinaan dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.

Selain itu LHP BPK dapat dijadikan fokus perbaikan agar kualitas penyusunan LKPD berikutnya dapat lebih baik dan mendapat opini BPK yang diharapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (r/*)

Berita Terkait