SOPD Terlalu Gemuk?

SOPD Terlalu Gemuk?

  Rabu, 14 September 2016 10:34

MEMPAWAH- Sejumlah fraksi dewan menilai draf Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang diserahkan Bupati terlalu gemuk. Lembaga wakil rakyat itu berpandangan draf SOPD masih berpotensi untuk dirampingkan lagi.

 
“Draf yang disampaikan masih terlalu gemuk untuk ukuran di Kabupaten Mempawah. Makanya, dalam pembahasan nanti kita mesti menggunakan filosofi miskin struktur dan kaya fungsi,” pendapat Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mempawah, Darwis, SH, MH, Selasa (13/9) sore.

Dalam draf yang telah diterimanya, sambung Legislator Dapil Siantan-Segedong itu, SOPD Kabupaten Mempawah terdiri dari 18 dinas, 4 badan, ditambah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Inspektorat Daerah.

“Idealnya kita memiliki 10 dinas atau maksimal 12 dinas. Karena, kami melihat banyak dinas-dinas yang bisa digabungkan fungsinya. Sedangkan untuk struktur badan, mungkin tidak ada permasalahan,” tuturnya.

Terkait penggabungan dinas tersebut, Anggota DPRD dua periode ini mencontohkan, seperti Dinas Perumahan Rakyat bisa digabungkan dengan Dinas Pekerjaan Umum. Begitu pula dengan Dinas Pertanian yang bisa disatukan dengan dinas lain yang sejenis dengan urusan dibidang bercocok tanam.

“Jika SOPD terlalu gemuk, kita khawatir berdampak terhadap menurunnya pelayanan publik. Makanya, kita usahakan agar dilakukan perampingan struktur sesuai keperuntukan dan fungsinya. Agar, kinerja SOPD bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Disamping berkenaan dengan fungsi, timpal Darwis, perampingan SOPD juga berdampak terhadap keuangan daerah. Semakin gemuk SOPD, maka belanja daerah akan semakin membengkak.

“Kita ketahui jika keuangan Kabupaten Mempawah masih belum baik. Kita masih membutuhkan dana segar untuk mendukung program-program pembangunan maupun upaya pembinaan masyarakat,” paparnya.

Karenanya, dia berharap seluruh proses pembahasan SOPD Kabupaten Mempawah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Agar, SOPD sudah rampung tepat waktu untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Mudah-mudahan sebelum akhir November nanti, SOPD sudah terbentuk beserta para pejabat yang mengisi pos-pos jabatannya. Sebab, pembahasan APBD 2017 nanti harus mengacu pada SOPD baru. Makanya, SOPD ini harus dituntaskan secepat mungkin sebelum batas akhir. Kami siap melaksanakan pembahasan secara marathon,” tegasnya.

Draf SOPD yang diusulkan eksekutif terdiri dari Sekretariat Daerah dengan tipe B, Sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe B. Kemudian ada 18 dinas yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe B, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, Dinas Kesehatan tipe A, Dinas Sosial tipe B dan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B.

Berikutnya, Dinas Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran tipe C, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tipe B.

Kemudian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian tipe B, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B, Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan tipe A, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup tipe B, Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, Dinas Perikanan Tipe B, Dinas Perhubungan Tipe C, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, serta Satuan Polisi Pamong Praja tipe B.

Sedangkan untuk badan, terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe B, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah tipe C, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tipe B. Sedangkan kecamatan, tetap berjumlah sembilan dengan tipe A.(wah)