Sudah Digaji Negara, Petugas Haji Dilarang Terima Gratifikasi dari Jamaah

Sudah Digaji Negara, Petugas Haji Dilarang Terima Gratifikasi dari Jamaah

  Kamis, 25 April 2019 12:14
Plh Irjen Kemenag (Inspektur Investigasi Itjen Kemenag) Rojikin (batik merah) memberikan pemaparan soal pengawasan penyelenggaraan haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta (35/4). Foto : Bahauddin/Media Center Haji (MCH) Kemenag 2019. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)

Berita Terkait

Inspektur Investigasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Rojikin mengingatkan para petugas haji Arab Saudi terkait potensi gratifikasi. Dia menegaskan, petugas haji dilarang menerima uang atau pemberian barang apapun dari jamaah selama menjalankan tugasnya.

Imbauan tersebut disampaikan Rojikin saat memberikan pembekalan kepada lebih dari seribu petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Kamis (25/4). Dia mengatakan, petugas haji sudah mendapatkan gaji atau honor dari pemerintah.

“Termasuk tiket pesawat menuju Saudi sampai pulang kembali ke tanah air ditanggung negara,” katanya.

Pria yang kini menjabat sebagai Plh Irjen Kemenag itu menjelaskan Kemenag sudah memiliki aturan terkait pengendalian gratifikasi. Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa ada tiga jenis gratifikasi, yakni gratifikasi kedinasan, gratifikasi suap, dan gratifikasi yang boleh diterima.

Dia menjelaskan gratifikasi kedinasan adalah pemberian apapun kepada ASN Kemenag saat bertugas, dalam konteks penyelenggaraan haji, petugas haji posisinya sedang berdinas. Petugas haji mendapatkan tugas dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

“Ada yang di bagian katering, akomodasi, atau transportasi,” jelasnya.

Lantaran berstatus menjalankan tugas kedinasan, maka seluruh biaya sudah ditanggung negara. Atas dasar itu, petugas haji dilarang menerima apapun dari jamaah, misalnya ketika memberikan layanan kesehatan atau lainnya, petugas haji dilarang menerima imbalan.

“Terutama dalam bentuk uang atau barang yang mahal-mahal,” jelasnya.

Rojikin lantas memberikan tips untuk menolak pemberian uang dari jamaah. Misalnya dengan memberikan penjelasan bahwa mereka bekerja sudah dibiayai negara. Sehingga uang dari jamaah, dibuat untuk kepentingan atau keperluan jamaah haji sendiri.

Kemudian dia menjelaskan soal gratifikasi suap. Gratifikasi suap adalah pemberian terkait proses tertentu, misalnya ada petugas haji yang membidangi sewa akomodasi atau hotel.

Tidak tertutup kemungkinan mereka bakal menerima pemberian dari pemilik hotel saat pembayaran. Potensi ini juga bisa terjadi pada layanan katering, transportasi, dan lainnya.

Terakhir adalah gratifikasi yang boleh diterima. Rojikin mengatakan gratifikasi yang boleh diterima itu seperti gaji, honor, remunerasi, atau tunjangan kinerja.

“Gratifikasi itu adalah pemberian,” katanya. Sehingga gaji atau honor itu juga dikategorikan gratifikasi yang diberikan oleh negara dan boleh diterima oleh ASN.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Hilmi Setiawan/Jawa Pos

Berita Terkait