Selamat Datang Gubernur Baru

Selamat Datang Gubernur Baru

  Senin, 9 July 2018 10:03
PLENO KPU: Petugas membuka kotak suara saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat provinsi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang diselenggarakan KPU Kalbar di Qubu Resort, Kubu Raya, Minggu (8/7). HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

KPU Kalbar Tetapkan Midji Norsan Pemenang Pilgub 

PONTIANAK - Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2018 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar mengukuhkan Sutarmidji dan Ria Norsan sebagai pemenang pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar. Rapat Pleno yang digelar di Qubu Resort, Minggu (8/7) itu berjalan dengan lancar, meski ada satu saksi dari pasangan calon  (paslon) yang tidak hadir serta saksi paslon yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara (BA). 

Dari tiga paslon tersebut, hanya dua paslon yang saksinya menghadiri pleno KPU Kalbar, yakni Paslon nomor urut dua, Karolin Margret Natasa-Suryadman Gidot dan Paslon nomor urut tiga, Sutarmidji-Ria Norsan. Sementara saksi Paslon nomor urut satu, Milton Crosby-Boyman Harun tidak hadir. Pleno juga dihadiri secara langsung oleh Mantan Gubernur Kalbar sekaligus Ketua DPD PDIP Kalbar Barat, Cornelis.

Dalam pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kalbar itu, masing-masing KPU kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan. Hasilnya paslon satu, Milton-Boyman meraih 172.151 atau 6,65 persen suara, paslon dua Karolin-Gidot 1.081.876 atau 41,79 persen suara, sementara paslon tiga Sutarmidji- Ria Norsan meraih suara terbanyak dari dengan torehan 51,55 persen atau 1.334.512 suara. 

Sejumlah daerah pun memiliki catatan khusus dalam gelaran pilkada tahun ini. Seperti yang terjadi di Kayong Utara yang mana sempat terjadi perbedaan data yang dimiliki oleh Panwaslu dengan salah satu saksi paslon.  Selain itu, juga ada perbedaan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang sempat terjadi di Sambas. Namun masalah tersebut sudah dapat diselesaikan.

Meski demikian, masih ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh KPU Kalbar guna perbaikan di gelaran pesta demokrasi selanjutnya. Anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan pengawasan terhadap proses distribusi formulir C6 perlu ditingkatkan. Hal itu dilakukan agar hak pilih dapat terpenuhi. "Data pemilih yang kami lihat ada koreksi soal DPT," ungkapnya.

Faisal juga menyebut, berdasarkan hasil pengawasan di kabupaten/kota di Kalbar, setidaknya ada lebih dari 32 ribu formulir C6 yang tidak terdistribusi dengan baik. Hal ini pun diharapkannya menjadi perhatian dari KPU provinsi. Kemudian untuk jumlah pemilih tambahan, pihaknya menilai perlu adanya konsolidasi yang lebih intens.

Menanggapi temuan Bawaslu Kalbar soal 32 ribu formulir C6 yang tak terdistribusi, Ketua KPU Kalbar Ramdan mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja maksimal dalam mendistribusikan formulir C6. Namun, ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan, misalnya warga yang tidak berada di alamat tempatnya tinggal. Untuk mengatasi masalah ini, menurutnya masyarakat juga perlu lebih proaktif apabila mereka tak mendapatkan undangan untuk memilih.

Di sisi lain, kata Ramdan, sudah ada aturan KPU yang tetap membolehkan warga Kalbar mencoblos apabila mereka memiliki KTP atau surat keterangan (suket). Dengan begitu, bukan berarti 32 ribu warga yang tidak mendapat formulir C6 lantas jadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Formulir C6 itu hanya undangan. Sementara warga tetap bisa memilih selama ada KTP atau suket, sehingga dari 32 ribu orang itu ada yang tetap memilih,"sebutnya.

Tak Tandatangani BA

Saksi Paslon nomor urut dua tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara. Alasannya karena saksi paslon dua, Lipi meragukan keseriusan KPU dalam melaksanakan Pilkada 2018.  Dia mempertanyakan soal pleno yang dilaksanakan pada Minggu, 8 Juli 2018. Padahal sesuai dengan kesepakatan bersama, menurutnya pleno akan dilaksanakan pada Senin 9 Juli 2018 di salah satu hotel di Pontianak. "Siapa yang intervensi?" cetusnya.

Pihaknya juga mengaku menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan secara masif, terstruktur dan terencana. Misalnya saja soal pemilih yang tak bisa memberikan hak pilihnya lantaran tak mendapat formulir C6. "Sehingga kami tidak menandatangani rekapitulasi Pemilihan Gubernur," pungkasnya.

