Seminar Nasional Optimalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan DD

Seminar Nasional Optimalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan DD

  Minggu, 21 April 2019 09:03
SEMINAR NASIONAL: Gubernur Kalbar Sutarmidji berfoto bersama para narasumber seminar nasional bertajuk Optimalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menuju Indonesia Sejahtera, Sabtu (20/4). HUMASPROV FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Sutarmidji: Jangan Ada Kekhawatiran Mengelolanya

PONTIANAK – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (Untan), menggelar seminar nasional Optimalisasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Menuju Indonesia Sejahtera di Gedung Rektorat Untan, Sabtu (20/4). 

Kegiatan ini bertujuan memaparkan kondisi riil desa serta permasalahan pengolahan dana desa di Kalbar. Selain juga memberikan ekspose arah kebijakan dana desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Termasuk memaparkan peluang pembinaan dan pengembangan pengelolaan dana desa yang lebih optimal dan akuntanbel. Serta pemaparan aspek kebijakan pemeriksaan dana desa. 

Terkait optimalisasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan, jangan ada kekhawatiran penyimpangan penggunaan dana. Sebab, ditegaskan dia bahwa semuanya sudah ada panduan, baik dari sisi pertanggungjawaban serta pemanfaatan dana yang dikelola. 

Pihak terkait, menurutnya, tinggal menjalankan proses sesuai aturan yang ada. "Kalau desa ada panduannya, pertanggungjawabannya tidak repot, kemudian peruntukannya jelas untuk apa saja. Fokus pada dana desa itu arah menciptakan desa mandiri, desa dalam kategori baik dari sarana dan prasarana semua untuk masyarakat ada, jangan khawatir dalam pengelolaan selama mengikuti panduan dana desa tersebut," ungkapnya saat memberikan keynote speech di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk desa mandiri, ada 52 indikator yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi seluruh indikator tersebut, diakui dia, tidak akan cukup jika hanya mengandalkan dan desa. "Seharusnya dana desa itu jangan dibiarkan sepertinya bisa menyelesaikam 52 indikator desa mandiri, itu tidak akan mungkin," katanya. 

Dana desa ini, menurut dia, seharusnya hanya dapat digunakan untuk memenuhi dan menyiapkan sekitar 17 indikator di setiap desa. Ia yakin, jika 17 indikator tersebut diselesaikan dalam 5 tahun, masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan dari indikator tersebut. "Dana desa itu yang ringan-ringan saja seperti PAUD, posyandu, lapangan olahraga, itu bisa. Dan itu akan selesai dalam waktu 5 tahun. Selesai semuanya tanggung jawab desa dan saya yakin bisa sebelum 5 tahun bisa selesai," ujarnya.

Sementara untuk 15 indikator lainnya, maka, menurut dia, harus memanfaatkan dana APBD yakni di luar dana desa yang ada. Karena itu ia meminta kepada seluruh kepala daerah atau bupati, wajib mendukung agar program mewujudkan desa mandiri bisa terlaksana. 

"Pemerintah daerah harus mau mendukung itu dan dewan punya pokok pikiran (pokir), seharusnya programnya diarahkan ke 15 indikator desa mandiri itu. Nah, kalau indikator yang berat-berat itu, biarkan Pemprov yang selesaikan, di provinsi ada DPRD provinsi yang mana memiliki pokir, diisi dengan menyelesaikan indikator desa mandiri," tegasnya.

Selain itu Pemprov Kalbar, dijelaskan dia, dalam hal ini akan bekerja sama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII Tanjungpura. Yakni, sebut dia, menyiapkan 15 indikator desa mandiri yang belum selesai di luar pemanfaatan dana desa. 

"Nanti TNI kan bisa gunakan bakti gotong royong dan dari Polri ada dua indikatornya untuk wujudkan desa mandiri. Selain itu TNI memiliki peralatan untuk membuka keterisolasian suatu desa atau kawasan untuk mewujudkan desa mandiri dan ketersedian air bersih. TNI juga memiliki alat untuk mengebor tanah sedalam 200 meter untuk (sumur) melayani masyarakat," jelasnya. 

Orang nomor satu di Kalbar itu yakin, jika semua indikator desa mandiri terkoordinir dengan baik antara desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta TNI-Polri, maka semua desa bisa segera menuju desa mandiri. Sementara untuk perkuatan perekonomian di desa, menurut dia, tinggal bagaimana bisa membangun BUMDes yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dikelola dengan baik.

"Kalau semua terkoordinir dengan baik, semuanya jelas, arahanya jelas, dan saya rasa tidak ada lagi cerita dana desa penyimpangan. Jika semuanya serius menangani, maka masyarakat desa akan menikmati hasil yang diupayakan mereka sendiri dan anak cucu mereka akan bahagia serta mampu terus meningkatkan kesejahteraannya," pungkasnya.

Selain Gubernur, seminar nasional ini juga menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya, anggota DPN IAI Maliki Heru Santoso, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, dari BPK RI Bambang Pamungkas, Rektor Untan Garuda Wiko, serta Direktur Kerja Sama dan Pengembanga Kapasitas Kemendes Eko Sri Haryanto. (bar/ser)

Berita Terkait