Sistem Pembayaran Fintech, Perpaduan Finansial & Teknologi

Sistem Pembayaran Fintech, Perpaduan Finansial & Teknologi

  Senin, 3 December 2018 09:48

Berita Terkait

Financial technology (fintech) cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi ini dinilai jauh lebih praktis, dibandingkan metode pembayaran konvensional. Meski tergolong praktis, tetapi masih banyak fintech berstatus ilegal atau tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Perlu berhati-hati agar tak salah memilih fintech.  

Oleh : Ghea Lidyaza Safitri

Tak hanya asuransi, financial technology (fintech) juga mulai diperhitungkan di dunia financial Indonesia. Fintech adalah sebuah inovasi terbaru di bidang jasa finansial. Konsep yang dihadirkan merupakan perpaduan antara finansial dan teknologi. Keduanya digabungkan dengan sentuhan inovasi modern. Proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis serta aman digunakan. Sehingga, peran fintech di kalangan masyarakat cukup besar.

Dalam memudahkan pengawasan, fintech dibagi ke dalam empat jenis, yakni crowdfunding dan peer to peer landing, market aggregator, risk and investment management, bidang payment, settlement, dan clearing. Dari empat jenis, crowdfunding dan peer to peer landing masuk ke dalam pengawasan OJK. Sedangkan, payment, settlement, dan clearing masuk ke dalam ranah BI lantaran sudah masuk pada proses bayar membayar. 

Kepala OJK Kalbar, Moch Riezky F. Purnomo mengatakan sistem peer to peer landing sebenarnya mirip dengan perbankan. Hanya memang platform yang ditawarkan berbeda, yakni melalui smartphone atau internet, tanpa adanya kantor. Dalam hal ini OJK fokus pada kebijakan perlindungan konsumen di industri fintech, khususnya cara penagihan dan dari sisi bunganya. Keluhan yang sering terjadi adalah cara penagihan yang tampak seperti rentenir dan suku bunga yang ditawarkan tergolong tinggi, meski proses pencairan tergolong mudah dan cepat. Kedua hal inilah yang menjadi fokus OJK agar platform fintech ini agar proses penagihan tak terkesan seperti rentenir. Namun, tak bisa dipungkiri juga terkadang pengguna fintech melakukan peminjaman tanpa memikirkan resiko yang bisa terjadi ke depannya. Apalagi ketika usaha yang dijalankan gagal. Tanpa ada pemasukan bagi penggunanya untuk membayar tagihan. 

Beda halnya dengan perbankan konvensional. Pendapatan perbankan konvensional tak hanya dari penyaluran kredit. Tetapi, ada juga jasa penukaran uang, jasa pengiriman uang, jasa payment point, ATM, dan lainnya. Sehingga, pendapatan tak hanya dari selisih margin kredit, tapi dari fee sampingan. Misalnya, pada saat penggunaan kartu kredit, setiap transaksi yang dilakukan nasabah akan ada fee yang didapatkan perbankan konvensional.

Begitu pula, saat transaksi di platform, bank juga mendapatkan income. Selain perbankan konvensional, multifinance juga melakukan hal yang sama. Hal inilah menyebabkan fintech mempunyai collecting lebih keras dari perbankan konvensional dan multifinance. Baik perbankan konvensional maupun multifinance bisa dilihat bentuk fisiknya. Tetapi, tidak bagi fintech. Meski mudah, fintech tak bisa menunjukkan bentuk fisik. 

“Inginnya, pengguna fintech bisa mendapatkan perlindungan keamanan. Sehingga, akan diatur seperti halnya perbankan konvensional maupun multifinance bagi pengguna. Mungkin ketika ada pengguna yang telah membayar akan diberlakukan surat peringatan satu sampai tiga. In between-nya tak perlu terlalu keras meski nasabah terkadang sulit diajak bekerja sama,” pungkasnya. **

Berita Terkait