Tangkap Kapal Vietnam Mencuri Ikan

Tangkap Kapal Vietnam Mencuri Ikan

  Jumat, 4 March 2016 15:11
DITANGKAP : Kapal nelayan yang diamankan Direktorat Polisi Perairan (Dit Polair) Polda Kalimantan Barat, Kamis (3/3). Kapal nelayan ini ditangkap karena menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa disertai dengan dokumen yang sah. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Polair Polda Kalbar melakukan koordinasi dengan Satgas Anti-illegal fishing Mabes Polri untuk melakukan penyergapan. “Berdasarkan informasi ada puluhan kapal asing yang melakukan aktivitas illegal fishing di sana,” kata AKBP Widihandoko dalam keterangan persnya, Kamis (3/3).

Dari hasil koordinasi dengan satuan tugas Anti-illegal Fishing, Polair Polda Kalbar berhasil menangkap dua kapal Vietnam sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Keduanya KM. Sinar-533/BV99253TS yang dinakhodai Tran Tien Dat dengan 16 ABK dan KM Sinar-288/BV3240TS yang dinakhodai Ahung Van An dengan 9 anak buah kapal (ABK). “Mereka kita amankan tanggal 1 Maret 2016, kemarin. Kemudian kami tarik ke Pontianak dan hari ini (kemarin) baru bisa merapat ke dermaga Polair Polda Kalbar, karena terkendala ombak setinggi 3-4 meter,” beber Widihandoko.

Menurutnya, untuk mengelabui petugas petugas, kedua kapal tersebut menggunakan nama dan bendera Indonesia. Tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan.

Kini kedua kapal beserta seluruh ABK dibawa menuju Markas Komando Direktorat Polair Polda Kalbar. Setiba di sana, para ABK tersebut didata dan menjalani pemeriksaan kesehatan. “Sesuai dengan SOP, mereka harus diperiksa kesehatannya untuk mencegah penularan penyakit,” lanjutnya.

Kedua kapal tersebut diduga melanggar Pasal 85, 93, dan 97 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan. 

Untuk mengantisipasi maraknya aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia, khususnya perairan Kalbar, pihaknya akan meningkatkan kegiatan patroli dan  menggalang polisi masyarakat perairan. “Penangkapan dua kapal ini salah satu hasil dari Polmas Perairan. Informasi dari masyarakat di Paloh. Artinya masyarakat peduli adanya kapal asing yang beroperasi di wilayah NKRI,” katanya.

Secara terpisah, Nakhoda KM Sinar 533, Tran Tien Dat (22) mengatakan, mereka berasal dari wilayah Pungtau, Vietnam. Saat memasuki perairan Indonesia, kapal yang berangkat dari daerah asal mereka berjumlah 16 kapal ikan.

Tran Tien Dat sendiri merupakan nelayan asal Vietnam yang sudah memiliki pengalaman selama sembilan tahun. Dia mengaku, selama menjadi nelayan, baru pertama kali ditangkap oleh petugas. Sebelumnya, pria dengan perawakan kurus berambut pendek ini bebas melakukan penangkapan ikan. “Kata toke (bos) kalau pakai kapal ini bisa masuk perairan Indon,” kata pria yang fasih menggunakan bahasa Melayu Malaysia itu.

Menurutnya, ia bersama belasan kapal lainnya berangkat dari negara asalnya sejak Desember 2015 lalu. Selama kurang lebih dua bulan, ia berhasil menangkap 25 ton ikan campuran. “Isinya 25 ton. Kapal satunya sekitar 15 ton,” bebernya. Ikan-ikan itu, lanjut Tran, akan dijual kepada pengepul di Vietnam. Setiap kali menjual hasil tangkapan diberi upah sekitar 3-4 juta dong.

 

Jerat dengan UU Perikanan

DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengapresiasi tindakan aparat keamanan dalam menjaga wilayah perairan dari tindakan pencurian ikan dan segala potensi di dalamnya yang kerap dilakukan kapal asing.

”Memang kasus pencurian ikan illegal tidak ada habisnya. Kami apresiasi pengamanan laut di Kalbar. Hanya di satu sisi kami juag meminta jaksa dengan hakim menghukum berat pelaku,” ungkap Subhan Nur, anggota Komisi I DPRD Kalbar.

Menurut dia cerita kapal asing menjadi bajak laut di perairan Kalbar bukanlah cerita baru. Sejak lama, kapal-kapal asing terus melakukan aksinya dengan berbagai cara dan motif. “Makanya, kami salut penjaga kelautan Indonesia selalu tangkas dan cekatan. Harusnya juga didukung dengan hukuman berat dan setimpal guna memberikan efek jera,” ucapnya.

Politisi Nasdem Kalbar ini menilai pelaksanaan hukum kelautan di Indonesia sering tidak memberikan efek jera bagi para pencuri ikan dan pemilik kapalnya. Sebagai contoh kapal-kapal asing yang ditangkap, ada yang seluruh ABKnya diturunkan dan dipulangkan. ”Hanya sebatas itu saja,” ujarnya.

Subhan meminta pemerintah wajib memberikan hukuman yang sudah tercantum dalam undang-undang perikanan. Aturannya dihukum penjara selama 6 tahun atau bayar denda 20 miliar. ”Tindakan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan memang sudah tepat, tetapi belumlah cukup. Bagi kami, puncak penegakan hukum harus sesuai dengan undang-undang perikanan,” jelas dia.

Sementara, mantan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kubu Raya, Bachtiar menilai tindakan penenggelaman kapal asing belumlah cukup. Maka dari itu, perlu ada proses hukum lebih terpadu. Jangan ada lagi putusan hukum yang rendah. “Kalau bisa perlakuan hukum jangan hanya menyasar ke operator kapal saja, tapi juga ke pemilik kapalnya.  Sebab seteleh 10 tahun undang-undang perikanan disahkan, sampai sekarang belum ada putusan yang memberatkan,” ujarnya.(arf/den)

Berita Terkait