Sudah Waktunya Masyarakat Diberi Ruang Kelola Hutan

Sudah Waktunya Masyarakat Diberi Ruang Kelola Hutan

  Kamis, 9 June 2016 09:30
HUTAN DESA: Masyarakat saat melintas di sungai kawasan hutan mangrove yang diajukan sebagai hutan desa. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

​Pemanfaatan potensi hutan mangrove tidak hanya pada kayunya, tetapi juga non kayu. Hal itu yang mendasari masyarakat Desa Batu Ampar untuk tetap bertekat menjaga hutan dari kerusakan. 

ARIEF NUGROHO, Batu Ampar

"UNTUK hutan desa ini, kami sudah masukan ke dalam Perdes, bahkan produk hukumnya sudah dibuat, tinggal menunggu SK kementerian LH," ujar Kepala Desa Batu Ampar Junaedi Abdullah.

Menurut Junaedi, sejak diajukannya hutan desa pada akhir 2013 lalu, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah desa. Bahkan pada tahun 2015, dengan difasilitasi lembaga sosial dan NGO, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup Hadi Daryanto untuk melakukan verifikasi. 

Dalam kesempatan itu, kata Junaedi, dirjen berjanji akan mempercepat penetapan kawasan hutan desa setelah diurus seluruh mekanisme yang diperlukan. "Pada tahap pemerintah daerah sudah final. Tinggal tunggu tandatangan ibu menteri," lanjutnya.

Junaedi yakin, dengan menjaga hutan, dan pemanfaatkan nonkayu, seperti budidaya madu lebah hutan, buah nipah dan lainnya, maka semua ekosistem didalamnya juga terjaga. 

Hal sedana juga dikatakan Ketua Kelompok Tani Madu Desa Batu Ampar, Suheri. Menurut Suheri, budidaya madu hutan masih sebatas percobaan. Belum begitu signifikan hasilnya. 

Menurutnya, praktik menjaga sumber madu ini diplot menggunakan lahan seluas 5 hektar. “Jika nantinya ini sukses, maka akan kita perluas. Tentunya modal awal, keberadaan hutan ini terjaga. Tanpa adanya hutan, mustahil bisa mendapatkan pemanfaatan hutan melalui cara apapun,” ujar Suheri.

Begitu juga dengan pengolahan sirup mangrove. Bahan utama sirup serba-alami. “Buah nipah yang masih muda diblender dan dicampur dengan buah berembang dan nanas. Kami pakai gula, tanpa pemanis buatan. Tiga bahan utama itu sudah memiliki warna,” terang Nur Ana dari PKK Desa Batu Ampar.

Di sisi lain, semua upaya dan kesadaran untuk melestarikan hutan mangrove itu tak akan berhasil tanpa dukungan pemerintah.

Sekretaris Desa Batu Ampar Abdul Gani menyatakan, pemerintah harus lebih fokus mengawasi perusahaan yang kerap melakukan eksploitasi bakau skala besar. Menurutnya, sebelum terlambat, pemerintah harus menggencarkan program percepatan perhutanan sosial. Skemanya melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan ada, dan hutan kemitraan.

Karena itulah, Gani meminta pemerintah merealisasikan hutan sosial di Batu Ampar yang telah diajukan aparatur desa dan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Perlindungan Hutan Desa. Hutan desa tersebut diajukan seluas 30 ribu hektare. 

“Masyarakat ini mencari batang bakau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penebangan dilakukan secara manual. Cuma karena sejak perusahaan investor masuk, mereka menggunakan alat-alat modern. Masyarakat jadinya ngikut,” terang dia.

Makanya, Gani menekankan, sebelum ada alternatif pekerjaan lain bagi masyarakat Batu Ampar, sebaiknya jangan dilarang menebang pohon bakau tersebut. Pilihannya memang berat. Antara kelaparan atau kelangsungan ekosistem, sebuah warisan bagi anak-cucu mereka.

Manajer Program Setapak JARI Indonesia Borneo Barat, Faisal Riza menilai sudah saatnya masyarakat diberikan ruang yang lebih luas untuk mengakses dan mengelola hutan yang selama ini dekat dengan kehidupan dan kebudayaan mereka.

Melalui perhutanan sosial,  diyakini masyarakat mendapat pengakuan atas hak terhadap hutan untuk mendapatkan kesejahteraan melalui hutan tanpa bertumpu pada kekuatan modal besar  dan tetap menjalankan kearifan lokal dalam melestarikan hutan. “Makanya target perhutanan sosial yang ditetapkan pemerintah pusat harus diapresiasi dan diupayakan secara kuat oleh seluruh komponen, baik Pemerintah daerah maupun pusat juga oleh kalangan masyarakat sipil dan stakeholder lainnya,” katanya. 

Dalam konteks mandatori, hal ini jelas sebagai provinsi yang memiliki potensi hutan yang luas, maka target 2,1 juta hektare membutuhkan kerja keras pemerintahan Kalimantan Barat untuk mencapainya. 

Berdasarkan sejumlah data yang didapat JARI Indonesia Borneo Barat, luas kawasan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat saat ini baru mencapai 13 persen dari target atau seluas 265,5 ribu hektare. 

Angka tersebut terbatas pada pencadangan kawasan untuk perhutanan sosial, dan pastinya mengalami penyusutan untuk kawasan yang telah memiliki izin pengelolaan. “Saat ini di Kalbar baru sebesar 1 persen atau seluas 15,4 ribu hektare kawasan yang telah memperoleh izin pengelolaan pada skema perhutanan sosial,” kata Faisal.

Dorongan untuk memperluas perhutanan sosial beranjak dari tingginya laju deforestasi dan luasnya lahan kritis di Kalimantan Barat. Rata-rata deforestasi pertahun sejak 2003-2012 di Kalimantan Barat sekitar 71 ribu hektare per tahun. Tingginya angka deforestasi diperparah dengan luasnya lahan kritis. Pada tahun 2014, berdasarkan statistik kehutanan Kalimantan Barat 2014, luas lahan kritis yang teridentifikasi adalah seluas 1.271.985 hektare. 

Rendahnya capaian pada perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis menurutnya karena di picu masih minimnya alokasi belanja per tahun untuk urusan kehutanan. “Dari hasil analisan JARI, alokasi belanja pada Dinas Kehutanan cenderung mengalami penurunan pada tiap APBD Perubahan. Meskipun disaat bersamaan, terjadi kenaikan ruang fiskal yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan, dan berakibat pada perubahan total belanja daerah,” paparnya.

Dalam pandangan JARI, skema perhutanan sosial saat ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dengan banyaknya usulan untuk mendapatkan akses pengelolaan hutan. Dalam konteks yang lebih makro, Pemerintah daerah juga berkepentingan dengan perhutanan sosial, baik dalam kepentingan yang pragmatis (mendapatkan insentif dari diversifikasi produk hutan yan non-timber minded) maupun yang substantif (peningkatan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal). 

Makanya menjadi penting dalam melihat sejauhmana komitmen pemerintah daerah dalam mendorong perhutanan sosial yang kami batasi pada dua skema yakni hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Karena itu berdasarkan kewenangan dan konsepsi program kerja yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. (selesai)  

Berita Terkait