Sistem Pendidikan Pragmatis Tidak Mendidik?

Sistem Pendidikan Pragmatis Tidak Mendidik?

  Kamis, 21 January 2016 09:22   1

Oleh: Santriadi Rizani *) Pendidikan merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Betapa tidak, berbicara tentang pendidikan berarti kita berbicara tentang masa depan, baik secara pribadi maupun untuk kemajuan bangsa. Hadirnya pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pendidikan merupakan salah satu wadah penanaman nilai dan membentuk karakter serta kepribadian anak bangsa, karena dengan pendidikan diharapkan kehidupan masyarakat suatu bangsa akan lebih bermartabat.

Seiring berjalannya waktu, persoalan dalam dunia pendidikan selalu ada dan hal itu tidak dapat untuk dielakkan. Jika problema pendidikan diperhatikan dengan saksama, maka tampak jelas bahwa pendidikan berbanding lurus antara krisis moral dan komersialisasi pendidikan. Menurut Nur Sholikhin (2013), pendidikan diarahkan untuk dikomersialisasikan sehingga hal ini akan menimbulkan krisis moral terhadap anak bangsa. Hal demikian terjadi karena orientasi pendidikan sebagai akibat dari sistem ekonomi pasar dunia yang material-kapitalistik. Sistem pendidikan yang berbasis material-kapitalistik itu sudah melekat mulai dari kebijakan hingga penyelenggaraan, sehingga tujuan serta fungsi pendidikan yang diimplikasikan dalam materi dan kurikulum hanya menjadi slogan verbal belaka.

Sistem pendidikan yang berbasis material-kapitalistik tersebut akan berdampak terhadap sikap masyarakat dan warga sekolah itu sendiri. Adanya sistem tersebut akan menimbulkan sikap pragmatis bagi warga sekolah, sehingga berdampak pula terhadap perspektif masyarakat. Saat ini masyarakat menganggap pendidikan identik dengan tujuan untuk mencari kerja. Pendidikan hanya dijadikan tempat pengembangan potensi, agar setelah lulus/tamat dari sekolah bisa bekerja di tempat yang layak sesuai cita-cita yang diinginkan.

Hal demikian menjadi pertimbangan utama bagi orangtua untuk menyekolahkan anaknya. Mereka berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke “sekolah favorit” ataupun sekolah yang menjanjikan pekerjaan. Selain orangtua, sekolahpun berlomba-lomba menjanjikan pekerjaan bagi siswanya ketika sudah lulus sekolah. Fenomena seperti ini merupakan salah satu potret sistem pendidikan yang pragmatis. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak terealisasinya tujuan pendidikan itu akibat dominasi budaya serta sistem pragmatisme dalam dunia pendidikan.

Ternyata budaya pragmatis sudah menjalar di masyarakat. Hal itu disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam sistem pendidikan saat ini. Pendidikan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Penanaman nilai serta pembentukan karakter dan kepribadianpun kian terbengkalai, karena yang ditekankan adalah agar siswa dapat bekerja. Seolah-olah proses tidak lagi mendapatkan ruang yang banyak dalam pendidikan, tapi hasil (output) menjadi hal yang urgen. Lulus ujian dan mendapatkan ijazah merupakan harapan utama para siswa.

Setelah lulus ujian dan mendapatkan ijazah, siswa dapat melamar pekerjaan, karena kedua hal tersebut menjadi salah satu syarat. Inilah yang mendukung dominasi sistem pendidikan yang pragmatis. Dengan sistem pendidikan pragmatis, pendidikan tidak lagi mencetak siswa yang berkarakter, tetapi mencetak siswa yang hanya ahli bekerja. Dengan demikian, yang terjadi adalah banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan siswa saat mengenyam pendidikan seperti tawuran antarpelajar, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika, ngelem, menyontek, bolos sekolah, dan sebagainya.

Sistem pendidikan yang pragmatis juga menyeret banyak lembaga pendidikan sehingga terjebak dalam budaya pragmatis pula. Budaya pragmatis tersebut menjadikan corporate values sebagai nilai utama dalam membangun pendidikan. Pendidikan tidak lebih hanya seperti supermarket. Pengelola pendidikan akan berbondong-bondong untuk mencari siswa sebanyak-banyaknya dengan memberikan jaminan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Apalagi orangtua dan siswa diiming-imingi dengan beasiswa dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akibatnya, kecurangan kerap kali menghiasi lembaga pendidikan pada saat pelaksanaan UN, guna menjaga popularitas lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dapat meluluskan siswa 100% yang akan dicari masyarakat. Jika seperti itu terus dilestarikan, nilai-nilai pendidikan sedikit demi sedikit akan pudar.

Pragmatisme yang “Tidak Mendidik”?

Pergolakan antara idealisme dan sistem pragmatisme dalam dunia pendidikan akan terus terjadi. Di satu sisi, pendidikan mempunyai peran dalam membentuk dan menanamkan nilai, kepribadian serta karakter siswa. Namun, di sisi lain pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Idealisme pendidikan tidak akan berarti ketika disandingkan dengan sistem pragmatis yaitu berupa ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan dewasa ini diarahkan untuk memperbaiki ekonomi seseorang. Jika hal ini terjadi, “Kehidupan publik seperti apa yang hendak dibentuk oleh dunia pendidikan?” demikian menurut Neil Postman dalam Nur Sholikhin (2013).

Pendidikan diyakini untuk memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat. Bahkan, pendidikan diyakini sebagai tolok ukur keberhasilan suatu bangsa. Namun, jika pendidikan diarahkan kepada hal yang bersifat pragmatis maka yang menjadi basis pendidikan bukan lagi nilai-nilai idealisme. Saat ini pasarlah yang membentuk pendidikan. Pendidikan memenuhi kebutuhan pasar. Sedikit sekali lembaga pendidikan yang mempertahankan idealismenya. Pendidikan mengikuti kebutuhan pasar, karena tanpa bekerja seseorang tidak akan bisa hidup.

Paradigma seperti itulah yang sudah tertanam dalam masyarakat kita. Lembaga pendidikan jika mempunyai prospek untuk kerja maka lembaga pendidikan tersebut akan laris manis. Bahkan, hal itu sangat kentara di tataran perguruan tinggi. Orangtua akan lebih senang jika anaknya kuliah di fakultas yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih jika kelak ketika sudah kerja. Jadi, tidak heran fakultas yang digemari masyarakat adalah fakultas yang berorientasi pasar dan mudah untuk kerja, misalnya fakultas ekonomi, akuntansi, dan kedokteran, termasuk guru.

Jika memperhatikan fenomena seperti itu, berarti saat ini orangtua yang menyekolahkan anaknya bukan berdasarkan keilmuan yang akan diperoleh, tetapi berdasarkan prospek kerja ke depan, dan inilah salah satu potret sistem pendidikan yang pragmatis.

 

*) Guru Madrasah ‘Aliyah Gerpemi Tebas

dan Pengurus Bina Insan Center (BIC) Sambas