Ketua KPU Kalbar Ramdan menyebut tidak ada kesepakatan dengan paslon soal pelaksanaan tanggal dan lokasi Pleno. Penetapan tanggal yang dilakukan KPU menurutnya sesuai dengan tahapan pemilu, yakni antara tanggal 7-9 Juli 2018. "Pleno digelar pada tanggal 8 Juni, dan masih sesuai dengan jadwal," katanya. 

Tempat pelaksanaan pun menurutnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab, pihaknya memang belum memutuskan untuk memilih hotel di Pontianak. Undangan Pleno juga belum disebar. "Karena undangan belum disebar maka kita pindahkan lokasinya di Qubu Resort," pungkasnya. 

Anggota Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menghormati keputusan Saksi Paslon dua yang menolak menandatangani BA. "Secara prosedur dianggap sah dan rapat pleno tetap berjalan," pungkasnya.

Sementara itu, saksi Paslon tiga Prabasa mengapresiasi KPU Kalbar yang sudah melaksanakan pesta demokrasi Pilgub dengan lancar dan aman. Dia juga berterima kasih kepada Bawaslu, pihak keamanan dan semua elemen masyarakat yang telah menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini. "Kami merasakan demokrasi betul-betul berjalan dengan lancar," kata Prabasa. 

Tagih Janji Kampanye

Pasangan Sutarmidji-Ria Norsan bakal menjadi pemimpin baru Kalbar. Segudang harapan disematkan pada pasangan ini. Warga menunggu realisasi janji yang telah disampaikan saat kampanye. 

Misalnya saja, masalah peningkatan IPM, kesehatan, infrastruktur jalan, penurunan angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. “Selain itu juga pendidikan berbasis internet, rumah sakit tanpa kelas di RSUP Soedarso dengan 12 tingkat dan lain sebagainya,” ujar Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana. ”Itu adalah beberapa program dan janji yang harus direalisasikan,” tandasnya.

Mengenai IPM, menurutnya Kalbar memang menjadi perhatian di tingkat nasional. Soalnya peringkat IPM Kalbar berada di tingkat bawah yakni nomor 29 dari 33 provinsi. “Tentu ini menjadi pekerjaan rumah terbesar kepala daerah baru. Di sisi lain peningkatan pelayanan publik, nilai tukar petani juga pernah disampaikan pak Sutarmidji-Ria Norsan. Ini juga menjadi asa dan harapan masyarakat Kalbar,” katanya.

Pada bidang infrastruktur jalan misalnya, pembangun jalan-jalan penghubung desa-desa hingga tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat ibu kota provinsi yakni Kota Pontianak juga ditunggu. Sebab bagaimanapun infrastruktur jalan di Kalbar masih buruk dan membutuhkan sentuhan tangan pemerintah. “Dikarenakan dampak jalan sangat besar. Hasil pertanian warga dapat dipasarkan dengan baik dan cepat,” ujarnya.

Di sisi lain, Ireng juga mengingatkan bahwa pembentukan Provinsi Kapuas Raya juga merupakan keinginan masyarakat timur Kalbar. Itu karena dampak positif Daerah Otonomi Baru (DOB) akan mampu menekan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan secara merata dan pembangunan publik di berbagai bidang. 

“Hanya kabarnya pemerintah di tingkat pusat sampai detik ini masih melakukan moratorium DOB. Tetapi bukan berarti ke depannya tidak ada perubahan kebijakan. Kita tunggu DOB Kapuas Raya terwujud,” katanya.

Ireng menyampaikan bahwa program-program yang dijanjikan kepala daerah baik semasa kampanye, debat kandidat dan ketika terjun ke masyarakat merupakan bentuk janji perubahan. Makanya, masyarakat harus berani menagihnya. 

Terpisah, Subhan Nur, Ketua Komisi I DPRD Kalbar berharap bahwa kepala daerah terpilih harus berani menjamin keamanan, kenyamanan dan kebersamaan bagi warga Kalbar. Kepala daerah terpilih nantinya akan bekerja untuk masyarakat 14 kabupaten/kota. ”Tidak boleh lagi ada sekat-sekat. Mari bekerja untuk masyarakat,” tuturnya. 

Dalam Pilkada Kalbar 2018, pasangan Sutarmidji-Ria Norsan diusung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Hanura. Sementara itu pasangan Karolin-Gidot diusung PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan PKPI. Sedangkan pasangan Milton-Boyman diusung Partai Gerindra dan PAN. (sti/den) 

Berita Terkait