Tantang Kubu Prabowo Beberkan Hasil Survei Internal

Tantang Kubu Prabowo Beberkan Hasil Survei Internal

  Minggu, 21 April 2019 08:56
OPEN DATA: Konferensi pers bertajuk Expose Data Quick Count Pemilu 2019, kemarin di Jakarta. JPNN

Berita Terkait

Buka Data Quick Count ke Publik

JAKARTA - Sejumlah lembaga quick count yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar open data di Hotel Morrisey, Jakarta, kemarin (20/4). Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespon tuduhan adanya penggiringan opini terkait hasil Quick Count Pemilihan Presiden 17 April lalu yang memenangkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

Lembaga itu di antaranya Charta Politica, Indikator, Populi Center, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Selain itu, Centre for Stretegic and International Studies (CSIS), Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia (Konsepindo) juga ikut menyemarakan. Mereka membuat booth di mana masyarakat bisa mengakses database yang digunakan sebagai basis perhitungan.

Ketua Persepi Philips Vermonte mengatakan, quick count merupakan kegiatan rutin yang menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya pun diakui secara legal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsinya sebagai data pembanding dari proses rekapitulasi yang dilakukan lembaga negara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami menghargai keputusan akhir di KPU. Kami gak pernah menyatakan quick count hasil resmi. Malah untuk menjadi data pembanding," ujarnya.

Sebagai praktik yang legal dan dikonsumsi publik, lanjut Philips, quick count tidak bisa dilakukan sembarangan. Kegiatannya harus patuh dengan kaidah ilmu statistik dan kode etik penelitian. "Dia bukan ngarang. Bukan aktivitas menipu pinguin. Diselenggarakan serius dan ga main-main," kata Direktur Eksekutif CSIS tersebut.

Oleh karenanya, Persepi sangat siap jika diminta untuk buka-bukaan terkait data. Sebaliknya, dia menantang pihak yang memiliki klaim dan hasil berbeda untuk juga mau membuka datanya. "Sifatnya bukan internal. Yang minta buka data, di sana mau buka data atau ga," tuturnya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menambahkan, quick count merupakan alat kontrol terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Jika tidak ada data pembanding, sangat mudah bagi penyelenggara melakukan manipulasi data sesuai kepentingan politiknya. Nah, dengan adanya data pembanding, maka potensi penyalahgunaan semakin sempit. Praktik tersebut juga berlangsung di banyak negara.

"Quick count dilakukan sebagai kontrol. Kalau diberi informasi siapa yang menang itu bonus saja," ujarnya.   Selain itu, quick count juga penting untuk meminimalisir kegamangan publik usai coblosan. Dia mencontohkan, jika usai coblosan 17 April lalu tidak ada quick count, maka para peserta pemilu akan saling klaim dalam waktu yang lama dan membuat suasana sangat panas. Mengingat proses rekapitulasi suara sendiri berlangsung hingga 35 hari. "Dengan quick count diharapkan kita cepat move on. Kalau ada perbedaan bisa jadi quick count salah atau KPU salah," tuturnya.

Ditemui di booth Indo Barometer, peneliti Indo Barometer Asep Saepudin langsung membuka database di komputernya. Di situ, dia memperlihatkan semua sampel TPS yang digunakan sebagai basis perhitungan. Indo Barometer menggunakan sampel sebanyak 1200 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap provinsinya mendapat jumlah sampel berbeda sesuai dengan jumlah penduduk.

Provinsi Kalimantan Utara misalnya, hanya mendapat 3 sampel TPS karena jumlah penduduknya yang sedikit. Sementara Jawa Tengah yang relatif banyak mendapat jatah sampel 175 TPS. Pemiihan TPS sendiri dilakukan melalui sistem aplikasi yang sebelumnya diisi data TPS di provinsi tersebut. "Jadi tidak ada urusan itu basis massa siapa," ujarnya.

Selain itu, semua relawan surveyor juga dipilih dan dilatih dengan standar tertentu. Asep memastikan, data yang diinput surveyor benar mengingat pihaknya mewajibkan untuk mengirim foto form C1 plano. Sehingga bisa meminimalisir angka margin of error.

