Tambah Kapal Patroli di Laut Natuna

Tambah Kapal Patroli di Laut Natuna

  Rabu, 23 March 2016 09:06

Berita Terkait

JAKARTA – Upaya penangkapan kapal pencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), tidak berlangsung kali ini saja. Pada 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pernah menangkap sejumlah kapal ikan asing yang masuk ke wilayah Laut Natuna. Meski begitu, kasus-kasus tersebut dipandang sebagai konflik perikanan sehingga belum perlu melibatkan militer secara frontal.

Hal itu disampaikan KSAL Laksamana Ade Supandi setelah mengikuti upacara persemayaman jenazah korban helikopter Poso di Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin (22/3). Dia menjelaskan, di kawasan Natuna terdapat sejumlah kapal perang yang stand by. Selama ini, kapal-kapal tersebut rutin berpatroli di kawasan Natuna.

Saat ini, ada tujuh kapal yang berpatroli di kawasan Natuna. Penambahan kapal sangat bergantung pada kebijakan panglima TNI. Apa pun kebijakan panglima atas kondisi di Natuna sangat berpengaruh terhadap pengerahan kekuatan militer di kawasan tersebut.

Menurut Ade, yang terjadi di Natuna saat ini sebenarnya tidak bersentuhan secara langsung dengan militer. ’’Ini kan semacam konflik perikanan ya. Jadi, diselesaikan dulu dalam konteks perikanan,’’ lanjutnya. Penyelesaiannya menggunakan jalur diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Yang pasti, lanjut Ade, pihak militer akan menambah intensitas patroli di wilayah tersebut. Meski wewenang utama atas pencegahan pencurian ikan berada di KKP, TNI-AL ikut bertanggung jawab. Khususnya yang menyangkut batas wilayah kedaulatan Indonesia. ’’Kita bedakan antara pertahanan wilayah dan konflik perikanan. Yang sekarang kita hadapi adalah pengawasan kapal perikanan,’’ ujar Ade.

TNI-AL akan melihat perkembangan situasi di Laut Natuna dalam beberapa waktu ke depan, apakah konflik perikanan tersebut membesar ke ranah lain atau tidak. Memang, lanjut dia, sesuai radar, kapal tersebut berada di wilayah Indonesia. Itulah yang harus dibahas lebih lanjut. Selain itu, Indonesia sudah mengeluarkan nota protes kepada Tiongkok.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, nota protes yang dilayangkan Kemenlu cukup mewakili sikap pemerintah Indonesia. ’’Spiritnya, hubungan kedua negara penting, tetapi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga lebih penting,’’ terangnya.

Dari dalam, pemerintah tentu akan memperkuat pangkalan TNI-AL yang membawahkan kawasan Natuna. Apakah bentuknya dengan penambahan kapal, Luhut mengiyakan. ’’Secara bertahap kita akan melakukan itu,’’ tambahnya. 

Wakil Ketua Tim Satuan Tugas Anti Illegal Fishing KKP Yunus Husein menyebutkan, hingga kini kementerian mengupayakan peningkatan jumlah armada di titik-titik rawan terjadinya IUUF. Terutama di wilayah Natuna dan Laut Sulawesi.

Peran Satgas Pemberantasan Illegal Fishing (Satgas 115) pun akan memperkuat tim internal dengan membentuk Command Control Center (CCC). Harapannya, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, informasi lebih cepat tersampaikan. Dengan demikian, konflik perikanan di daerah perbatasan terkait IUUF tidak terulang lagi.

Hingga kini, proses interogasi terhadap delapan ABK KIA berkewarganegaraan Tiongkok terus ditelusuri. ”Tapi, ABK asing hanya bisa kena denda, tidak bisa dipidana,” jelasnya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 102 Undang-Undang Perikanan.

KKP menyebutkan, TNI-AL akan memperkuat pengawasan dengan peralatan yang dimiliki. Komandan Pangkalan TNI-AL Ranai Kolonel (P) Arif Badrudin menambahkan bahwa pihaknya memperkuat pengawasan di wilayah Natuna. ”Ada empat KRI oleh Patkamla (patroli keamanan laut),” jelasnya.

Penambahan KRI di titik-titik rawan, kata Arif, masih sangat mungkin dilakukan meski jumlahnya belum dapat dipastikan. ”Soalnya, sifatnya pengerahan alutsista perkuatan,” tuturnya. Tidak hanya melalui perairan, pengawasan udara juga akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan. (byu/lus/c6/agm) 

Berita Terkait