Sosilisasi Perda Pelayanan Ibadah Haji dan Perda Lain

Sosilisasi Perda Pelayanan Ibadah Haji dan Perda Lain

  Kamis, 13 December 2018 10:00
DIABADIKAN BERSAMA: Wabup Effendi Ahmad diabadikan bersama sejumlah anggota DPRD saat membuka Sosilisasi Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pelayanan Ibadah Haji, Selasa (12/12) di Hotel Mahkota Kayong Sukadana. DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Antisipasi Pendaftar Haji dari Luar

SUKADANA – Dengan Peraturan Daerah (Perda) Pelayanan Ibadah Haji diharapkan dapat meminimalisir keberangkatan calon jemaah haji yang bukan berdomisili di Kayong Utara. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara Effendi Ahmad saat membuka Sosilisasi Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Perda tentang Pelayanan Ibadah Haji di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Selasa (12/12) pagi.

“Dalam hal ini juga pernah dibahas oleh Bupati Kayong Utara Drs. Citra Duani, beberapa waktu lalu. Untuk itu, dengan adanya Perda Pelayanan Ibadah Haji, saya berharap agar bisa meminimalisir keberangkatan calon jemaah haji yang bukan berdomisili di Kabupaten Kayong Utara, sehingga penduduk asli Kayong Utara lebih diprioritaskan,” harap Wabup. Kegiatan sosilisasi ini diikuti oleh para kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama se-Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Kayong Utara.

Wabup menyayangkan, keberangkatan jemaah haji Kayong Utara atau penduduk asli Kabupaten Kayong Utara, selama ini harus menunggu hingga sepuluh tahun untuk sampai ke tanah suci. Hal tersebut, menurut dia, disebabkan oleh banyaknya calon jemaah haji yang bukan berdomisili di Kayong Utara ikut mendaftar, melalului kuota milik Kayong Utara. Diakui dia, hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduk (KTP) Kayong Utara saja, meski bukan berdomisili warga setempat, mereka bisa melakukannya.

Pada kesempatan itu, Effendi mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kayong Utara yang telah menyelenggarakan Sosialisasi Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Perda Pelayanaan Ibadah Haji di Kabupaten Kayong Utara ini. “Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan DPRD Kabupaten Kayong Utara yang telah menyelenggarakan Sosialisasi Perda ini. Karena dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat akan mengetahui bahwa mereka sudah dilindungi hukum. Karena Perda adalah sebagai payung hukum untuk mereka, dalam hal melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif dan penyelenggaraan ibadah haji,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga berpesan kepada TP-PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Kayong Utara, agar dapat merangkul dan membimbing para pengrajin yang ada di Kayong Utara, untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Karena, menurut dia, Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif sejalan dengan Visi Bupati Kayong Utara yang ingin menjadikan Kayong Utara sebagai tempat wisata.  “Saya yakin dengan adanya campur tangan orang-orang kreatif yang turut mendukung, maka Kabupaten Kayong Utara sebagai tempat wisata akan dapat terwujud,” tutupnya. (dan)

Berita Terkait