Terkait pendanaan, Asep menyebut pendanaan sudah dilaporkan ke KPU. Dana tersebut sepenuhnya berasal dari kas internal lembaga yang di kumpulkan dari keuntungan pada survei-survei sebelumnya. "Nominalnya tidak bisa disebutkan," tuturnya.

Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Hasbi juga menuturkan hal yang sama. Dalam quick count 17 April lalu, Cyrus Network melakukan kerjasama dengan CSIS untuk mengambil sampel sebanyak 2002 TPS. Dan pemilihan TPS, dilakukan secara proporsional melalui aplikasi guna menghindari intervensi manusia.

"Kalau itu diintervensi manusia, namanya bukan acak. Tapi acak-acakan," ujarnya. Dia menilai, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengacakan TPS. Mulai dari yang sederhana seperti Microsoft Excel ataupun SPSS.

Hasbi juga membantah adanya afiliasi politik dalam quick count tersebut. Sebab, pendanaan dilakukan sepenuhnya oleh CSIS. Dia menambahkan, kalaupun quick count dibiayai oleh peserta pemilu, lembaga tidak lantas otomatis memenangkan donatur. Selain tunduk pada kaidah statistik dan kode etik, melakukan quick count manipulasi sama dengan bunuh diri. Sebab, lembaga juga menjual kredibelitas untuk eksistensi lembaga kedepannya.

Soal adanya ketidakpercayaan kubu Prabowo terhadap quick count, dia menilai wajar. Sebab selama ini, orang yang tidak diuntungkan dengan hasil quick count cenderung tidak percaya. "Biasanya mereka menunggu hasil KPU. Tapi dua pemilu terakhir ini malah menuduh yang tidak-tidak. Lapor polisi, minta pindah Antartika survei pinguin lah," imbuhnya. Padahal, lanjutnya, saat Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, Gerindra CS mempercayai hasil quick count.

Oleh karenanya, dia menantang kubu Prabowo untuk membuka hasil survei internal yang selama ini digunakan sebagai klaim kemenangan. "Buka dong. TPS-nya sesuai random, acak atau acak-acakan," tuturnya. Jika hanya menuduh tapi enggan buka-bukaan data, Hasbi menilai perilaku tersebut sebagai hama demokrasi.

Sementara itu, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) memiliki pendapat tersendiri tentang para lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Menurut mereka, ada ketimpangan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga. Hal ini, kemungkinan terjadi karena sumber dana misterius yang diterima oleh lembaga tersebut.

Ini disampaikan oleh Jubir BPN Andre Rosiade. Menurutnya, bukan lah perkara mudah untuk menggelar survei. Apalagi dengan skala Nasional seperti ini. Para lembaga pasti membutuhkan aliran dana yang cukup kencang. Kecurigaan Andre, lembaga-lembaga tersebut mendapatkan kucuran dana dari beberapa pihak. "Dari mana uang mereka melakukan survei seperti itu?" ucapnya ketika dikonfirmasi, kemarin (20/4).

Andre ingin lembaga survei yang melakukan quick count benar-benar transparan. Mereka harus berani membuka, dari mana saja aliran dana yang digunakan. Dari situ, bisa terlihat apakah lembaga survei tersebut memihak ke salah satu paslon atau tidak. Dalam hal ini, mengacu ke paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. "Apakah dari kantung sendiri atau dari kantung orang lain, kita tidak tahu," lanjutnya.

Karena itu lah, dia lebih mempercayai survei timnya. Andre menjelaskan, BPN juga melakukan penghitungan cepat secara real time sehingga diklaim lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan quick count. "Data kita ini kan real count, bukan quick count," tegasnya.

  Dari data tersebut, Prabowo-Sandi dinyatakan menang sekitar 60 persen. Mereka menggunakan saksi di TPS yang mewakili Partai Gerindra. Para saksi tersebut juga diminta untuk memfoto C1 hasil yang ada di TPS-nya. Hasil tersebut, kemudian akan dikumpulkan menjadi satu. "Dari data tersebut, didapati angka 60 persen tadi itu," kata Andre. (far/bin/ken)

Berita Terkait