Tangani 14 Kasus Perdagangan Orang, 20 Tersangka Diamankan

Tangani 14 Kasus Perdagangan Orang, 20 Tersangka Diamankan

  Senin, 5 September 2016 21:06
DIAMANKAN: Dua tersangka pelaku perdagangan orang saat diamankan di Polsek Pontianak Selatan. FOTO ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK- Jajaran Direktorat Reserse Umum Polda Kalimantan Barat menangani 14 kasus tindak pidana perdagangan orang selama Januari-Agustus tahun 2016.

Dari 14 kasus yang masuk dalam penyidikan, setidaknya 20 orang tersangka telah diamankan.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Suhadi mengatakan, berkas perkara terhadap ke 14 kasus tersebut sampai saat ini sudah sudah beberapa berkas perkara yang masuk pada tahap dua, sebanyak delapan kasus, terdiri dari kasus yang ditangani  Direktorat Reserse Polda Kalbar sebanyak tiga kasus, Polresta dua kasus, polres Singkawang satu kasus dan Polres sanggau dua kasus.

Kemudian berkas perkara yang masuk tahap satu, sebanyak satu kasus di Polres Sambas.

"Ada dua DPO. Saat ini sedang ditangani Polres Sanggau. Selain itu sebanyak tiga kasus masih dalam penyidikan," katanya.

Sementara itu jumlah Korban Tindak Pidana Perdagangan orang  selama delapan bulan ini ada 47 orang terdiri dari laki laki dewasa sebanyak 16 orang, wanita dewasa sebanyak 28 orang dan wanita anak anak 3 orang. Dengan Pelaku 20 orang.

Data ini menurut Kabid Humas, belum termasuk kasus bulan September 2016 yang cukup besar jumlah korbannya, mulai dari yang ditangani Polres Sanggau sebanyak 12 korban, Polres Sambas ada 10 korban dan ditangani Polresta Pontianak Kota ada 6 Korban.
   
Menurut Suhadi, Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat ini ada beberapa faktor, diantaranya karena letaj geografi Kalimantan Barat yang memiliki wilayah perbatasan dengan  negara tetangga Sarawak Malaysia Timur sepanjang 857 km dengan 52 jalan setapak yang bisa menghubungkan 32 kampung di Malaysia,  terus terbukanya jalur jalan dari Kabupaten dan kota se Kalimantan Barat ke Sarawak Malaysia dan Brunei Darusalam, dan adanya oknum penyalur Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berijin, menjanjikan gaji yang besar di negara tujuan, menjanjikan dipekerjakan sebagai pelayan toko, pelayan restauran dan sebagainya, padahal kenyataannya bertolak belakang dengan janji janjinya.

"Mudahnya oknum mengeluarkan KTP untuk mendapatkan pasport, karena dari pengakuan korban bahwa semua surat menyurat untuk mendapatkan diurus oleh para Pelaku Tindak Kejahatan Perdagangan orang," bebernya. (arf)

Berita Terkait