SPBU Mini Tak Penuhi Standar Keamanan?

SPBU Mini Tak Penuhi Standar Keamanan?

  Kamis, 28 February 2019 10:13

Berita Terkait

PONTIANAK - Para pengecer bahan bakar minyak semakin menjamur. Ada yang masih menggunakan peralatan sangat sederhana seperti botol bekas, dan kini banyak pula yang mulai menggunakan alat canggih. Di Kalbar para pedagang bensin eceran kian kreatif. Dimana para penjual bahan bakar khususnya jenis Premium, tidak lagi menggunakan botol-botol di pinggir jalan, tapi sudah menggunakan alat khusus yang sering disebut SPBU Mini atau Pertamini.

SPBU Mini memiliki perangkat untuk penjualan bensin berupa bahan rangka bok dari besi. Sementara atapnya dilengkapi dengan lampu neon box. Sementara pengambilan bensinnya langsung dari drum penampungan, dimana ada perangkat pompa untuk menyedot bensin ke indikator atau tabung takaran. Untuk menentukan jumlah bensin yang disetor ke konsumen, penjual tinggal melihat takaran di tabung itu.

Namun banyak orang yang salah memahami, jika alat itu merupakan bagian dari Pertamina. Hal itu lantaran nama yang mirip. Apalagi set peralatan Pertamini yang warnanya merah dan putih mirip trade marknya Pertamina. Belum lagi logo yang mirip-mirip. Pihak Pertamina pun membantah, perangkat dispenser atau pompa itu merupakan bagian dari Pertamina.

“SPBU itu kan sama saja dengan penjual BBM eceran. Hanya punya alat sendiri. Tetapi jelas itu bukan bagian dari Pertamina karena aspek keamanan, standar keselamatan, cara operasionalnya bukan dari kami. Kami tidak akan menjamin resiko apapun yang ditimbulkan dari sana,” ucap Sales Eksekutif Retail VI, PT Pertamina Wilayah Kalbar, Benny Hutagaol.

Dia mengatakan Pertamina sebagai operator Migas tidak merekomendasikan adanya pengecer BBM atau "SPBU mini" beroperasi terutama di jalan-jalan utama. Menurutnya, "SPBU mini" tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pihak Pertamina. Selain itu tidak ada peraturan undang-undang yang memfasilitasi adanya pengecer, kecuali sub penyalur yang telah sesuai aturan BPH Migas.

Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah bisa mengeluarkan imbauan atau melarang adanya pengecer BBM yang tidak memenuhi standar tersebut. "Terutama di jalur utama bahkan ada yang di depan SPBU, karena bisnis BBM tidak sembarangan, sebenarnya tidak bisa dijual semudah itu, harus ada perizinan. Apalagi dengan ditertibkannya SPBU mini pasti akan berdampak pada berkurangnya antrean pembelian BBM di SPBU," ujarnya.

Dalam hal itu, menurut Benny, Pertamina tidak bisa mengambil tindakan kepada pengecer tersebut, karena Pertamina hanya operator sedangkan pemegang regulasi dan yang bisa mengambil tindakan adalah pemda. 

Namun Dia mencontohkan, sejumlah pemerintah daerah yang berhasil menekan suburnya "SPBU mini", seperti yang pernah dilakukan oleh Pemkot Tarakan (Kaltara), Sorong (Papua Barat), dan Deli Serdang. "Pemda tersebut mengeluarkan imbauan untuk pelarangan pengecer BBM, terutama di jalur utama, demi keamanan penjual dan pembeli, dan masyarakat lainnya," pungkas dia. (ars)

Berita Terkait